Headlines News :
Home » » DPRD Riau Tanggapi Keluhan Warga Terkait Masalah Pengeboran Migas di Kecamatan Rumbai Pekanbaru

DPRD Riau Tanggapi Keluhan Warga Terkait Masalah Pengeboran Migas di Kecamatan Rumbai Pekanbaru

Written By Harian Berantas on Tuesday, March 13, 2018 | 7:52:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Keluhan warga disekitar lokasi pengeboran minyak yang dilakukan pengusaha PT Nothern Yamano Technology Oli Resourch East Pamai, tampak berkelanjutan. Pasalnya, pelaku usaha pengeboran minyak didalam tanah di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau tersebut, belum melakukan kewajibannya soal ganti rugi lahan yang seharusnya dibayar terhadap warga setempat. 

Ironisnya lagi, di areal lokasi eksplorasi pengeboran minyak, masih terlihat anak-anak bermain. Dengan damai wajah anak-anak ini bermain, di tengah deru mesin yang terdengar keras.

Bukan itu saja, di dalam rumah salah satu warga, Erwin seorang bayi tertidur lelap. Meski jarak antara lokasi dan perumahan lebih kurang 100 meter.

Pemandangan ini terungkap ketika salah seorang Anggota DPRD Riau, Taufik Arrahman meninjau lokasi kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan PT Nothern Yamano Technology Oli Resourch East Pamai.

Dari hasil pantauan dilapangan, kunjungan Taufik Arrahman kelokasi, berdasarkan keluhan atau aspirasi masyarakat daerah pemilihannya yang mengeluh tentang ganti rugi lahan yang dinilai diabaikan oleh pengusaha PT Nothern Yamano Technology Oli Resourch East Pamai selama ini.

Anggota DPRD Riau, Taufik Arrahman didampingi Ketua DPP Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Provinsi Riau Dedi Syaputra Sagala, Penasehat LPPNRI Riau, H AR Munthe, bersama Ketua IMO-Indonesia wilayah Riau, S Hondro, Ketua RT 01 Dewanto, dan sejumlah warga setempat.

Tampak juga, Lurah Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Nanda hadir dilokasi, sementara Camat setempat tidak terlihat hadir, sama seperti saat anggota DPRD Pekanbaru, Ernawati turun lokasi mendengar keluhan warga terkait aktivitas pengeboran minyak didalam tanah berbulan-bulan itu.

Dalam pertemuan, H AR Munthe selaku penasehat LPPNRI sempat mempertanyakan kapasitas Lurah Rumbai Bukit, Nanda, sebagai saksi yang tertuang dalam surat kesepakatan atau MoU yang dibuat oleh pelaku usaha PT Nothern Yamano Technology Oli Resourch East Pamai dengan warga masyarakat setempat.

Dimana  sebagai aparat pemerintah tidak boleh menjadi saksi dalam persoalan ini, yang sebenarnya hanya memiliki kapasitas sebagai mengetahui saja.

Kepada Lurah setempat (Nanda-red), H. AR Munthe dengan tegas mengatakan, “Mana yang anda pilih, tidur dirumah atau di penjara ? ‘ saran Munthe supaya Lurah setempat jangan terlibat dalam masalah ini dan korban, serta melakukan revisi surat yang dibuat sesegera mungkin.

Sementara, Ketua RT 01 Dewanto kepada Anggota DPRD Riau, Taufik Arrahman dihadapan media menyatakan, jika pihaknya tidak pernah diberi tahu adanya operasional pengeboran minyak dilokasi wilayah kerja yang dipimpinnya secara tertulis maupun lisan.

"Baru tau setelah ada warga mengeluhkan ganti rugi lahan, dan perusahaan datang bawa surat izin kepada saya. Sebelumnya tidak ada, tiba-tiba sudah beroperasi," jelas Ketua RT 01 Dewanto.

Ketua RT 01 Dewanto menjelaskan, ada laporan dari warga soal operasional perusahaan yang tinggal berdekatan dengan tempat lokasi pengeboran minyak. Mereka merasa khawatir setiap hari itu ketika mendengar bunyi keras suara mesin, termasuk ancaman-ancaman limbah, ujarnya.

Keluhan yang sama, juga disampaikan warga skitar lain, Tukimin, “Perusahaan tidak memperdulikan nasib kami masyarakat sekitar operasionalnya. Ganti rugi lahan belum dipenuhi, pekerjaan terus berlanjut, katanya.

Diakui Tukimin, "Saya dan keluarga hanya ditawarkan Rp1 juta, supaya pindah rumah. Selama lima (5) bulan pekerjaan pengeboran minyak dibawah tanah ini dilakukan, pihak perusahaan selalu menyuruh Saya meninggalkan rumah dan pindah ketempat lain. Namun permintaan mereka Saya tolak," ujar Tukimin lagi.

Yang kami minta itu lanjut Tukimin, hanya pembebasan lahan yang sering disebut ganti rugi. Tapi perusahaan tidak peduli," ungkap Tukimin menjelaskan.

Lain halnya dengan Erwin menyatakan, sebenarnya kalau ganti rugi lahan ini dibayar, kami pun langsung keluar dan pindah rumah.

"Bukan ada permintaan lain yang berlebihan. Sebab ini demi menjaga kesalamatan keluarga.  Anak-anak kami masih kecil pak. Kebisingan serta polusi dari limbah, belum lagi resiko dari pengeboran. Lihat  sendiri rumah kami bersepadan dengan pengeboran," terang Erwin.

Menyikapi hal ini, Ketua LPPNRI Riau, Dedi Syahputra Sagala mengatakan, rumah pak Erwin ada bayi. Suara mesin terdengar keras, belum lagi ancaman polusi limbah.

"Harapan saya, perusahaan bisa menyelesaikan ganti rugi lahan milik masayarakat. Hentikan dulu kerja pengeboran minyak ini. Bayar dulu ganti rugi masyarakat," ujar Dedi S Sagala 

Dedi mengatakan, "Saya berharap anggota DPRD Riau dan DPRD Kota Pekanbaru, bisa segera menjembatani permasalahan ini. Hentikan pekerjaan perusahaan sementara waktu, sampai direalisasikan ganti rugi lahan," harap Dedi.

Dengan tegas Dedi Syahputra menyebutkan, institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan, karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, saya minta Lurah dan Camat pro aktif memenuhi keinginan warga ini, jangan hanya diam saja. Kita sudah siapkan laporannya untuk bisa ditindaklanjuti di pusat, biar jelas semua. Masa rakyat minta ganti rugi, perusahaan hanya diam saja. Pak Presiden pasti marah besar kalau rakyat disakiti," ungkapnya

Semetara Anggota DPRD Riau, Taufik Arrahman menegaskan, dirinya akan berusaha maksimal membantu masyarakat serta mencari solusi terkait ganti rugi lahan  dalam waktu yang secepatnya.

"Sudah haruslah, ganti rugi lahan dilakukan oleh perusahaan, berlakukan operasional. Sebab menurut warga RT saja, tidak mengetahui sebelumnya. Izin harusnya diketahui dahulu dari bawah baru ke atas. Artinya, RT dan RW wajib tau dahulu, warga menyetujui barulah bisa direalisasikan pekerjaanya," katanya.

Taufik Arrahman menyebutkan, ada memang keuntungan dari eksplorasi ini bagi pendapatan daerah dan warga sekitar. Hanya saja, seharusnya perusahaan membayar ganti rugi lahan milik masyarakat sekitar sini, ujarnya.

Kepala Kelurahan Kampung Bukit, Nanda mengaku tidak mengetahui secara jelas mengenai proses perizinan kegiatan pengeboran migas tersebut. Sebab izin yang diperoleh PT Nothern Yamano Technology Oli Resourch East Pamai tersebut, sebelumnya pihaknya (Nanda) menjabat sebagai Lurah Rumbai Bukit setempat. (Tri)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas