Headlines News :
Home » , , , » Terkait Dugaan Keterlibatan Amril Mukminin di Korupsi Bansos Bengkalis, Aktivis Kembali Sampaikan Bukti Baru ke KPK

Terkait Dugaan Keterlibatan Amril Mukminin di Korupsi Bansos Bengkalis, Aktivis Kembali Sampaikan Bukti Baru ke KPK

Written By Harian Berantas on Saturday, November 18, 2017 | 4:29:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA--- Munculnya niat beberapa oknum tertentu di daerah Provinsi Riau yang tak ingin kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 lalu sebesar Rp272.277.491.850 yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.204.616.232.850 atau Rp204,6 miliar, diduga tidak dilakukan penyelidikan secara serius oleh aparat hukum terkait, termasuk niat jahat dari oknum pengacara yang diketahui awak media ini tidak memiliki kredibel dalam pemberantasan kasus tindak korupsi yang terjadi, serta ingin merampas keadilan yang dilakukan oleh insan Pers (Wartawan/Jurnalis) dan LSM, membuat aktivis mendorong lembaga hukum yang ada termasuk Presiden RI, agar kasus korupsi luar biasa itu melalui anggaran dana bansos/hibah Kabupaten Bengkalis tersebut, segera diusut dan penanganannya ditangani oleh lembaga hukum yang lebih membidangi tindak pidana korupsi yang profesional.

Hal ini terbukti, ketika aktivis dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat DPP yang dikoordinator Ismail S, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jum’at (17/11/2017) kemaren.

Empat hari sebelumnya, (Senin 13/11/2017), Ismail bersama tim yang ada di Jakarta, telah menyampaikan surat klarifikasi laporan yang telah dilaporkan lembaganya beberapa bulan lalu, disertai audensi tertulis resmi kepada Presiden RI dan kepada Kapolri, terkait kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah tersebut.

Sementara kehadirannya, Jum’at (17/11) sore kemaren ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan bukti-bukti tambahan berupa berkas dan dokumen tindak pidana korupsi yang didalamnya diduga melibatkan mantan Anggota DPRD Bengkalis, Amril Mukminin yang saat ini menjabat Bupati didaerah setempat.

Bukti data baru yang dibawa, ada dua kasus korupsi, satu (1) diantaranya kasus yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa bulan lalu yaitu dugaan korupsi dana pembangunan proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang dikerjakan PT. Mawatindo Road Construktion, tahun 2013-2015 sebesar Rp.495.319.678.000.00,- atau Rp.495 miliar.

" Kami menyampaikan bukti baru terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272 miliar yang ditangani pihak Kepolisian sejak tahun 2013, dan sekaligus mempertanyakan tindak lanjut penanganan korupsi terkait pembangunan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013-2015 sebesar Rp495 miliar," ujar Ismail Sarlata usai keluar dari ruangan deputi pengawasan pengaduan masyarakat di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/11) kemaren.

Kordinator LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Ismail ini mengklaim bahwa pihaknya bersama tim dalam kunjungan ini menyerahkan beberapa bukti tambahan. Pihaknya membeberkan bahwa kasus dugaan korupsi yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2012 silam itu, seakan tindak lanjut penanganannya di tingkat Kepolisian, diduga tak jelas.

Barang bukti tambahan yang telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Ismail hanya menunjukkan tanda terima surat/dokumen yang membuktikan bahwa laporan korupsi telah diterima secara baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kita tunggu aja proses penangananya dari KPK dan Kepolisian. Sebab kasus yang terjadi itu, kasus korupsi uang negara diperkirakan jumlah pelakunya banyak dan telah terstruktur" tegasnya.

Terkait oknum pengacara yang bernisial A-I yang diduga telah menyalah guna profesinya sebagai pengacara, kita akan mencoba melakukan koordinasi kepada pihak-pihak pakar hukum seperti halnya Peradi dan akan melaporkan A-I berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun berdasarkan peraturan lainnya yang berkaitan tentang fungsi serta wewenang sebagai pengacara. “ tegas dan tutup Ismail.

Dikabarkan sebelumnya, pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pernah melakukan koordinasi dan supervisi terkait proses penanganan kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2012 silam itu, kepihak Kepolisian di Polda Riau dan Bareskrim Polri.

Namun sampai saat ini, proses penanganan di lembaga Kepolisian diduga belum ada kejelasannya. “Kalau isi surat yang disampaikan dalam dokumen terdapat bukti data tambahan baru dan agar kasusnya di ambil alih KPK, nanti kami bahas dan melakukan konsultasi kepada penyidik bidang penindakan di KPK,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, Sugeng, diruang kerjanya, Jum,at (17/11/2017) kemaren.

Terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah yang diduga melibatkan sekira 87 orang lagi pejabat eksekutif, ligislatif di Kabupaten Bengkalis, beserta para calo penerima dana bansos/hibah yang didalamnya Bupati, Amril Mukminin selaku anggota DPRD masa 2009-2014 diduga ikut terlibat, dan saat hendak diperoleh informasi dari dirinya (Amril Mukminin*red) via hendphon miliknya dihubungi oleh Wartawan, tidak aktif.

Namun melalui pemberitaan ini, oknum pengacara yang juga diduga telah diketahui memberikan pernyataan bohong kepada lembaga hukum tertentu termasuk kepada salah satu lembaga Pers agar keadilan dan kebenaran yang diungkap insan Pers selama ini dicederai, awak media ini minta kepada sang oknum pengacara bernisial A-I, untuk terus memperjuangan kebohongannya, agar para pelaku korupsi merajalela dan menciderai keadilan di masyarakat. (sz/b)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas