Headlines News :
Home » » Tiga Perusahaan Swasta di Kabupaten Inhu Diduga Tabrak Aturan

Tiga Perusahaan Swasta di Kabupaten Inhu Diduga Tabrak Aturan

Written By Harian Berantas on Friday, February 23, 2018 | 8:55:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU- Mendengar banyaknya informasi dari masyarakat Kabupaten Inhu yang menyabutkan ada 3 (tiga) perusahaan swasta bidang perkebunan kelapa sawit, diduga tidak memiliki perizinan yang lengkap, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) "gerah", sehingga DRPD Inhu berencana memanggil ketiga perusahaan swasta yang berada di wilayah Kecamatan Peranap dan Batang Peranap, Kabupaten Inhu-Riau.
                                                Ketua Komisi II DPRD Inhu, Nopriadi
Perusahaan yang diduga mengabaikan ketentuan aturan tersebut, terdiri dari PT. Runggu Prima Jaya (RPJ), PT Bagas Indah Perkasa (BIP) dan PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS).
Pemanggilan bertujuan untuk mengetahui legalitas ke-tiga perusahaan itu, apa saja yang sudah dikantongi dalam melaksanakan aktifitasnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhu Nopriadi, Kamis (22/02) kepada wartawan.
Dijelaskan Nopriadi bahwa jumlah lahan perkebunan yang dikelola oleh PT. RPJ di Desa Pesajian dan Pauh Ranap Kecamatan Batang Peranap mencapai ribuan hektar are.
“Areal tersebut diduga berada dalam kawasan hutan strategis nasional yang tetap, yang alamnya tidak boleh dialih fungsikan dalam bentuk apapun, kecuali telah memiliki izin dari kementrian,” ujarnya.
Itu artinya, dengan merajalelanya tiga perusahaan tersebut menguasai tanah negara untuk investasi di areal yang berstatus hutan lindung (HL), maka sangat perlu diketahui siapa sebenarnya dibalik perusahaan tersebut yang dinilai kebal hukum itu.
"Selain akan memenggil perusahaan kita juga akan memanggil Instansi terkait, ada apa dengan penegakan aturan di Inhu,” sesalnya.
Demikian juga dengan lahan perkebunan PT. BIP dituding juga masih berada di dalam kawasan hutan yang sepatutnya diurus pelepasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitasnya. 
"Anehnya, masih adem-adem saja tak kunjung ditindak berdasarkan undang-undang Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” tegasnya.
Terkait PT. RBS terang Novriadi, ada kesepakatan yang belum terpenuhi antara perusahaan dengan pihak koperasi, hingga saat ini masih ditunggu masyarakat dari beberapa desa, tutup Nopriadi.
Kabag Pertanahan Setda Kab Inhu, Raja Fachrurazi S.sos kepada Wartawan mengatakan, jika phaknya sangat mendukung adanya rencana wakil rakyat (DPRD) Inhu tersebut memanggil perusahaan maupun instansi terkait dalam permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini terjadi. (Lamhot Maurung)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas