Headlines News :
Home » » LSM Komunitas Pemberantas Korupsi wilayah Sulawesi Tenggara Terbentuk

LSM Komunitas Pemberantas Korupsi wilayah Sulawesi Tenggara Terbentuk

Written By Harian Berantas on Saturday, March 31, 2018 | 2:23:00 PM

HARIANBERANTAS, SULTENG- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), telah memberikan amanah kepada Hariadi, Akmal, Erik Setiawan SH, sebagai pemegang komando untuk memantau kinerja pemerintahan dan perusahaan swasta di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng), untuk mengawasi sistem pengelolaan APBN/APBN-P, APBD/APBD-P maupun bantuan luar negeri (Banlon) menjadi icon masyarakat di Provinsi Sulteng.
Hariadi, Ketua DPW LSM KPK Sulteng
Berdasarkan Surat Keputusan (SK), nama dan susunan pengurus yang sudah dicantumkan pada tanggal 31 Maret 2018 di Sekretariat DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Jln, Nelayan No. 86 Rumbai Kota Pekanbaru-Riau, Hariadi sebagai Ketua, Akmal sebagai Sekretaris, dan Erik Setiawan SH, sebagai Bendahara.

Dalam kesempatan wawancara, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), Toro ZL meminta kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPW LSM KPK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng) untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin, dan jangan pernah gentar dan takut mengungkap kebenaran khususnya dugaan kasus perbuatan  tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi, mulai dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, hingga pusat, termasuk dugaan kasus lainnya yang menyangkut hak azasi manusia (HAM), karena selain memantau korupsi, lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) juga membantu masyarakat yang tidak mendapat keadilan hukum, karena terzolimi oleh segelintir oknum-oknum tertentu.

Sementara  Hariadi, selaku Ketua LSM Komunitas Pemberantas Korupsi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, berterima kasih atas penunjukan dirinya sebagai ketua DPW LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPW LSM KPK), Akmal sebagai Sektaris dan Erik Setiawan SH sebagai Bendahara. 

“Kami pengurus berjanji akan menjalankan amanah dan tugas ini sesuai aturan AD/ART kita LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, yang keberadaan/eksistensinya telah mendapat Legitimasi dari pemerintah baik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 08 Juni 2011 maupun dari pemerintah pusat, dengan SK/AHU Menkum dan HAM RI tanggal 15 Juli 2015, dan arahan maupun bagi pengalaman yang diberi pak Ketum yaitu pak Toro dalam kesempatan komunikasi lewat via seluler kemaren siang dari Pekanbaru-Riau".

Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), memberi himbauan, "Agar DPW LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPW LSM KPK) Sulawesi Tenggara, segera dan wajib hukumnya membentuk DPD Kabupaten/Kota, DPC Kecamatan,, serta memberitahukan keberadaannya kepada Pemerintah setempat melalui kesbangpolinmas Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak perlu membuat aturan surat keterangan terdaftar, karena LSM Komunitas Pemberantas Korupsi sudah berbadan hukum dan SK Menteri Hukum dan HAM RI, serta keberadaan/eksistensinya telah diakui oleh lembaga-lembaga tertinggi negara RI sejak tahun 2011 silam. Pungkas Toro.

Lebih lanjut Toro menjelaskan, selain diwajibkan DPW LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPW LSM KPK) Sulawesi Tenggara membentuk DPD/DPC, juga mengimbau agar jangan mencetak Kartu Keanggotaan (KTA) diluar sepengetahuan DPP LSM KPK, KTA hanya dikeluarkan oleh DPP untuk di registrasi. Apabila kedapatan KTA diluar sepengetahuan DPP LSM KPK, maka resikonya di tuntut ke jalur Hukum. Tegas Toro. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas