Headlines News :
Home » » Peringatan Hari Pers Nasional 2018, Kinerja Dewan Pers Dipertanyakan

Peringatan Hari Pers Nasional 2018, Kinerja Dewan Pers Dipertanyakan

Written By Harian Berantas on Thursday, February 8, 2018 | 11:16:00 PM

HARIANBERANTAS, SUMBAR- Bertepatan pada hari Jumat Tanggal 9 Februari 2018, adalah hari yang sangat bahagia dalam hal memperingati HPN atau Hari Pers Nasional, yang dipusatkan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Namun apabila dilihat dari aspek momentum, sampai hari ini HPN tersebut belum menunjukkan momentum yang benar dan jelas.
Dikutip dari situs inovasi.web.id, Hari Pers Nasional yang setiap tahunnya itu dirayakan, sampai saat ini pun, yang terbukti hanya kegiatan yang hanya sekedar acara seremonial saja. Sementara esensi dari peringatan tersebut sering terabaikan.

Kita mengenal dan mengetahui bahwa ada Dewan Pers sebagaimana tercantum dalam Bab V pasal 15 UU Pokok Pers, Nomor 40 Tahun 1999. Tetapi dalam perjalanannya, Dewan Pers masih belum menjalankan fungsinya dengan mendudukkan fungsi Pers secara utuh dan tepat, apalagi melakukan pembinaan dan pengembangan jurnalistik untuk tegaknya eksistensi Pers itu sendiri.

Setiap HPN, Dewan Pers hanya menyampaikan pengumuman dan melakukan konferensi Pers tentang organinisasi Jurnalis dan perusahaan pers yang diakui Indonesia.
Sementara bagaimana dan kapan dilakukan penilaian dan verifikasi banyak organisasi jurnalis dan perusahaan pers yang tidak mengetahui.

Seharusnya yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan setiap memperingati Hari Pers Nasional ialah  apa yang tertuang dalam undang-undang pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, bukan soal klaim mengklaim mana yang diakui mana yang tidak diakui.

Kalau hanya ini yang dikerjakan Dewan Pers sampai kapanpun keadaan Pers di Indonesia akan sulit maju dan berkembang. Pasal II undang-undang pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tersebut harus ditinjak lanjuti dalam bentuk tindakan nyata, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh organisasi jurnalis atau perusahaan Pers di tanah air (Indonesia) selama organiasi dan perusahaan Pers tersebut memenuhi legalitas yang sah.

Banyak organisasi Jurnalis dan perusahaan Pers di Indonesia yang tidak pernah disebut dan diakui oleh dewan Pers sebagai lembaga Pers di Indonesia, tetapi jika dilihat program kegiatan yang dilakukan jauh lebih aktif dan lebih baik dari lembaga Pers yang diklaim sah oleh Dewan Pers (DP) itu sendiri.

Bahkan organisasi dan perusahaan Pers tersebut tidak menggunakan uang Negara, namun tetap bisa eksis dan melakukan tugas-tugas jurnalistik untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Sebaliknya ada lembaga organisasi Pers yang mendapat anggaran sampai miliaran dari Negara namun apabila dilihat apa program kegiatan tidak jelas, sehingga banyak teman-teman organisasi Pers lainnya yang bertanya kemana anggaran yang diberikan Negara itu dan digunakan kemana?.

Inilah seharusnya tugas Dewan Pers untuk melakukan evaluasi dan tindakan nyata, bukan hanya mengumunkan atau meng-klaim mana yang sah mana yang tidak.

Salah satu organisasi Pers yang ada di Indonesia ialah PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) terlepas dari diakui atau tidak, karena PWRI tidak terlalu mengharapkan pengakuan, tetapi PWRI lebih fokus untuk melakukan program-program kegiatan peningkatan kapasitas wartawan, peningkatan kualitas pemberitaan dan  peningkatan mutu media di Indonesia.

Sampai saat ini organisasi Pers PWRI sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara sendiri, sudah terbentuk di seluruh Kabupaten dan Kota dengan sturuktur organisasi yang tertata baik.

Program-program kegiatan PWRI di Sumatera Utara telah berjalan secara aktif, setiap bulan melaksanakan pendidikan dan latihan jurnalis, baik kepada kalangan pemula maupun kepada kalangan wartawan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman para wartawan di Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas-tugas kewartawanan.

PWRI khususnya di Sumatera Utara mempunyai misi untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang jurnalistik kepada seluruh lapisan maupun kalangan, antara lain pelajar, mahasiswa, karyawan, pegawai baik instansi pemerintah maupun swasta, pegawai BUMN/BUMD dan siapa saja yang ingin mengetahui ilmu jurnalistik PWRI siap melayani.

Sebab semakin banyak publik yang mengetahui ilmu dan pengamalan tentang jurnalistik, maka semakin banyak pula publik yang akan melakukan pengawasan tentang jalannya program pemerintah, sehingga kontrol sosial benar-benar berjalan dan perperan secara baik.
Selain program tersebut DPD PWRI Sumatera Utara juga mendirikan kampus Akademi Jurnalistik PWRI.

Akademi Jurnalistik ini akan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2018/2019 yang berlokasi di Dolok Masihul. Nantinya para remaja yang baru tamat SLTA akan dapat masuk untuk mengikuti kuliah di Akademi Jurnalistik PWRI ini, sesuai dengan visi yang dikembangkan ialah melahirkan jurnalis yang handal dan media yang berkualitas.

Inilah program-program PWRI di Sumatera Utara yang saat ini memiliki 1000 orang lebih wartawan yang tersebar di 33 Kabupaten dan Kota Sumatera Utara. Bagi PWRI pengakuan dari Dewan Pers tidak terlalu penting, biar saja publik yang menilai dan memberikan pengakuan. (Ketua DPD PWRI Sumut)


Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas