Headlines News :
Home » » Pencatatan Serikat Tidak Dikabulkan, Ketua FSPTD Inhu, Zulpendi : Disnaker Inhu "Gagal Paham" Aturan

Pencatatan Serikat Tidak Dikabulkan, Ketua FSPTD Inhu, Zulpendi : Disnaker Inhu "Gagal Paham" Aturan

Written By Harian Berantas on Thursday, April 26, 2018 | 1:04:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU -Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Darat (PC FSPTD) Kabupaten Inhu (INHU), Prov. Riau, Zulfendi sangat menyayangkan sikap Disnaker Inhu yang terkesan menghambat pencatatan serikat FSPTD. Pada hal, sudah ada 5(Lima) bulan lamanya pengajuan permohonan pencatatan disampaikan ke Disnaker Inhu selaku dinas yang berwenang belum juga memberikan penomoran untuk dicatatkan keberadaanya.
Ketua DFCF.SPTD Inhu Zulpendi
Sementara, semua persyaratan permohonan pencatatan yang diatur dalam aturan perundang undangan sudah terpenuhi.

Namun, hingga saat ini belum juga ada pemberitahuan apalagi pencatatan keberadaan FSPTD Inhu.udah lengkap disampaikan ke Disnaker, namun belum juga ada pemeritahuan apalagi pencatatan terhadap keberadaan serikat FSPDT Inhu.

Dalam Undang- Undang (UU) Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) ditegaskan bahwa proses pemberitahuan dan pencatatan SP/SB hanya memakan waktu selama 21 hari terhitung sejak disampaikan ke dinas terkait.

Artinya, "seharusnya pencatatan sudah harus selesai dicatatkan. Nyatanya, sampai dengan sekarang pun belum juga dilakukan," kata Zulfendi kepada wartawanHarianberantas.co.idmelalui telepon selulernya," Kamis 26/04/2018.

Dikatakan, semua persyaratan sudah kami lengkapi sesuai aturan yang berlaku. Kami juga lampirkan susunan kepengurusan Iwan Patar Simajuntak selaku Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSPTD Jakarta dan Suro Abadi selaku Dewan Pengurus Daerah (DPD) FSPTD Prov. Riau, sudah lengkap semuanya. 

"Jadi tidak ada masalah, karena sudah ada 9(Sembilan) Federasi yang bernaung di bawah komando Konfederasi Serikat Transportasi Darat (KSPTD). Bahkan, FSPTD sendiri sudah terdaftar di Dirjed PHI Pusat dengan Nomor 33/F.SP/JS/11/2016 tanggal 12 juli 2016 lalu. "Jangan-jangan Disnaker Inhu ini tidak mengerti atau "gagal" paham aturan," sebutnya.


Zulpendi memaparkan, di Provinsi Riau sudah ada 6 Kabupaten melakukan pemberitahuan dan pencatatan. Antara lain, Kabupaten Rohil, Rohul, Dumai, Kampar Inhil dan Bengkalis. Namun, di Inhu kelihatanya sangat sulit dilakukan pencatatan ke Disnaker.

Bila Disnaker Inhu tidak melakukan pencatatan, FSPTD Inhu akan melapor ke Polda Riau. Sebab dalam U U nomor 21 tahun 2000 Pasal 28 ditegaskan, siapa pun dilarang menghalang halangi, atau memaksa pekerja buruh untuk membentuk, atau tidak membentuk, menjadi pengurus, atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota, atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan, atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan putusan hubungan kerja (PHK), memberhentikan sementara menurunkan jabatan atau melakukan mutasi dan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.

"Sanksi yang diterapkan di Pasal 43 bisa dikenakan ancaman pidana kurungan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikitnya Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta," katanya.

Menyikapi hal Ini, Pelaksana Tugas (Plt) KadisNaker Inhu, Nursisman, ketikaHarianberantas.co.idmencoba untuk dikonfirmasi melalui telepon selulernya, nada berdering masuk tapi tidak diangkat. Bahkan, sms pun tidak dibalas hingga berita ini diturunkan. (Lamhot Manurung)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas