Headlines News :
Home » » Diawali Pekerjaan Tanpa Konsultan dan Pencairan Uang Muka Tanpa Prosedur, Dugaan Penyimpangan Proyek MY Duri-Sei Pakning Rp498 Miliar Perlu Diusut

Diawali Pekerjaan Tanpa Konsultan dan Pencairan Uang Muka Tanpa Prosedur, Dugaan Penyimpangan Proyek MY Duri-Sei Pakning Rp498 Miliar Perlu Diusut

Written By Harian Berantas on Sunday, February 18, 2018 | 11:04:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Lembaga hukum anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, diminta turun tangan mengusut dugaan penyimpangan pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Duri-Sei, Pakning (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis-Riau, yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Citra Gading Perkasa (PT.CGP) dengan sumber biaya APBD tahun 2017-2019 sebesar Rp498.645.596.000 atau Rp498 miliar.

Dari informasi dan data yang diterima tim Redaksi Harian Berantas, proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years), dengan nilai kontrak sebesar Rp498 miliar lebih tahun 2017-2019, terlebih dikerjakan diduga sebagai sarat settingan agenda konspirasi antara oknum pejabat tertentu didaerah setempat bersama pemborong untuk mengeruk kekayaan negara sehingga sarat pemborosan keuangan Negara.

Dugaan pengerukan kekayaan negara dan pemborosan keuangan Negara terhadap pembangunan proyek tersebut diketahui, berdasarkan temuan atas fakta hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) RI, Nomor 233/TUN 2015, tanggal 7 Juli 2015. yang memutuskan PT. Citra Gading Asritama (PT.CGA).

Tak hanya itu, masalah lain yang juga menuai bermunculan belakangan ini, seperti proses pembangunannya yang telah dilakukan pekerjaannya beberapa bulan sebelumnya dilapangan, tidak ada konsultan pengawas (fiktif).

Sedangkan indikasi lainnya, terkait pembayaran nilai dana proyek kepada kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama (PT.CGA) pada tahun 2017 yang dinilai tidak sesuai dengan progress pekerjaan lapangan, serta penunjukan PT. Citra Gading Perkasa (PT.CGP) sebagai pekekerjaan sesuai kontrak Nomor: 600/PUPR/SP-MY/2017/001, tanggal kontrak 24 Mei 2017, yang dinilai tidak bertentangan dengan hasil putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 233/K/TUN/2015 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya.

Aktivis anti korupsi dari DPD Gerak (Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia) daerah Riau, Emos, mengatakan, proyek ini sudah bermasalah sejak awal tender.

Ia mengatakan, "Proses pelaksanaan pembangunan jalan Duri-Sungai Pakning itu dinilai ditenggarai banyak masalah, apalagi penganggaran yang dilakukan setiap tahun disetujui dan disahkan DPRD Bengkalis, yang didasari dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara eskektuif (Pemda) dengan legislatif (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

“Bukti data dugaan penyimpangan pembangunan proyek jalan Duri-Sei Pakning itu sudah kita peroleh. Yang jelas pengerjaan proyek ratusan miliaran itu diduga sebagai sarat settingan agenda konspirasi antara oknum pejabat tertentu,”ujarnya kepada Harian Berantas, Minggu (18/02/2018) di Pekanbaru.

Ditegaskan , proyek ini juga dari awal pekerjaan lapangan tanpa pengawasan dari konslutan yang membidangi secara arsitektur ketekhnisan. “Uang proyek ini ratusan miliar jelas bukan recehan. Tapi pihak pengawas tak pernah mau mengawas dan berkonsultan ditempat. Ini jelas-jelas akan menjadi proyek yang bermasalah dan sarat gratifikasi proyek ke pejabat dinas,”jelasnya.

Ia meminta KPK, Kejaksaan dan Polri untuk segera turun tangan dengan melibatkan adanya dugaan gratifikasi ke pejabat dinas terkait didaerah setempat. Sebab, uang negara yang sedang diincar-incar dan disorot oleh rekanan kontraktor itu harus dapat dipertanggung jawabkan secara akurat,” bebernya.

Diberitakan sejumlah media sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, H Indra Gunawan, sempat  mempertanyakan lambannya proses penetapan pemenang tender konsultan pengawas proyek untuk multiyears Duri-Pakning tersebut. Dimana rekanan kontraktor pelaksanan PT. Citra Gading Asritama yang sudah berbulan melakukan pekerjaannya dilapangan tanpa pengawasan.

Dikatakan, Indra Gunawan, jika pekerjaan pembangunan jalan poros (Multi Years) tersebut sudah masuk kawasan hutan sekitar 60 KM, sayangnya dilapangan tidak ada seorangpun pengawas.

“Informasi yang saya terima, sudah delapan kali tender tapi tidak kunjung ada pemenangnya. Ada apa ini, kok seperti ini ULP (Unit Layanan Pengadaan). Bisa kacau pekerjaan di lapangan kalau tidak ada pengawasnya,” kesalnya.

Sementara,  Plt Kepala Dinas PUPR Bengkalis Takjul Mudaris, saat dikonfirmasi Harian Berantas sebelumnya melalui via SmS, terkait penunjukan kontraktor PT.Citra Gading Asritama (PT.CGA) untuk melaksanakan kegiatan proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning (MY) dengan nomor kontrak 600/PUPR/SP-MY/2017, nilai kontrak sebesar Rp498.645.596.000 atau Rp498 miliar lebih dalam tahun kontrak 2017-2019 tersebut, tak bersedia memberikan keterangan. “Jumpa di kantor aja kita, biar dapat saya jelaskan secara rinci, kata Takjul Mudaris. (red)



Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas