Headlines News :
Home » » Terkait Penyimpangan Proyek, Kadis PUPR Kampar Diduga Kangkangi UU KIP

Terkait Penyimpangan Proyek, Kadis PUPR Kampar Diduga Kangkangi UU KIP

Written By Harian Berantas on Saturday, January 27, 2018 | 11:16:00 PM

HARIANBERANTAS, BANGKINANG- Setiap pejabat negara, baik yang ada di masing-masing daerah, provinsi dan pusat, semestinya harus taat dengan kaidah-kaidah  aturan-aturan yang berlaku, dan di tuntun memahami yang namanya undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik (KIP). Selain itu, juga memperhatikan ketentuan undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 Ketum LSM PEPARA-RI, Martin, saat mengunjungi kantor SDA, Jalan Pattimura 20, Kembayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini

Aneh tapi nyata, Kadis PUPR Kampar, Afdal,  yang belum lama ini dilantik Bupati Kampar, H Azis Zaenal, SH,MM, terkesan acuh dalam memberikan informasi pada publik. Demikian dikatakan Ketua Umum LSM Pepara-RI kepada Wartawan, Sabtu (27/01/2018) pagi.

Ketum LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia, yang akrab dipanggil Martin mengaku kecewa dengan sikap sang Kadis PUPR Kampar tersebut. 

Sebab klarifikasi tertulis terkait temuan investigasi lembaganya yang dilayangkan kepihak Dinas PUPR Kampar tak kunjung ada kabar.

Bahkan parahnya lagi sebut Martin, disaat Kadis PUPR, Afdal dihubungi guna klarifikasi lisan lewat via seluler, namun tak digubris, seakan lembaga yang legalitasnya resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut seakan tiada arti.

"Ini Kadis paham tidak tentang undang-undang KIP, surat sama sekali tidak ada respon, saya hubungi (Kadis) tidak diangkat. Kita WhatssApp, juga tak ada jawaban, padahal surat kita resmi dan legalitas kita dikeluarkan oleh kemenkumham, jadi ini bukan main-main," kesal Martin

Diutarakan Martin, klarifikasi penemuan yang dilayangkan LSM Pepara-RI, yang tertunjuk kepada Kepala Dinas PUPR Kampar itu, terdapat pada dua paket pekerjaan yakni pekerjaan pengaspalan jalan dengan volume panjang 1 km dengan lokasi di wilayah Kecamatan Tambang dan pengadaan kursi stadion di wilayah Bangkinang Kota.

Kabarnya lanjut Martin, pekerjaan kedua nama paket proyek tersebut, terindikasi menyimpang yang berpontesi merugian keuangan daerah/negara.

Itu ada dua paket kegiatan tahun 2017 yang kita surati, pengaspalan di wilayah Tambang serta pengadaan di Stadion Bangkinang Kota. Dalam hal ini kita langsung berkolaborasi dengan DPC LSM Penjara yang dinakhodai oleh Ketua Rudi, jelas Martin.

Seperti halnya, ada dugaan campuran bahan material atau pengerjan pengaspalan yang tidak sesuai dengan kontruksi sehingga terlihat kasar, belum lagi bahu jalannya yang diduga asal jadi, bahkan sebagian ada juga yang tidak dikerjakan. 

Pokoknya banyaklah kalau digabungkan penemuan kami di stadion Bangkinang. Makanya kami ingin mendapat kejelasan dari pihak dinas PUPR, tangkasnya.

Harap Martin, kiranya pada masa pemerintahan Azis Zaenal (Bupati), kiranya ada kemajuan bukannya malah kemunduran. Kemudian, Kadis yang telah ataupun yang mau dilantik benar-benar mampu bekerja profesional sesuai dengan tupoksinya.

"Jangn didemo atau dilapor dulu baru bertindak, ini penyakit lama, dan kami harap Bupati Kampar jangan tutup mata serta menegur para OPD yang tidak transparan, baik dalam menggunakan anggaran juga dalam memberikan informasi kepada lembaga" tandasnya.


Terpisah, Kadis PUPR, Afdal saat hendphon pribadinya dihubungi media guna konfirmasi, tak diangkat. (rilis/siagaonline)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas