Headlines News :
Home » , » Terkait Kasus Dugaan Penyimpangan Pembangunan Rutan, Aktivis Beri Keterangan Resmi ke Polres Kampar

Terkait Kasus Dugaan Penyimpangan Pembangunan Rutan, Aktivis Beri Keterangan Resmi ke Polres Kampar

Written By Harian Berantas on Saturday, March 3, 2018 | 2:10:00 PM

HARIANBERANTAS, KAMPAR- Menindaklanjuti klarifikasi tertulis yang disampaikan aktivis dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ke Polres Kampar (23/02/2018), dalam hal mempertanyakan proses penanganan dugaan penyimpangan pekerjaan proyek pembangunan Rutan Polres Kampar yang diadukan pada tanggal 16 Januari 2018, aktivis dari LSM tersebut mendatangi Polres Kampar untuk memberikan keterangan ke penyidik pembantu unit tindak pidana korupsi (Tipikor) setempat, Jum,at (02/03/2018).

    Aktivis LSM KPK bersama Penyidik Pembantu Tipikor Polres Kampar, (Foto, Jum,at (02/03/2018) 

Adapun langkah pemberian keterangan resmi ke penyidik pembantu Tipikor Polres Kampar tersebut, sebagai bentuk ketransparanan dalam percepatan pengusutan kasus dugaan penyimpangan yang dilaporkan ke pihak lembaga aparat hukum terkait.

“Kami telah memberikan keterangan ke penyidik, supaya kasus pembangunan Rutan Polres Kampar yang diduga menyimpang pada tahun anggaran 2017 lalu itu, diproses sesuai prosedur hukum berlaku,” kata Medianus, Ketua Investigasi LSM KPK, usai keluar dari ruangan penyidik pembantu Tipikor Polres Kampar, kepada Wartawan, Jum,at (02/03/2018).

Medianus yang didampingi Sekretaris Umum Komunitas Pemberantas Korupsi, B Naso bersama dua rekannya menyatakan, kasus pekerjaan pembangunan rumah tahanan (Rutan) Polres Kampar yang dibangun dengan menggunakan dana hibah yang berasal dari sumber dana APBD tahun 2017 lalu, terindikasi menyalahi aturan, baik dari segi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pembayaran nilai kontrak  yang tidak sesuai dengan progres yang sesugguhnya dilapangan.

Dikatakan (Medius), laporan dugaan penyimpangan proyek pembagunan rumah tahanan (Rutan) Polres Kampar serta barang buktinya itu disampaikan ke Polres Kampar, berdasarkan koordinasi pimpinan lembaganya bersama rekan Pers di Pekanbaru ke Polda Riau.

Kita (LSM KPK) sebelumnya, telah koordinasi sama pak Kapolda Riau maupun Kabid Humas Polda, terkait masalah pembangunan rutan yang diduga menyimpang tahun anggaran 2017 lalu itu, katanya.
”Atas dasar itu, maka kita dari lembaga aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, didukung oleh rekan-rekan media (Pers), resmi melaporkannya beserta barang bukti, dengan bukti dokumen surat nomor 086/DPP-LSM/KPK/PKU/I/2018/RIAU tanggal 16 Januari 2018” ujarnya.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan kasus tersebut naik pada tingkat Kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan, ia menyatakan, kemungkinan besar ada, sebab proyek pembangunan rutan itu sumber biayanya bantuan hibah dari APBD, diperkuat lagi dengan pembayaran nilai proyek 100 % (persen) kepada kontraktor. ujar Medianus lagi.

Diberitakan sejumlah media sebelumnya, Sekretaris Umum dari aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Naso menegaskan, dirinya sengaja melayangkan surat ke Polres pada tanggal 23 Pebruari 2018 pekan lalu, karena kasus dugaan penyimpangan di dinas PUPR Kampar telah diadukan lembaganya sejak tanggal 16 Januari 2018.

“Kami mempertanyakan  kasus dugaan tindak pidana korupsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kampar-Riau, sampai dimana tindaklanjut kasusnya sekarang,” jelas Naso.
Dikatakan, tenggang laporan dugaan penyimpangan dana hibah yang berasal dari sumber dana APBD dibawah pengawasan dinas PUPR Kampar itu, sudah lebih dari sebulan diterima pihak Polres Kampar.

“Maksud menyurati Kepolisian Resor Kampar, agar kasus dugaan itu diproses sesuai aturan yang berlaku. Jika kasus itu tidak bisa diproses di Polres Kampar, dirinya berencana meningkatkan laporan dugaan kasus tersebut ke Bareskrim Polri, Kejaksaan dan KPK” tutupnya.

Sementara, M Zakri selaku penyidik perkara pada unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Kampar, mengatakan, ”Perkembangan tindak lanjut penanganan masalah ini selanjutnya, tetap kami kabari pada LSM (Pelapor), sebab kami harus konsultasi dulu sama BPK, BPKP dan lembaga hukumnya lainnya yang telah menerima laporan yang sama dari LSM kita Komunitas Pemberantas Korupsi, ujarnya, usai menerima keterangan resmi Ketua Investigasi, Medianus, Jum,at (02/03/2018).

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi tertulis Harian Berantas kepada Kadis PUPR, Afdal, bernomor: 007/PEMRED-BR/PKU/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 lalu, perihal konfirmasi/ klarifikasi, belum terjawab.

Untuk diketahui, kegiatan pekerjaan pembangunan rutan Polres Kampar yang terletak di lingkungan kantor Mapolres Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar-Riau tersebut, dilaksanakan oleh CV. Lidya Pratiwi, berasal dari sumber dana APBD tahun 2017 senilai Rp.1. 575.296.000,00, dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender (HK), dipimpin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Eka Rianto, dengan alamat kantor di dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Jalan Lingkar kantor Bupati Bangkinang.

Dari himpunan informasi, nilai anggaran proyek yang tersedot terhadap pekerjaan pembangunan rutan  tersebut baru mencapai Rp550 juta. Sementara nilai anggaran yang  sebesar Rp.1,5 miliar lebih itu, dikabarkan telah dibayar lunas kepihak rekanan kontraktor pelaksana. (Is)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas