Headlines News :
Home » » Sebelum Diskriminasi Hukum Terhadap Pers Terjadi, Provinsi Sumbar Perlu Diteropong Kapolri dan Mabes TNI

Sebelum Diskriminasi Hukum Terhadap Pers Terjadi, Provinsi Sumbar Perlu Diteropong Kapolri dan Mabes TNI

Written By Harian Berantas on Thursday, March 1, 2018 | 7:54:00 AM

HARIANBERANTAS, PADANG- Rahmad Wartira selaku penasehat hukum, juga sebagai Dewan Penasehat SMSI wilayah Provinsi Sumatera Barat, secara tegas mengatakan, jika dalam penyelesaian sengketa pemberitaan perusahaan Pers harus mendahulukan ketentuan undang-undang pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang merupakan lex specialist, bukan asal main lapor yang kemudia dikaitkan dengan produk undang-undang ITE dan KUH Pidana.
 
“Meski pemeriksaan Ketua SMSI Sumbar Yal Aziz, sebatas saksi dalam kasus media online Figurnews.com, penyidik Polda Sumbar dapat dikatakan sudah tak menghormati dan menghargai tugas pokok Pers yaitu undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers lagi,” ujar Rahmad Wartira melalui via seluler pribadi, Rabu (28/02/2018)

Rahmad Wartira menyebutkan, undang-undang nomor  40 tahun 1999 tentang Pers adalah lex specialis atau hukum yang lebih khusus terhadap KUHAP dan juga KUH Pidana. 

“Maksudnya,  suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers,” tegasnya sembari menambahkan, jika tidak ada diatur di dalam UU Pers, baru merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHP Perdata atau KUHP.

Jadi, kata Rahmad Wartira, Wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum atau lex generali.

“Kenapa? karena dalam persoalan ini  berlakulah asas yang universal, lex specialis derogate legi generali,” tegas alumnus Thawalib Padang Panjang ini sembari menegaskan lagi, ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

Disarankan Rahmad Wartira, pihak Polda Sumbar, harus taat dan menghormati undang-undang pokok Pers dan Dewan Pers dalam penegakan hukum.

Menyikapi pemberitaan media massa wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Rabu (28/02/2018) kemaren, terkait polemik kasus karya media online www.figurnews.com yang dinilai diabaikan pelapor juga penyidik Polda setempat, menjadi perhatian yang serius bagi pimpinan redaksi Harian Berantas di Pekanbaru-Riau.

Sebab kasus yang menimpa rekan media figurnews.com di Polda Sumbar tersebut, merupakan bagian dari hasil karya Jurnalis yang terposting pada layar kaca perusahaan media Pers berbadan hukum yang jelas.

Maka dari itu, jajaran pimpinan media Harian Berantas, dengan kerendahan hati dan hormat meminta Presiden RI, Kapolri maupun Mabes TNI, segera meneropong dan menyikapi persoalan diwilayah hukum Polda Sumbar tersebut, demi mencegah tidak terjadinya diskriminasi hukum terhadap insan Pers.

Disamping itu, Redaksi Harian Berantas mengharapkan kiranya Kapolri maupun Mabes TNI untuk memperhatikan makna peranan Pers dalam hal, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sementara, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional melalui pesan WhatsApp, seperti dilansir media figurnews.com Selasa (27/02/18), meminta dan mendesak agar oknum TNI AL yang dimaksudkan dalam kasus yang diberitakan di media nusantara.rmol.com, segera diproses oleh institusi-nya.

Sebab hal ini penting, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan semata mementingkan diri pribadi maupun kelompok tertentu.

"Ingat, setiap aparat TNI, dan juga Polri, telah dibayar mahal oleh negara, dengan uang rakyat, anggaran untuk TNI dan Polri mendapatkan porsi tertinggi dari K/L lainnya dalam APBN 2018.

Oleh karena itu ujarnya, segenap anggota TNI harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik sesuai aturan yang ada," tegas Wilson Lalengke, yang merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Sekali lagi kata Wilson, PPWI Nasional meminta perhatian serius dari pihak TNI, khususnya Angkatan Laut, untuk menelusuri kebenaran dugaan keterlibatan oknum TNI AL (disinyalir berinisial Letkol TNI-AL RI, dalam kasus ini dan rentetan dari awal munculnya persoalan tersebut.

"Institusi TNI, khususnya TNI-AL harus menindaklanjuti informasi yang diterima PPWI Nasional ini, tunjukkan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar bekerja untuk bangsa Indonesia, bukan untuk diri pribadi dan kelompok tertentu. Jika ada oknum yang melanggar aturan dengan menjadi backing pihak tertentu, harus ditindak tegas," pungkas alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa tersebut. (Trini)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas