Headlines News :
Home » » Ribut Lagi, Kebijakan Bupati Kepulauan Meranti Dinilai Pilih Kasih Soal Bagi Anggaran ke Media

Ribut Lagi, Kebijakan Bupati Kepulauan Meranti Dinilai Pilih Kasih Soal Bagi Anggaran ke Media

Written By Harian Berantas on Sunday, February 25, 2018 | 8:40:00 PM

HARIANBERANTAS, SELATPANJANG- Sejak berdirinya perusahaan Pers media cetak dan siber Harian Berantas ini pada tahun 2012 sampai sekarang ini, hampir setiap tahun itu pula Redaksi media ini menghimbau jajaran Wartawan Harian Berantas, baik Kepala Perwakilan maupun Kepala Biro (Kabiro) yang ditugaskan di berbagai Provinsi dan daerah di Indonesia, agar jangan sesekali memaksa kehendak untuk menjalin hubungan kerjasama dalam hal kontrak kerjasama berita angkat telor terhadap instansi pemerintah, yang menyebabkan kudis atau penyakit temuan penyimpangan yang mengarah pada potensi yang merugikan masyarakat dan negara tidak ter-ekspos secara gamblang oleh Wartawan atau perusahaan Pers.

Ditambah lagi dengan beberapa program Dewan Pers secara sepihak yang tidak sesuai dengan undang-undang pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, seperti badan hukum perusahaan Pers yang dipelintir harus memiliki PT, Yayasan atau Koperasi, mendata perusahaan pers yang dipelintir menjadi verivikasi oleh Dewan Pers, pungutan biaya anggaran UKW, organisasi Wartawan/Pers yang hanya beberapa saja yang diakui menurut versinya Dewan Pers atau DP, dan sebagainya.

Dari beberapa keterangan diatas, justeru dijadikan sebagai alat atau topeng oleh sebagian besar instansi pemerintah untuk menghambat dan menolak Wartawan/Pers yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dilapangan.

Bahkan ada pula beberapa pejabat pemerintah yang meminta Wartawan media untuk saling kerjasama berupa kontrak berita, demi menyelamatkan kepala daerah (Bupati) dari berita kasus korupsi yang terjadi. Pertanyaan, apa jadinya negeri ini bila demokrasi pilar yang ke-empat (Pers) tersebut ditarik masuk keranah politik yang berbau korupsi?

Lain hal dengan kebijakan Bupati Kepulauan Meranti terkait kontrak kerjasama terhadap beberapa media online maupun cetak, yang dinilai pilih kasih dan tidak transparan, seperti dikutip harianberantas dari situs siagaonlie.com, Minggu (25/02/2018).

Dimana isi kemasan berita siagaonlione berserta barang bukt, kebijakan yang disampaikan Kabag Humas Helfandi, SE, MSi, pada pertemuan kedua dengan media tanggal 22 Februari 2018 yang lalu, sedikit pun tidak merubah keputusan awal yang pernah ditolak sebagian besar media di kabupaten ini.

"Mengingat kondisi saat ini memang tidak bisa kita rubah lagi angka-angka itu, jadi besarnya harapan yang sudah ada saat ini kami lanjut kan. Kita sudah menghadap Sekda, Asisten III dan juga Bupati, itulah jawaban dari semua ini". ujar Helfandi, tulis portal siagaonline.com.

"Saya hanya menyampaikan arahan dari pada pimpinan, selaku pengguna anggaran pak Sekda dan yang punya kebijakan penuh bapak Bupati, itu tawaran solusi yang bisa di berikan kepada kawan-kawan semuanya". tambah Helfandi.

Ketika di sentuh masalah transparant terkait pemilik media siluman dan media anak emas, Kabag Helfandi nampak tak bisa amarahnya, dan mengatakan, "Sekarang konsep awal kita mencari solusi, kalau ditanya masalah transparant nanti susah, karena kami akan pakai rangking minat baca dan sebagainya, Kalau kita gunakan sistem yang betul-betul sistem nanti ada yang tergeser ini". kata Helfandi.

Kendati demikian, Ketua DPP LSM Perpara RI, Martin, amat menyayangkan kejadian tersebut, menurutnya Pejabat kehumasan pada institusi publik dituntut untuk tidak saja menguasai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga harus mampu melaksanakannya secara efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

"Humas adalah corong informasi publik, untuk itu ia jangan hanya bicara masalah transparant, tetapi ia juga harus bisa menunjukkan bentuk transparant itu".

“Transparansi dari segi informasi maupun penggunaan anggaran belanja media dan publikasi di lingkungan Humas Pemerintah kabupaten Meranti, tidak menutup kemungkinan media tanpa wartawan itu milik Bupati". tutur Martin.

Sayangnya, hingga topik beritaKebijakan Bupati Kepulauan Meranti, Diduga pilih Kasih” dilansir siagaonline.com, Helfandi tidak lagi bisa di hubungi untuk memberi penjelasan lebih lanjut, karena nomor Whats App media, diblokir.

Menyangkut polemik bagi-bagi uang rakyat lewat kontrak berita “kerjasama” yang sumber dananya berasal dari APBD maupun APBN, Redaksi Harian Berantas ini pada edisi 16 Desember 2017 lalu, telah memuat berita dengan judul “Soal Bagi-Bagi APBD ke Media, Diskominfo Inhil Kunjungi Dewan Pers

Dimana menurut hemat buat sementara, pantas saja jika uang rakyat yang dikelola oleh masing-masing Pemda/Pemko/Pemrov itu selama ini banyak menyimpang dari ketentuan berlaku, karena uang yang bersumber biaya APBD/APBD-P atau APBN/APBN-P sudah menjadi lahan bisnis banyak pihak tertentu yang berkepentingan.

Bayangkan saja, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Indragiri Hilir (Inhil) sebelumnya, diketahui ada mengunjungi kantor Dewan Pers atau DP dalam rangka konsultasi untuk mencari masukkan seputar eksistensinya media yang dijalin kerjasama pemberitaan oleh pemda setempat.

Pewarta media ini pun menilai jika kedepannya, keberpihakan media dalam menyampaikan informasi terkait kinerja pemerintah bila ada yang kurang sempurna, tidak nyambung alias tidak terpublikasi karena memiliki suatu ikatan hubungan kerjasama atau kontrak halaman pemberitaan yang mulus-mulus saja.

Rombongan yang diketuai Kadiskomimfo Inhil HM Thaher dan didampingi Kabid kerja sama media itu di Dewan Pers-Jakarta, menemui Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo didampingi Kepala Sekretariat Dewan Pers Rita.

"Kedatangan kesini untuk berkonsultasi dan komunikasi terkait urusan yang ada pada instansi kami," ungkap Kadiskomimfo Inhil HM Thaher, Kamis (14/12), seperti dilansir sejumlah media.

Secara fungsi Diskominfo, merupakan mitra media dalam hal keja sama publikasi. Hanya saja perlu diketahui mana media-media yang dibenarkan secara Undang-undang untuk dilakukan kerja sama.

"Sehingga tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari. Maka dari itu perlu penegasan dan pemahaman bagi kami supaya tidak terjadi benturan," jelasnya. 

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Inhil ini ingin mengetahui apakah ada kewajiban pemerintah untuk menjalin kerja sama. Namun dengan kedatangan mereka ke Dewan Pers banyak masukan yang diperoleh.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menurut pemberitaan media menjelaskan, banyak kegaduhan seputar pemberitaan oleh sejumlah media yang tidak bertanggung jawab. Bagi media yang tidak bisa memenuhi aturan dapat ditindak sesuai ketentuan. 

"Patokan kita undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Selagi mereka (media) mampu memenuhi aturan itu tidak ada masalah," ucap Ketua DP

Untuk meminimalisir pelanggaran, Dewan Pers sendiri telah membuat MoU bersama Polri dan Kejaksaan terkait penyalahgunaan profesi. Artinya penyalahgunaan profesi oleh oknum wartawan bisa ditindak sesuai ketentuan. 

Atas dasar tersebut, semua perusahaan pers wajib untuk di verifikasi. Dengan begitu dapat diketahui mana media yang benar-benar profesional dan mana media yang hanya lahir untuk kepentingan tertentu, kata Yosep Adi Prasetyo lagi.

Dilansir beberapa media, sejumlah insan Pers di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, menyesalkan dan sangat kecewa atas hasil seleksi yang diumumkan oleh tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah meloloskan puluhan media cetak, online atas dasar aturan sendiri yang dibuat untuk merealisakan kontrak kerjasama halaman pada APBD Perubahan tahun 2017.

"Kami ingin dievaluasi ulang, transparan, realisasi kerja sama harus dengan aturan hukum yang jelas," kata sejumlah wartawan Indragiri Hulu, Edi Sandra dan Tambunan di Rengat.

Dikatakannya, proses kerja sama bermakna sangat luas, media adalah penyampaian informasi ke masyarakat, dengan terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Khususnya melalui Dinas Kominukasi dan Informatika setempat apa yang dibutuhkan publik tersampaikan dengan baik.

Banyak hasil pembangunan harus disampaikan kemasyarakat, jika kerjasama terkesan tidak berjalan optimal dengan memilah-milah media yang dapat kontrak atau lolos seleksi oleh tim yang ditunjuk maka sangat berdampak negatif bukan saja kepada sejumlah wartawan tetapi pemberitaan.

"Saya sangat optimis pihak Kominfo dapat lebih profesional dalam bekerja, merangkul semua media dan wartawan," sebut salah satu wartawan yang kerap dipanggil Daily dari media online Jelajahriau.com.

Menurutnya, sebaiknya pihak Kominfo tidak membuat aturan yang justru berdampak luas, bisa terjadi terpecah - belah antar wartawan, persyaratan meloloskan sejumlah media dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat, untuk itu sebaiknya hasil seleksi tim sebaiknya dievaluasi ulang oleh kepala Dinas Kominfo Inhu maupun Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto.

"Pihak Kominfo Indragiri Hulu yang telah mengumumkan hasil seleksi sejumlah media yang lolos diberikan apresiasi tinggi, tetapi perlu ditinjau ulang," ujar Tambunan salah satu wartawan di Inhu.

Ia dengan tegas mengatakan, pihak instansi terkait belum transparan dalam proses seleksi tersebut, bahkan persyaratan awal yang ditetapkan terkesan dilanggar sendiri secara sepihak, dan terindikasi karena pesanan, buktinya masih ada sejumlah media yang lolos diduga tidak memenuhi persyaratan.

Sejumlah wartawan menilai aturan yang dipakai tidak boleh dibuat kalau dasar hukumnya tidak jelas dan kuat, karena sangat beresiko pada pelanggaran hukum maupun tindakan korupsi jika dipaksakan kerja sama dilanjutkan menggunakan APBD Perubahan Inhu tahun 2017.

"Jika indikatornya hasil verifikasi Dewan Pers harus disebutkan surat nomor berapa, isinya apa, dibuka secara transparan," pintanya.

Zulkifli Panjaitan salah satu wartawan senior di Inhu mengatakan, media itu untuk membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat, informasi itu juga membutuhkan biaya, komitmen Pemkab Inhu untuk menjalin kemitraan dan kerasama sangat diberikan apresiasi dengan mengunakan APBD Perubahan tahun 2017.

"Dana yang disediakan untuk kerjasama dalam pemberitaan itu sebaiknya untuk semua media, wartawannya ada di Inhu, aturan yang dibuat tidak mengada- ngada yang justru rawan polemik," tegasnya.

Misalnya ada aturan, wartawan telah mengikuti Uji Kompetisi Wartawan (UKW), Pimred media harus telah UKW katagori Utama, ini kan aturan dari Kominfo atau Dewan Pers, jika memang ada arahan dari Dewan Pers Indonesia sebaiknya ditunjukan, kalau hanya melihat daftar verifikasi, pihak Kominfo harus mengecek ulang secara teliti apakah itu bsa dijadikan rujukan sesuai aturan hukum.

"Kami legowo jika sesuai aturan, namun saat ini diduga yang lolos banyak tidak memenuhi persyaratan itu, ini namanya pilih kasih," ujarnya.

Saat ini banyak wartawan yang telah lolos UKW, tetapi mengikuti UKW disaat belum adanya verifikasi media oleh Dewan Pers, selain itu sejumlah wartwan pindah media tidak sesuai lagi dengan daftar yang ada, ini juga perlu kejelasan, pihak kominfo harus bisa menjawab jika dasar itu yang dipakai.

"Pihak Kominfo harus mendapatkan penjelasan dari Dewan Pers, terkait keberadaan wartawan tersebut, pindah media apa masih berlaku UKW, selain itu Dewan Pers juga sebaiknya setiap enam bulan melakukan verifikasi ulang," terangnya.

Dampak dari banyak kabupaten atau instsansi terkait yang menggunakan dasar daftar dari Dewan Pers tersebut membuat perselisihan, kekurang harmonisan sesama insan pers atau antar wartawan, dan ini juga perlu dijadikan bahan pertimbangan khusus kepada semua pihak kedepannya, aturan mana yang layak dipakai tidak melanggar hukum, sementara APBD yang digunakan adalah harus berlandaskan aturan yang kuat.

Salah satu tokoh masyarakat Inhu ALi mengatakan, media adalah salah satu sebagai corong publikasi hasil kinerja Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto, publikasi bisa bernilai positip dalam proses Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018, mestinya Kominfo bekerjasama dengan media untuk membantu hal tersebut.

"Kami minta Kominfo atau pemerintah menggelar pertemuan dengan wartawan sebelum kontrak dilanjutkan," pintanya.

Jika dipaksakan berjalan kerjasama tanpa dilakukan evaluasi ulang diyakini bakal terjadi konflik, kerawanan korupsi dan penyalahgunaan APBDP yang berujung keranah hukum, ini harus disikapi secara bijak dan luas karena tidak untuk kepentingan tertentu saja.

Kepala Kominfo Inhu Jawalter mengatakan, hasil tim seleksi telah diketahui, kerja keras sangat diparesiasi tinggi, namun itu belum menentukan yang lolos bakal dapat kontrak dan tak lolos tidak mendapatkan kerjasama, prosesnya masih ada yakni dievaluasi ulang dan akan disampaikan kepada Bupati. "Jika ada keluhan dan saran dari wartwan tentu disikapi," ujarnya.

Karena, kerjasama dengan menggunakan APBD Perubahan 2017 dengan nilai Rp1 miliar harus berhati-hati agar tidak menyalahi hukum, karena kerja sama ini diupayakan berlanjut pada tahun 2018 dengan mencari solusi terbaik dan sesuai dengan aturan. (rst/rf)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas