Headlines News :
Home » » Kuasai Ribuan Hektar Hutan Lindung, Aktivitas PT Mal "Ilegal". Ini Kronologisnya.

Kuasai Ribuan Hektar Hutan Lindung, Aktivitas PT Mal "Ilegal". Ini Kronologisnya.

Written By Harian Berantas on Wednesday, March 7, 2018 | 5:41:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU - Miris ! Sudah puluhan tahun aktivitas PT Mulia Agro Lestari ( MAL ) yang bergerak di bidang sektor industri perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap dan Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu ( Inhu ) yang telah menguasai atau menggarap hutan lindung (HL) Bukit Betabuh hingga ribuan hektar menjadi lahan perkebunan kelapa sawit disebut sebut bodong alias "ilegal".

Hal ini terungkap berdasarkan surat keputusan ( SK ) Bupati Indragiri hulu nomor : 169/ADM. PUM/100/2011 hal : izin lokasi, tanggal, Rengat 19 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mulia Agro Lestari yang tujuanya untuk menjawab surat sebelumnya daripada Direktur Utama PT. MAL nomor : 011/MAL/EST/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011, perihal permohonan izin lokasi untuk PT. MAL. 

Dalam diktum pertama disebutkan bahwa, risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri hulu nomor : 04/Rsl/PTP/II/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011 bahwa, lokasi yang dimohonkan merupakan arahan kawasan kehutanan berdasarkan Perda nomor 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya, surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Inhu nomor : 522.3/Sekr-VII/2011/845 tangggal 27 Juli 2011 dengan perihal bahwa status kawasan hutan areal permohonan izin lokasi An. PT. MAL, bahwa lokasi yang dimohonkan merupakan kawasan hutan lindung (HL) berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai keputusan Menteri Kehutanan nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986.

Dalam SK Bupati Inhu itu tegaskan bahwa, permohonan izin lokasi untuk usaha budidaya perkebunan PT. MAL tidak dapat disetujui. Bahkan, kepada PT. MAL diminta untuk segera menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan budidaya perkebunan di areal yang dimohon.

Terkuaknya aktivitas PT. MAL yang telah menggarap ribuan hektar hutan lindung (HL) Bukit Betabuh menjadi perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap dan Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap, Kab. Inhu itu, saat berlangsungnya rapat hearing dengar pendapat (RDP) antara PT. RPJ dengan Komisi II DPRD Inhu, Senin (05/03) kemarin bertempat di ruang rapat Komisi II DPRD Inhu.

Sejumlah pejabat terkait dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab. Inhu, turut hadir dalam acara rapat hearing dengar pendapat (RDP) tersebut. Antara lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Inhu, Suseno Adji, Kepala Bagian ( Kabag ) Hukum Inhu, Dewi Kariyanti, Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Inhu, R. Fachrurozi S.Sos, Camat Batang Peranap, Watno S.Sos dan Kepala Tata Usaha (KTU) UPT KPH Indragiri Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Prov. Riau serta sejumlah anggota Komisi II DPRD Inhu.

Hamdani, anggota Komisi II DPRD Inhu dengan tegas mengatakan bahwa lahan seluas 3.500 Hektar yang dikelola oleh PT. MAL yang di Desa Pesajian dan Desa Pauh Ranap tersebut masih merupakan kawasan hutan lindung (HL) Bukit Betabuh dan tidak memiliki satu pun izin dari dinas terkait. Artinnya, keberadaan daripada PT. MAL itu sama dengan ilegal," ucapnya.

"Meraka (PT. MAL-red) berlindung di balik koperasi Tani Sawit Mulia Lestari yang diketuai oleh J Purba," pungkasnya. 

Sementara, Camat Batang Peranap, Watno S.Sos, dalam rapat hearing dengar pendapat (RDP) antara PT. RPJ dengan Komisi II DPRD Inhu itu dengan jelas mengatakan bahwa, keberadaan PT. MAL yang sudah menggarap 3.500 Hektar hutan lindung (HL) Bukit Betabuh tersebut tidak jelas alias "ilegal" karena, PT. MAL tersebut tidak mengantongi izin dari dinas terkait," sebutnya.

Tambahnya, aktivitas daripada PT. MAL ini berlindung di balik koperasi Tani Sawit Mulia Lestari yang diketuai oleh J. Purba sekaligus manager di PT. MAL. 

Demikian juga H. Eka Putra yang mewakili dari UPT KPH Indragiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau mengatakan, bahwa kegiatan daripada PT. MAL ini sudah berjalan mulai tahun 2007 silam. Namun, izinya baru diurus sekitar tahun 2011. 

"Dari hasil investigasi yang dilakukan bahwa PT. MAL yang menggarap hutan lindung (HL) Bukit Betabuh hingga ribuan hektar itu, diperolehnya dari masyarakat setempat dengan cara ganti rugi melalui oknum Kades pada masa itu. PT. RPJ sudah berganti nama menjadi PT. MAL," bebernya. ( Bersambung )***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas