Headlines News :
Home » » Kontraktor PT. Fajar Berdasi Gemilang dan Pejabat BWSS III Riau Akan Dilaporkan Terkait Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kelayang Inhu

Kontraktor PT. Fajar Berdasi Gemilang dan Pejabat BWSS III Riau Akan Dilaporkan Terkait Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kelayang Inhu

Written By Harian Berantas on Sunday, December 31, 2017 | 8:57:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Pekerjaan paket proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)-Riau, yang menelan anggaran sebesar Rp16.413.880.000,00,- atau Rp16,4 miliar, akan segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dit Tipikor Bareskrim Polri, Jaksa Agung, termasuk Dir Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, dan juga kepada lembaga BPK/BPKP.
Beginilah kondisi persawahan milik warga, “kering” akibat aliran air  jaringan irigasi di Kelayang tidak berfungsi
Proyek yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air BWSS III Provinsi Riau yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Fajar Berdasi Gemilang tersebut, diduga asal jadi dan tak sesuai dengan kontrak kerja. Sehingga pembangunannya dilapangan tidak berfungsi alias tidak bermanfaat.

Demikian dibeberkan Ketua Investigasi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Jekson JP Sihombing, terkait dugaan kejanggalan, kecurangan proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tersebut kepada Harian Berantas.

Menurut Jekson, pihaknya telah merampungkan data dugaan penyimpangan proyek yang menelan anggaran sebesar Rp16,4 Miliar itu. “Saat ini, kami dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi pada tingkat DPP, tengah merampungkan data dan bukti, sebagai acuan bahan laporan ke beberapa lembaga hukum terkait di pusat maupu di Pekanbaru-Riau,” ungkapnya.

“Masa proyek irigasi yang baru saja dibangun sudah pada retak, rusak dan bocor, serta air dari saluran irigasinya tidak berfungsi untuk mengalir ke persawahan milik warga setempat. Kami menduga kalau paket pengerjaan proyek itu tak sesuai dengan bestek/kontrak kerja,” ketusnya lagi.

Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dit Tipikor Bareskrim Polri, Jaksa Agung, termasuk Dir Reserse Krimial Khusus Polda Riau, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mengusut tuntas indikasi penyimpangan dalam proyek irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air BWSS III Provinsi Riau yang bersumber dari APBN tersebut.

“Harus ada keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan ini. Selain di Indikasi merugikan keuang negara, proyek irigasi  yang asal jadi itu juga merugikan masyarakat. Sebab irigasi itu menyangkut hajat hidup banyak orang khususnya petani,” simpulnya.

Kepala BWSS III Provinsi Riau, Asmelita, bersama Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK proyek saat dimintai konfirmasi tertulis sebelumnya terkait kegiatan proyek dimaksud, belum ada respon.

Demikian H. Zaini selaku kontraktor proyek ketika dihubungi Harian Berantas, tak diangkat. bahkan konfirmasi yang diterima melalui WhatsApp pun, tak dijawab.

Hal yang sama juga terjadi pada kontraktor proyek yaitu H. Zaini, sejak Harian Berantas mengirim konfirmasi melalui WhatsApp tanggal 27 Desember 2017 lalu, H. Zaini memilih diam dan tidak menjawab konfirmasi wartawa Harian Berantas ini. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas