Headlines News :
Home » » Kawasan Kayu Bakau di Pulau Rupat Habis Digarap, Pelaku Bisnis Arang Terancam Dilaporkan

Kawasan Kayu Bakau di Pulau Rupat Habis Digarap, Pelaku Bisnis Arang Terancam Dilaporkan

Written By Harian Berantas on Thursday, January 25, 2018 | 11:24:00 PM

HARIANBERANTAS, RUPAT - Dewan Pimpinan Pusat Informasi Delik Pembangunan Indonesia, akan segera mendaftarkan laporan kasus pembalakan kawasan kayu bakau (Mangrove) di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

Rencana pelaporan terkait dugaan kasus perambahan kayu mangrove (bakau) dan bisnis ekspor arang ilegal bertahun-tahun itu di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis-Riau, akan disampaikan langsung ke Bareskrim Polri dan Polda Riau.

Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Informasi Delik Pembangunan Indonesia, Yunaldi SH saat menggelar konferensi Pers, Kamis (25/01).

Dijelaskannya, bahwa dapur (panglong) arang ilegal yang diproduksi dengan skala besar oleh Akup, bersama beberapa rekannya yaitu, Ukuang, Elong Diong Hua alias Sabu dan Atian di Rupat, dalang penyebab terjadinya kawasan kayu bakau (Mangrove) habis digarap.

"Rupat yang dikenal wilayah yang terdiri pulau kecil, memiliki kawasan hutan mangrove. namun hutan mangrove (bakau) diwilayah tersebut, habis dibabat demi kepentingan para pengusaha dapur (panglong) arang,” jelas Yunaldi.

Sehingga, para pemilik dapur (panglong) arang  tersebut, diduga telah melakukan pelanggar an undang-undang Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana termaktub dalam huruf (e), menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemudian, peraturan pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan, undang-undang Negara nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan sebagaimana pada Pasal 92 poin 2 huruf a dan b.

Dari pelanggaran itu, pelaku dapat dipidana dengan penjara minimal delapan tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp50 miliar.

Maka tindak pidana itu, akan dilaporkan  oleh DPP Informasi Delik Pembangunan Indonesia, agar kasus ini diusut secara serius dan tuntas.

"Tidak hanya pembalakan/perambahan kayu mangrove (bakau) itu saja yang kami laporkan, termasuk bisnis ekspor arang ke dalam negeri dan luar negeri yang terjadi bertahun-tahun selama ini," tegas Yunaldi.

Setidaknya sebut Yunaldi, para pelaku ekspor barang ilegal (arang) tersebut, telah merugikan negara puluhan miliar, karena retribusi dan pajak tidak dibayar selama ini.

"Oleh karena itu, para pengusaha dapur (panglong) arang tersebut tidak bisa dibiarkan terus menerus menggarap kawasan hutan kayu mangrove (bakau) untuk anak cucu," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai penelusuran izin pembalakan kayu mangrove (bakau), Yunaldi menegaskan bahwa tidak ada ditemukan adanya izin pembabatan atau pembalakan dari manapun, termasuk produksi dapur (panglong) arang, dan ekspor ke luar negeri. 

Bahkan, keempat orang pengusaha dan pelaku ekspor barang ilegal (arang) itu, juga diduga tidak membayar pajak sehingga negara dirugikan, ungkapnya lagi.

Menyikapi hal ini, salah satu pelaku ekspor sekaligus pemilik dapur (panglong) arang, Akup,  saat ditemui Harian Berantas, Kamis (25/01/2018), mengatakan, “Iya memang benar, saya punya usaha dapur bakar arang di Rupat sana. Tapi bukan saya sendiri saja yang punya usaha itu, kami ada empat orang”, kata Akup.

Dikatakannya, kami meng-ekspor arang itu ke luar negeri, ada izin pelayarannya dari Syahbandaran dan dari Bea cukai. Makanya Saya tak takut kalau masalah arang dan kayu bakau itu dilaporkan, karena kami ada setor biaya ke bea cukai dan syahbandar, akui Akup. (Fag Zega)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas