Headlines News :
Home » » Pengeboran Migas di Wilayah Rumbai Diduga Illegal, LPPNRI Datangi Komisi II DPRD Kota Pekanbaru

Pengeboran Migas di Wilayah Rumbai Diduga Illegal, LPPNRI Datangi Komisi II DPRD Kota Pekanbaru

Written By Harian Berantas on Friday, March 9, 2018 | 6:40:00 PM


HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Polemik aktifitas pengeboran minyak secara illegal diwilayah Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau, seperti semakin memuncak. Dimana belum lama ini sebelumnya, warga setempat didampingi beberapa Ormas Kota Pekanbaru, melakukan aksi pemagaran kawat di sekitar perusahaan PT. Northen Yamano Technology Oil Resources East Pamai.

Selain tindakan perusahaan PT. Northen Yamano Technology Oil Resources East Pamai yang merugikan warga setempat, diperkuat lagi dengan munculnya pernyataan Plt Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, terkait pengeluaran izin pengeboran Migas di lahan masyarakat Plt Walikota Ayat Cahayadi menyatakan belum ada menerima laporan penolakan dari warga setempat.

"Sampai sekarang belum ada laporan kalau ada masyarakat yang keberatan terkait pengeboran Migas oleh PT. Northen Yamano Technology Oil Resources East Pamai itu" kata Ayat Cahayadi saat ditanya riau kontras.

Sementara Sekretaris Camat Rumbai, Evi, saat diwawancara diruangan kerjanya membenarkan, adanya laporan penolakan dari warga Kelurahan Bukit. “Benar adanya masyarakat sudah melaporkan kepihak kecamatan akan keberatan pengeboran minyak, dan ganti rugi dari PT Nothern ” jelas Evi.

Merasa kesal dengan pernyataan Plt Walikota Ayat Cahayadi yang terkesan tidak memihak dengan masyarakat yang dirugikan pengusaha PT. Northen Yamano Technology Oil Resources East Pamai itu, Ketua DPP LPPN RI, Dedy Syahputra, didampingi Ketua IMO-Riau dan para Owner media, langsung bertindak membawa berkas bukti penolakan warga tersebut ke Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Jum'at (09/03/2018).

"Bersama ini, kita meminta kepada DPRD selaku wakil rakyat agar menghentikan aktifitas pengeboran sebelum ada ganti rugi pihak Perusahaan" tegasnya.

"Ini bukti berkas pernyataan penolakan tahun 2017, Lagipun yang kita inginkan bukan menutup perusahaan melainkan menghentikan aktifitas sementara" tambahnya.

Sementara, Komisi II DPRD Pekanbaru, Erna dari fraksi Golkar saat menyambut aspirasi warga, menghimbau agar perusahaan yang ingin melakukan kegiatan, sekiranya bisa melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Perusahaan apapun itu sekiranya mentaati serta melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada permainan yang merugikan masyarakat" cakapnya.

Informasi terakhir yang awak media terima, bahwa Komisi II DPRD Kota Pekanbaru akan langsung terjun kelapangan untuk menyaksikan fakta serta melihat kondisi warga agar menghindari gejolak permasahan pengeboran migas di Kelurahan Rumbai Bukit Pekanbaru. (TRI/IMO)



Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas