Headlines News :
Home » » RPJ Akan Dipanggil DPRD Inhu Terkait Dugaan Pembabatan Kawasan Hutan Strategis

RPJ Akan Dipanggil DPRD Inhu Terkait Dugaan Pembabatan Kawasan Hutan Strategis

Written By Harian Berantas on Thursday, March 1, 2018 | 7:45:00 PM

HARIANBERANTAS, RENGAT- Ketua DPRD Inhu melalui Ketua Komisi II, Nopriadi mengatakan,  bahwa PT. Runggu Prima Jaya (RPJ ) akan hering Senin, (5/3/2018). Maka sebelum jadwal ditentukan, sedang disiapkan surat untuk dilayangkan pemanggilan.

Tujuan pemanggilan hering sebutnya' adanya isu dugaan pengolahan lahan tanpa legalitas hingga ribuan hektar masih areal kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit  diwilayah Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap dan  Puhranap  Kecamatan Peranap.” tukasnya.

Sambungnya lagi' bicara soal areal kawasan hutan yang dijadikan lahan kebun sawit tersebut, juga dewan tetap mengundang Dinas Kehutanan Provinsi untuk dihadirkan saat hering nanti,  artinya sebagai ahlinya yang mengetahui hutan mereka, apakah areal yang dijadikan RPJ masuk kawasan hutan atau tidak.

Terkait perizinan yang dikantongi perusahaan itu tambahnya, bahwa Dinas Perizinan Pelayanan Satu Atap dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Indragiri Hulu serta Bagian Hukum, Bagian Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup juga tetap akan dihadirkan dalam hering, sehingga bisa mengetahui legalitas apa saja yang dikantongi RPJ, apakah memiliki atau bukan untuk dasar pengolahan lahan yang dilakukan mereka.

Karena Permentan 98 Tahun 2014 dari revisi 26  Tahun 2007 melalui turunan UU.32 Tahun 2004 syarat usaha izin perkebunan, bahwa setiap orang menguasai diatas 25 hektar wajib mengantongi izin. 

Artinya perlu diketahui sesuai ketentuan tersebut, apalagi menduduki untuk melakukan pengolahan lahan dalam areal kawasan hutan yang tidak bisa dirubah fungsinya dengan alasan apapun, sebab Bukit Batabuah Se Indah (BBSI) telah ditetapkan menjadi kawasan hutan strategis nasional.

Namun tunggu saja hasil setelah hering berlangsung, sehingga bisa menyimpulkan apakah pihaknya RPJ dapat menunjukkan legalitas atau bukan nanti, sebab melalui instansi bersangkutan akan diketahui  jawabannya.

Menyinggung soal panggilan lanjutnya, jika pihaknya tidak datang dan akan dilanjutkan panggilan kedua melalui surat pimpinan, tapi mudah mudahan tidak terjadi demi kepentingan daerah dalam penertiban perizinan.” pungkas Nopriadi Ketua Komisi II DPRD Inhu asal dapil III ini.

Ketua DPRD Inhu Miswanto menjawab, selaku pimpinan di Dewan tetap medukung kinerja Komisi II sebatas itu koridornya dan bersifat membangun kemajuan daerah. "singkatnya terkait ini Sebelumnya tanggapan Dodi Fernando SH salah satu pengamat hukum di Kabupaten Inhu berharap penegakan aturan tidak tumpul keatas dan tajam kebawah, marilah tegakkan aturan sesuai koridor yang ada tanpa pilih buluh siapapun itu. "harapnya. Hingga berita dimuat' pihak perusahaan belum berhasil dikonfirmasi. 
(Pinten Sitorus)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas