Headlines News :
Home » » Wah---! UU MD3 Jauhkan DPR dengan Rakyat

Wah---! UU MD3 Jauhkan DPR dengan Rakyat

Written By Harian Berantas on Friday, February 16, 2018 | 1:49:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Carut marut soal revisi UU MD3 yang telah disyahkan oleh wakil rakyat (DPR), ahli hukum tata negara Bivitri Susanti angkat bicara dan menilai kehadiran undang-undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hasil revisi implementasinya bakal multitafsir, terutama Pasal 122 huruf k. Meski tak bermakna penegakan hukum, anggota dewan telah memberi jarak dengan rakyatnya.

"Rakyat akan makin terpisah dengan DPR. Karaketer UU MD3 ini DPR makin buat tembok dengan orang-orang yang diwakilinya sendiri," kata Bivitri dalam sebuah diskusi di Media Center, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018. 

Pasal 122 huruf k berbunyi 'Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR'. Frasa merendahkan dalam Pasal tersebut dinilai membuat DPR semakin tak tersentuh lantaran MKD berasal dari unsur anggota DPR. 
  
"Merendahkan kalau ditafsirkan, bawa korek kuping atau toilet bisa saja dianggap merendahkan, bisa ada pmanggilan terhadap rakyatnya sendiri," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan Pasal 122 huruf k itu. Dia bilang, pasal tersebut bukan delik pidana.

"Enggak ada sanksinya, (pasal) itu bukan delik pidana. Ini tafsirnya terlalu jauh ditafsirkan publik," kata Supratman. 

Ia memaparkan, dalam Pasal 122 huruf k nantinya pihak yang merendahkan martabat DPR akan dilaporkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ke Kepolisian. MKD hanya sebagai wadah perwakilan bagi para anggota melaporkan tindakan tersebut ke penegak hukum.

"Ada atau tidak Pasal 122 k yang dihina boleh melapor sendiri-sendiri. Cuma kami pikir tiap anggota DPR 560 mau laporkan sendiri, kita beri kewenangan MKD laporkan," ucap Anggota Komisi III ini. (soz) 


Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas