Headlines News :
Home » » Ali Sabri: Seluruh PKS DI kAMPAR Wajib Bayar Pajak Air Bawah Tanah

Ali Sabri: Seluruh PKS DI kAMPAR Wajib Bayar Pajak Air Bawah Tanah

Written By Harian Berantas on Wednesday, April 25, 2018 | 4:40:00 PM

HARIANBERANTAS, KAMPAR-- Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Pemungut pajak daerah air bawah tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kampar, Ali Sabri, saat sosialisasi Pergub nomor 14 tahun 2018 di kampar. Ali Sabri mengatakan, besar iuran pungutan pajak daerah air bawah tanah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 Tahun 2018. Nilainya berbeda-beda tergantung luas tanah dan zona wilayah.

"Tidak mungkin Bagian Hukum Provinsi Riau asal membuat nilai pungutan kalau tidak ada dasarnya. Semuanya sudah pasti melalui kajian. menjawab pertanyaan PT Perkebunan Nusantara V pada saat Sosialisasi Pergub di Aula Kantor Bapenda Kampar" tegas Ali Sabr di Aula Kantor Bapenda Kampari, Rabu (25/4/2018),  menjawab pertanyaan pihak PT Perkebunan Nusantara V 

Menurut pihak PTPN V saat menyampaikan tanggapannya terhadap beban pajak daerah air bawah tanah tersebut akan memberatkan. Namun Kepala Badan Pendapatan Daerah Kampar, Ali Sabri meminta PTPN V seharusnya menjadi perusahaan negara sebagai contoh.

Ali menegaskan pemerintah kabupaten Kampar meminta perusahaan yang belum memiliki izin pemanfaatan air bawah tanah, agar segera mengurusnya. Menurut Ali, izin air bawah tanah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sama seperti izin untuk air permukaan, sebelumnya, izin diterbitkan Pemkab Kampar.

"Apabila ada kesulitan atau kendala dalam kepengurusan izinnya, Pemerintah Kabupaten Kampar akan membantu memfasilitasi melalui Bupati untuk menyurati Gubernur Riau," Pinta Ali.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kampar, Ali Sabri menegaskan lagi, Pemkab Kampar akan segera mengambil tindakan yang tegas jika perusahaan tidak mau mengurus izinnya. Perusahaan tidak bisa berdalih lagi, sebab perbedaan air permukaan dengan air bawah tanah itu  sudah jelas.

Ia menyebutkan, pihaknya menargetkan perolehan pajak air tanah sebesar Rp. 1,7 miliar. Sekarang baru terealisasi 271 juta, semoga dengan adanya pergub ini kedepan bisa terealisasi. Melalui Pergub, permasuk keuangan daerah Kampar semakin bertambah, Ucap Ali. Semoga tercapai.  (Rn)‎
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas