Headlines News :
Home » » Keberadaan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Resmi

Keberadaan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Resmi

Written By Harian Berantas on Monday, April 30, 2018 | 3:02:00 PM

SULAWESI TENGGARA- Setelah SK kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Provinsi Sulawesi Tenggara diterima Hariadi sebagai Ketua, Akmal sebagai Sekretaris, dan Erik Setiawan SH, sebagai Bendahara, dari DPP pada tanggal 31 Maret 2018 lalu, keberadaan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut secara resmi diakui oleh pemerintah provinsi setempat melalui surat No: 220/189 Tanggal 26 April 2018.

Surat keterangan keberadaan Organisasi/LSM Komunitas Pemberantas Korupsi wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 26 April 2018 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs Ec, Yusuf Mundu MM, kepada Ketua DPW LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Hariadi, bersama Sekretarisnya Akmal dan Bendahara, Erik Setiawan SH.

Dalam surat keterangan keberadaan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi di wilayah pemerintah setempat, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menyatakan, bahwa Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Nomor AHU-0001953.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015.

Sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bahwa “Dalam hal telah memperoleh status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar (SKT)”.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Gubernur, dan/atau Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan, bahwa bagi organisasi yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum menyampaikan keberadaan organisasinya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kabupaten/Kota dalam wilayah kegiatannya masing-masing.

Terakhir, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik membenarkan, Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi telah menetapkan susunan kepengurusan dan memiliki sekretariat yang berkedudukan di wilayah pemerintah Desa Andoolo yang beralamat di Jl. Poros Andoolo Kendari Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sehingga atas pengakuan pengesahan melalui surat keterangan keberadaan organisasi dari Kesbangpoll Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DPW LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Hariadi bersama Akmal selaku Sekretaris dan Erik Setiawan SH sebagai Bendahara, menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pemprov Sulawesi Tenggara atas dukungan kerjasama yang baik, sehingga keberadaan Organisasi/LSM yang dikomandoi tiga pengurus inti DPW di Sulawesi Tenggara saat ini, syah sejak tanggal 26 April 2018.

Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Anas, dari Pekanbaru-Riau, menyambut baik dan menyampaikan rasa terimakasih kepada pemerintah Sulawesi Tenggara.

“Kita dari DPP, mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Sulawesi Tenggara yang telah menerima keberadaan lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi yang bergerak mendukung program-program pembangunan pemerintah setempat kedepan, termasuk mendukung lembaga hukum yang ada dalam hal penegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP dan  swasta lainnya”, ujar B. Anas.

Diterangkan B . Anas, sebelum legitimasi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) ini diakui Pemerintah Pusat melalui SK/AHU Menkum dan HAM RI pada Tanggal 15 Juli 2015 dengan Nomor AHU-0001953.AH.01.07 Tahun 2015, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi yang berkedudukan kantor pusat di Jl. Nelayan No. 86 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, telah berdiri sejak tahun 2011 dan telah mendapat legitimasi dari Pemerintah melalui surat keterangan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 08 Juni 2011.

Empat tahun kemudian (15 Juli 2015), Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi, eksistensinya semakin meningkat dan diakui Pemerintah Pusat melalui SK/AHU Menkum dan HAM RI, Tanggal 15 Juli 2015, dan perintisnya tetap dibawah komando Bapak "Toro" sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum "B Anas”

Dijelaskan B. Anas, Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) bersifat mandiri dan independent yang berorientasi pada penjaringan informasi dan aspirasi dengan cara atau sistim pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kader masyarakat yang maju disegala bidang.

Sebab LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi  serta aspirasi secara transparan, tepat, tegas, serta akurat guna pencapaian cita-cita perwujudan masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, dan sebagai Lembaga penjaringan aspirasi serta pencapaian informasi kepada pemerintah dan masyarakat secara timbal balik.

Kemudian, memegang teguh, mengemban, serta mengamalkan  serta senantiasa beroreantasi pada program umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi dalam membangun informasi dan aspirasi masyarakat, serta menunjang pembangunan disegala bidang, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan serta berupaya menyeimbangkan antara kebijakan birokrasi dengan kebijakan politik dalam pembangunan dimasyarakat oleh pemerintah.

Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi lembaga penggali informasi atas pelanggaran keadilan dan penindasan terhadap masyarakat serta membentuk administrasi pelaporan secara tepat dan akurat, merupakan wadah pengumpulan serta penyajian informasi  dan aspirasi melalui data-data yang akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran hukum dan memenuhi unsur pidana maupun perdata dan diteruskan kepada kepentingan hukum dan masyarakat berdasarkan atas asas praduga tak bersalah.

Hal inilah yang akan menjadi semangat bagi teman-teman LSM Komunitas Pemberantas Korupsi untuk terus bergerak dalam pengawasan membantu pemerintah dan rakyat guna mendorong tranparansi pengelolaan negara seterusnya,” tegas B Anas, Sekum DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, saat dihubungi Wartawan sehubungan dengan terbitnya surat keterangan keberadaan DPW LSM Komunitas Pemberantas Korupsi wilayah Sulawesi Tenggara.

Selaku senior inti DPP, menghimbau pengurus DPW, DPD LSM Komunitas Pemberantas Korupsi yang telah menerima mandat komando kepengurusan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi dibeberapa daerah Provinsi, Kota/Kabupaten di wilayah Indonesia selama ini, segera menyampaikan keberadaan organisasinya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kabupaten/Kota diwilayah kegiatan masing-masing, demi tercapainya program sebuah organisasi yang benar.

Bagi yang belum bergabung, baik sebagai pengurus DPW, DPD, DPC dan/atau anggota tim investigasi, silahkan hubungi Contak Person Handpone/WhatssApp: 081263111154-082383995787  (ak)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas