Headlines News :
Home » » Jelang Rakernas, Ikatan Media Online Indonesia Himbau Media Yang Belum Bebentuk Badan Hukum Segera Urus Legalitas

Jelang Rakernas, Ikatan Media Online Indonesia Himbau Media Yang Belum Bebentuk Badan Hukum Segera Urus Legalitas

Written By Harian Berantas on Friday, January 26, 2018 | 9:14:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F Ismail, SE, MM menghimbau kepada penanggungjawab atau pimpinan perusahaan media online yang tergabung dalam organisasi Pers IMO-Indonesia, agar secepatnya mengurus legalitas badan hukum perusahaan/media online bagi yang belum berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)



   Ketum IMO-Indonesia, Yakub F Ismail didampingi Sekjen Nasir Umar            IMO-Indonesia Riau Bahas Kaidah-Kaidah Jurnalis di MP Pekanbaru

“Bagi yang sudah berbentuk badan hukum PT juga harus melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan media online ke Dewan Pers,” ujar Ketum IMO Indonesia, Yakub F Ismail, yang diterima Harian berantas, Jumat (26/01/2018).

Hal ini sangatlah penting karena legalitas dan terdaftarnya media online di dewan pers semakin menguntungkan bagi penanggungjawab media atau pengelola media siber (online).

“Jika seandainya, nanti terjadi delik hukum terkait pemberitaan pada media online maka akan memudahkan dalam mencari jalan keluarnya. Karena Dewan Pers hanya mau melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait, jika ada masalah soal delik pers pada media online yang terdaftar saja di dewan pers”, tegas Yakub.

Menurutnya, DPP IMO Indonesia akan membantu media online yang tergabung dalam IMO Indonesia untuk membuat legalitas hukum perusahaan Perseroan Terbatas (PT) secara kolektif dengan harga yang sangat terjangkau.

“Apalagi saat ini pendaftaran media online di dewan pers tidak harus datang tapi bisa daftar via online di website dewan pers.”

Adapun syarat-syarat administrasi untuk media siber (online) pendataan Dewan Pers yakni, memgisi formulir pendataan media siber/online, satu Perseroan Terbatas (PT) untuk satu media online (Tidak boleh 1 perusahaan menaungi media cetak dan media online harus satu perusahaan untuk satu media), website harus aktif minimal 6 bulan (khusus media baru), foto copy Akta Pendirian PT Badan Hukum (Pasal 3 maksud dan tujuan khusus ‘Bidang Pers’), foto copy SK Pengesahan Menkumham, ada.

Selanjutnya, pencantuman pedoman pemberitaan media siber dilaman web, dan pencantuman penanggung jawab di laman susunan redaksi serta pencantuman penerbit dilaman redaksi (Publisher).

Pada Rakernas I DPP IMO Indonesia pada tanggal 13-15 Febuari 2018 di Bali nanti sekaligus DPP akan memberikan pelatihan/seminar tentang bagaimana cara menulis berita online dan mengelola media online sesuai etika-etika jurnalistik.

“Selain itu, nanti materi pada seminar media online akan kita jelasakan juga apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat badan hukum dan persyaratan melakukan pendaftaran media online di dewan pers,” ujar Yakub F Ismail, SE, MM. (Red)


Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas