Headlines News :
Home » » Dugaan Penyimpangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang-Inhu, Ditjen SDA Diminta Evaluasi Kinerja Satker PJPA Sumatera III Riau

Dugaan Penyimpangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang-Inhu, Ditjen SDA Diminta Evaluasi Kinerja Satker PJPA Sumatera III Riau

Written By Harian Berantas on Monday, January 29, 2018 | 7:41:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau pada tahun anggaran 2017 lalu telah menggelontorkan dana APBN puluhan miliaran rupiah, yang diperkirakan biaya anggaran untuk pembangunan Irgasi dan Rawa  yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Namun kebelakangan ini, dalam pengelolaan nilai anggaran puluhan miliar tersebut jadi sorotan dari berbagai kalangan termasuk aktivis LSM dan media. Kenapa tidak, karena dalam proses pengelolaannya dilapangan, terkesan menyimpang yang diduga menguntungkan para oknum pejabat tertentu dan rekanan kontraktor pelaksana.

Kisruh pembangunan fisik proyek pada tahun anggaran dibawah pengawas Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau tahun 2017 yang lalu, terkesan amburadul dan menyimpang dari RAB (rencana anggaran biaya) dan kontrak kerja. Demikian disampaikan Ketum LSM PEPARA-RI, Martin, kepada siagaonline, Minggu (28/01/18) di Mall Pekanbaru.

Martin menilai, kinerja Kasatker tersebut baik jajarannya tidak memiliki kedisplinan dalam surat menyurat, apa lagi dalam pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan, contoh ulasnya, surat yang dilayangkan oleh beberapa aktivis LSM  baik pemberitaan terkait kegiatanya sama sekali tidak digubris.

Belum lama ini jelasnya (Martin), melalui Lembaga PEPARA-RI yang dipimpinya telah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada, Kasatker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau, dengan nomor: 0252/KT/PEPARA-RI/PKU/X/2017, tertanggal 24 Oktober 2017 lalu, dan diterima oleh petugas Security, Adam, terkait dugaan manipulasi volume pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.413.880.000, yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Fajar Berdasi Gemilang, tahun anggaran 2017.

“Adapun tujuan surat klarifikasi yang dilayangkan Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) tersebut dilamatkan kepada Kasatker dan PPK BWSS III Riau, terkait temuan dugaan penyimpangan paket proyek  yang dilaksanakan kontraktor PT. Fajar Berdasi Gemilang.

Pasalnya, sangat disayangkan Kasatker PJPA Sumatera III Riau baik PPK dinilai tidak peduli atas informasi yang disampaikan Lembaga PEPARA-RI tanpa memprihatikan, Perpres No 04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dan Undang-undang RI No.18 Tahun 1999 tentang konstruksi. Serta dinilai langgar Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik (KIP).

Bukan itu saja kata Martin, pihak lembaga PEPARA-RI yang dipimpinnya, juga telah menyurati pihak Kementerian PU-PERA RI secara resmi terkait dugaan bobrok pekerjaan kegiatan proyek milik satuan kerja BWSS III Riau tersebut dilapangan.

Surat yang dikirim ke Kementerian PU-PERA RI melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tersebut di Jakarta sebut Martin, surat bernomor: 0253/KT/PEPARA-RI/XI/2017, tanggal 17 November 2017, dan diterima oleh Ka, Umum Gedung SDA lantai II Jakarta Selatan, atas nama Rita,” pungkas Martin.

Sementara, terkait surat tembusan Lembaga PEPARA-RI  yang disampaikan kepada media Siaga Online (www.siagaonline.com), oleh ”Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Sekretaris Dir IRA Kementerian PU-PERA RI, Zainal, sebagaimana terkonfirmasi langsung oleh Reporter Wartawan Siaga Online, DKI Jakarta, Rabu (10/01/18) lalu menyebutkan jika  informasi yang berkaitan dengan tembusan surat Lembaga PEPARA-RI  telah diterima, ujar Martin sembari memperlihatkan lembaran copyan surat yang ditunjukan kepada DPP LSM PEPARA-RI oleh SNVT PJPA Sumatera III Riau melalui, Syahlan Efendi, ST selaku PPK Irgasi dan Rawa III-Riau.

Diakui Martin, surat yang dilayangkan melalui Lembaga PEPARA-RI kepada Satker PJPA Sumatera III Riau pada 24 Oktober 2017 lalu tersebut baik yang disampaikan langsung ke Menteri PU-PERA RI melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sama sekali belum menerima balasan atau jawaban resmi dari instansi terkait. 

”Saya tidak habis pikir foto kopy surat balasan dari Kasatker PJPA Sumatera III Riau yang ditunjukan ke Lembaga PEPARA-RI, dengan nomor surat: 58/PPK.IR.III/SNVT PJPA/2017 kita peroleh dari Sekretaris Dir IRA Kementerian PU-PERA RI di Jakarta.

Sementara asli surat tanpa tembusan tersebut tidak ada sampai ke kantor Sekretariat Lembaga PEPARA-RI atau pemberitahuan lewat hendphon yang tertera dalam surat yang kita sampaikan sebelumnya,” jelasnya.

Martin menduga, modus Kasatker melalui PPK Irgasi dan Rawa sengaja menyampaikan tembusan surat balasan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta, meski sesungguhnya surat dari  PPK (red) belum disampaikan kepada Lembaga PEPARA-RI.

Artinya, terkait dugaan penyimpang  Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, sengaja ditutup-tupi dengan cara berbagai modus kebohongan. Buktinya, pihak Kasatker PJPA Sumatera III Riau tetap saja melakukan Provisional Hand Over (PHO) terhadap kegiatan yang diduga bermasalah tersebut, ujarnya.

Untuk diketahui, lanjut Martin,”Kami dari team Lembaga PEPARA-RI telah turun pemantauan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, pada bulan Januari 2018.

Namun hasil pengerjaannya oleh rekanan kontraktor PT. Fajar Berdasi Gemilang itu dilapangan, terkesan belum selesai alias mangkrak. Seperti item pekerjaan saluran skunder yang sudah mengalami keretakan dibeberapa titik  akibat kualita/kuatintas  mutu beton tidak sesuai perencanaan awal, tutur Martin.

Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) yang diketuai Martin berharap, pihak Kementerian PU-PERA melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk bertindak atas tidak adanya transparan Kasatket PJPA Sumatera III Riau terkait kegiatan yang ada di Provinsi Riau. Bila perlu Kasatker dan PPK-nya diganti dan menempatkan orang yang benar-benar membangun daerah Riau, harap Martin.

H. Zaini selaku kontraktor PT. Fajar Berdasi gemilang (FBG) saat berulang kali dihubungi Harian Berantas lewat via hendphon pribadi, tak aktif. Sementara, konfirmasi tertulis (resmi) yang diterima Ka. BWSS III Riau melalui staf kantornya beberapa bulan lalu, belum terjawab. (Anas/Trini)



Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas