Headlines News :
Home » » Luar Biasa,,, Preman Proyek di Pemko Pekanbaru Diback-Up Walikota

Luar Biasa,,, Preman Proyek di Pemko Pekanbaru Diback-Up Walikota

Written By Harian Berantas on Wednesday, December 20, 2017 | 5:00:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sidang kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Lampu Sorot Penerangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Selasa (19/12/17) siang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, cukup tegang.

Dalam fakta persidangan terpantau Beritariau.com, terungkap adanya premanisme dalam kegiatan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Ketua Majelis Hakim‎ Kamazaro Waruwu‎ mencecar lima orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Unum (JPU).

Kelimanya, yakni Sri Suryanti selaku Mantan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Jalan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, Janiariska, Dwi Pujianto Putro, Dido‎ dan Ari Mufti selaku Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru. 

"Para saksi saya ingatkan untuk berkata jujur jangan berbohong. Karena akan ada konsekuensinya. Katakan saja apa adanya," kata Waruwu.

Dalam kasus ini, JPU menghadirkan lima terdakwa antara lain ; Masdauri, selaku Kepala Bidang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek itu.

Kemudian, tiga orang terdakwa lainnya adalah Abdul Rahman, Majid, dan Munahar, yang bersama-sama menjadi broker proyek tersebut.

Dan terakhir yakni, Hendy Wijaya yang merupakan manajer pada toko yang menjual lampu yang juga menggarap proyek lampu jalan tersebut.

Kelimanya diperiksa hakim dalam kasus pengadaan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Swasta dan Lingkungan Kota Pekanbaru tahun 2016 dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau. 

Dalam persidangan ini terungkap bahwa, proyek yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Riau tersebut, dipecah menjadi 35 paket proyek dari usulan sebelumnya yakni 40 paket.
Tiga puluh lima (35) paket itu, dikerjakan oleh 15 perusahaan komanditer selaku rekanan yang ditunjuk langsung tanpa melalui proses lelang.

"Saat anda jadi PPTK siapa kadis?," tanya Waruwu pada Sri. "Awalnya pak Edwin. Kemudian Plt Zulkifli Harun. Lalu dia menunjuk KPA yaitu Masdauri selaku Kabid Pertamanan," jawab Sri.

Sri menjelaskan awalnya, anggaran kegiatan itu dimuat dalam APBD Murni. Namun, karena tidak terlaksana, maka dimasukkan ke APBD Perubahan melalui Peraturan Gubernur Riau pada November 2016.
Dahsyatnya pertanyaan Hakim ini membuat Sri tak mampu berkelit. Saat ditanya apakah proyek itu bisa dicairkan tanpa ada tandatangan darinya. Sri menjawab, tidak bisa.

Waruwu pun melanjutkan. "Lalu kenapa anda teken padahal bermasalah. Tugas anda kan mengawasi dan mengendalikan. Anda sadar anda salah? Siap bertanggung-jawab," ujar Waruwu.

Tak mampu berkelit. Sri lama terdiam dan akhirnya mengaku salah dan siap bertanggungjawab. Ia juga blak-blakan mengaku bahwa pihaknya telah meminta petunjuk ke Lembaga Kebjiakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat pada bulan Oktober 2016.

Saat itu, Ia ikut pergi bersama 4 orang termasuk Dwi dan Masdauri.‎ Disitu, mereka membahas tentang produk dalam negeri dan luar negeri yang harus mencantumkan Standar ISO.

‎"Apakah saran LKPP itu diikuti?," tanya Waruwu. "Sama KPA nya tidak pak. Karena (produk lampu) tidak punya ISO dan tidak punya merek," jawabnya.

Kepada Saksi Dwi, Hakim mempertanyakan bagaimana caranya ke 15 perusahaan rekanan itu datang, jika proyek itu tidak melalui proses lelang alias ditunjuk langsung.

"Bagaimana caranya orang ini datang?‎," tanya Waruwu kepada Dwi sambil mengarahkan pandangan ke arah para terdakwa.

"Yang mengundang Pak Masdauri pada bulan Oktober. Beliau memberikan catatan kecil bahwa paket-paket tadi ditujukan kepada siapa. Jadi, berdasarkan itu kami melaksanakannya," jawab Dwi.

"Perintah siapa?," tanya Waruwu mempertegas. "Pak Masdauri," jawab Dwi. "Apa perintahnya?," tanyanya lagi. "Buatkan kontraknya, ini orang-orang yang saya tunjuk," ucap Dwi menirukan kata Masdauri ketika itu.
Dwi mengaku, sesuai kewenangan, seharusnya dirinyalah yang bertugas menunjuk rekanan.

"Ada nama-nama (rekanan) yang diberikan ke Saudara, lalu kenapa tidak ditolak?‎ Atau Saudara membenarkan diri dalam korupsi?," gertak Hakim.

"Tidak yang mulia," jawab Dwi.

Hakim pun heran. Ia mempertanyakan kenapa Dwi harus menuruti keinginan Masdauri.

"Sedemikian takut Saudara dengan Masdauri. Mana dia? Anda hebat kali. Atau Saudara ada orang dibelakangnya sampai kalian takut?," tanya Dwi sambil memandang Masdauri yang duduk di kursi terdakwa.
"Dwi, bagaimana?," lanjut Waruwu ke arah Dwi. "Kemungkinan pak. Ada premanisme juga pak," jawab Dwi.

Waruwu pun kaget. "Benar ada preman proyek? Siapa nama premannya?‎," tanya Waruwu. "Achi pak," jawab Dwi.

Dwi mengaku dirinya tak ingin jadi korban Molotov seperti yang dialami beberapa pejabat lainnya. Waruwu pun meminta Dwi tak perlu takut jika untuk membuka kebenaran dan keadilan. Ia kembali menanyakan, apakah ada orang kuat dibelakang Masdauri.‎

"Dia diback up (dibekingi) Walikota atau Kepala Dinas?," tanya Waruwu.‎ "Walikota pak," jawab Dwi dengan cepat. "Oke catat itu. Kalau perlu walikota kita hadirkan di sini," sambut Waruwu.

Namun, pengakuan itu dibantah oleh Masdauri. Ia mengaku tak pernah mengintervensi Pejabat Pengadaan. Ia berkilah memberikan catatan pribadi  yang sifatnya normatif.

"Yanti (Sri) dan Dwi datang, saya sampaikan agar laksanakan kegiatan segera. Jangan ada pemotongan dan mark up. Saya tak diback up siapapun. Saya juga terancam," ucapnya.

Waruwu tampak penasaran. "Benar gak ada preman proyek?," timpal Waruwu. "Memang ada. Tapi saya tidak menghiraukan itu," kata Masdauri.

Selain mencecar keduanya, Waruwu pun mempertanyakan peranan Gubernur dalam proyek itu. 

Saksi Ati Mufti, menerangkan, secara runut, perencanaan ini tepat. "Apa yang dimuat dalam APBD Kota, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Provinsi Riau," kata Ati.

Kepada JPU, Waruwu mempertanyakan soal penyidikan terhadap perencanaan itu. Untuk memperjelas perencanaan ini, Hakim Waruwu memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan saksi dari pejabat persidangan.

"Saya perintahkan Jaksa untuk hadirkan pejabat yang berwenang (Perencanaan dan Keuangan, red). Ada orangnya? Siapa itu?," kata Waruwu.

"Ada yang mulia. Kepala Bappeda dan BPKAD Kota Pekanbaru," kata JPU menjawab Waruwu.

Untuk diketahui, dalam proses penyidikannya, kasus ini diduga telah merugikan negara sesuai perhitungan oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau sebesar Rp2,696 miliar.

Jumlah ini lebih besar dibandingkan perkiraan Penyidik sebelumnya, senilai Rp 1,3 miliar. Kejaksan Tinggi (Kejati) Riau juga telah memeriksa sejumlah pejabat Pemko Pekanbaru, antara lain : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Yusrizal dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alex Kurniawan. (bas/hb)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas