Headlines News :
Home » » Menyorot Bantuan Dana ke Dewan Pers dan Pembelaan Terhadap Pers, FPII: HPN Hanya Seremonial dan Pemborosan Anggaran

Menyorot Bantuan Dana ke Dewan Pers dan Pembelaan Terhadap Pers, FPII: HPN Hanya Seremonial dan Pemborosan Anggaran

Written By Harian Berantas on Friday, February 9, 2018 | 3:14:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati tanggal 9 Pebruari setiap tahunnya, dan pada tahun 2018 ini diadakan di Padang, Sumatera Barat. Dimana perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang diadakan diberbagai kota seluruh Indonesia setiap tahunnya itu terkesan tidak ber-eksensi yang membanggakan karena kinerja Dewan Pers (DP) yang dirasakan oleh para Jurnalis dalam hal kesejahteraan dan terlebih lagi perlindungan bagi Insan Pers saat melakukan tugas Jurnalistiknya, jauh meleset dari koridor peraturan perundang-undangan pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Untuk siapa Dewan Pers ada di republik Indonesia ini? Hal tersebut kerap dan atau sering menjadi bahan pertanyaan para Jurnalis saat menghadapi kendala dalam melakukan tugas jurnalistiknya dilapangan. Sebab, penganiayaan, pengusiran, penghadangan, bahkan hingga terjadi pembunuhan dan kriminalisasi yang dialami oleh para Jurnalis di lapangan masih terjadi.

Sehingga organisasi Pers FPII selaku penyeimbang Dewan Pers (DP) menilai dan tidak melihat tindakan yang dilakukan Dewan Pers terhadap kejadian-kejadian diskriminasi yang dialami para insan Pers tersebut. Bahkan Dewan Pers dinilai hanya pandai berbohong, diam dan tutup mata dengan apa yang dialami para pencari berita maupun pemilik perusahaan Pers yang ada.

Padahal ketentuan (resmi) Bab V pasal 15 UU Pers, Nomor 40 Tahun 1999, menyatakan;
1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2.      Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 
a.      Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; 
b.      Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
c.       Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; 
d.   Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
e.      Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; 
f.        Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 
g.      Mendata perusahaan pers;

Menurut Ketua Presidiun FPII, Kasihhati, dalam perjalannya Dewan Pers belum melakukan apa yang diamatkan oleh undang-undang Pers Nomor: 40 Tahun 1999 dalam pembinaan maupun kesejahteraan bahkan perlindungan bagi insan pers (bukan membunuh krakter perusahaan media/wartawan).

"Untuk apa HPN diadakan? apa hanya untuk menyampaikan pengumuman berapa banyak perusahan pers dan organisasi pers yang diakui di Indonesia? " tegas Kasihhati bertanya kepada Waryawan di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

"Seharusnya yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan setiap memperingati Hari Pers Nasional (HPN) itu, apa yang tertuang dalam undang-undang pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, bukan soal klaim mengklaim mana yang diakui mana yang tidak diakui." tegas perempuan yang akrab dipanggil Bunda ini.

Menurut Bunda, kalau hanya ini yang dikerjakan oleh Dewan Pers, sampai kapanpun keadaan Pers di Indonesia akan sulit maju dan berkembang. Pasal II undang-undang pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tersebut harus ditinjak lanjuti dalam bentuk tindakan nyata, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh organisasi jurnalis atau perusahaan Pers di Indonesia selama organiasi dan perusahaan Pers itu memenuhi legalitas yang sah dan diakui oleh negara.

Bunda Kasihhati mengkritisi anggaran untuk mengadakan HPN maupun anggaran-anggaran terkait pembinaan Wartawan. 

"Berani tidak Dewan Pers membuka ke publik berapa besar nilai anggaran yang di terima pertahun dari Negara? dan apa saja yang sudah dilakukan dengan anggaran tersebut", kata Ketua Presidium Organisasi Pers FPII, Kasihhati, menantang.

Terkait dengan Organisasi Pers FPII yang dipimpinnya, Kasihhati tidak memperdulikan diakui atau tidak diakui oleh Dewan Pers. Kasihhati mengaku bangga dengan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) yang mampu berdiri sendiri, dibandingkan dengan organisasi pers yang dibiayai dari anggaran negara yang berasal dari uang rakyat itu juga, tetapi program kerjanya “Dewan Pers” tidak jelas.

Bunda (Kasihhati) sangat yakin ke depan, organisasi Pers Forum Pers Independent Indonesia (FPII), dapat membawa perubahan bagi masa depan kebebasan Jurnalisme (Pers) di Indonesia.

Sementara di Provinsi Riau-Indonesia saat ini, tim Redaksi Harian Berantas, sedang merancang pembentukan LBH khusus demi kepentingan pembelaan terhadap Insan Pers yang selalu menghadapi berbagai rintangan diskriminasi dan pembohongan oleh Dewan Pers itu sendiri, salah satu contoh yang sudah korbannya Dewan Pers belum lama ini, awak media harianberantas.co.id. (Tim/FPII) 
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas