Headlines News :
Home » » Pernyataan Kabid Humas Polda Jatim “Ngaur” soal Larangan Terhadap Peliputan Media

Pernyataan Kabid Humas Polda Jatim “Ngaur” soal Larangan Terhadap Peliputan Media

Written By Harian Berantas on Wednesday, November 8, 2017 | 8:00:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Pernyataan yang dilontarkan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengancam akan mempidanakan pemberitaan media yang tidak terdaftar di Dewan Pers yang memberitakan soal “miring” Polda Jatim, menuai polemik dan kecaman keras dari lembaga Pers Forum Pers Independet Indonesia (FPII).
Kombes Pol Frans Barung Mangera
Sebelumnya, Polri kesatuan Polda Jawa Timur itu melontarkan bahasa yang kurang bersahabatnya kepada wartawan Koran Pagi yang hendak mengkonfirmasi adanya berita miring terkait penangkapan 13 WNA yang dilakukan Polda Jatim hingga berujung penyuapan terhadap oknum wartawan yang diduga dilakukan Brigadir R, melalui pesan Whatsapp tanggal 5 November 2017 lalu.

“Kamu hati-hati kalau beritakan, sebab kalau merujuk situs Dewan Pers mereka yang mengaku media bisa dikenakan UU ITE. Sebab, legalitas medianya tidak ada,” tuding Frans Barung Mangera via Whatsapp wartawan Koran Pagi (05/11) seperti dikutip dari beritarakyat.co.id, 6 November 2017 lalu.

Artinya dalam hal ini, Kabid Humas Kombes Frans Barung Mangera menganggap media-media yang tidak terdaftar di Dewan Pers ilegal dan dapat dipidanakan. Hal inilah yang membuat polemik di kalangan perusahaan media.

Sebab pernyataan ini dianggap berbahaya dan dapat membelenggu Kemerdekaan Pers yang dilindungi oleh undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Forum Pers Independen Indonesia (FPII) mengecam keras pernyataan kabid Humas Polda Jatim itu. Dengan tegas lembaga Pers FPII mengatakan, bahwa bukan hak dan kewenangan Dewan Pers untuk menentukan legal atau tidaknya perusahaan media atau perusahaan Pers.

“Bukan Dewan Pers yang berhak melegalkan atau tidaknya suatu Media. Sebab Dewan Pers bukan badan legal pemerintah,” tegas Kasihhati, Ketua FPII di Jakarta saat ditemui wartawan, Selasa (7/11/2017).

Sebab menurut perempuan yang akrab dipanggil bunda ini, jika merujuk pada undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada Bab V Dewan Pers, pasal 15, tertera jelas tupoksi Dewan Pers yang dalam hal ini disebutkan, (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan terakhir (g) mendata perusahaan pers.

“Jadi mana ada kalimat yang menyebutkan bahwa Dewan Pers berhak menentukan legal atau tidaknya Perusahaan Pers. Kabidhumas Polda Jatim Ngawur itu. Tidak benar dia,” tegas Bunda.

Harusnya, menurut Kasihhati, Kabid Humas Kombes Pol Frans Barung Mangera memahami dulu UU Pers nomor 40 tahun 1999 ini. “Lihatlah Bab IV yang mengatur tentang Perusahaan Pers, dalam Pasal 9 disebutkan, (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers, dan (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Lah memangnya siapa yang menentukan badan hukum Perusahaan Pers? Apakah Dewan Pers?” tanya Kasihhati.

“Jelas Pemerintah kan, apakah Dewan Pers itu Pemerintah? Atau badan milik Pemerintah? Jangan ngawur lah,” pungkasnya.

Menyikapi kontroversi tersebut, FPII mengeluarkan pernyataan resmi berikut:

Menyikapi pemberitaan yg beredar di media sosial (WA) grup FPII atas pernyataan Humas Polda Jatim terkait pemberitaan salah satu media online yang memberitakan penangkapan 13 WNA di Wilayah hukum Polda Jatim membuat Humas Polda Jatim mengeluarkan pernyataan bahwa berita dari media tersebuat media bodong serta menganggap bahwa media-media yg belum terverifiasi merupakan bukan merupakan hasil karya jurnalistik yang ditulis oleh para Jurnalis.

FPII menilai bahwa Humas Polda Jatim tidak secara seksama dan teliti membaca undang-undang pokok Pers No. 40 thn 199. Sehingga salah menilai kinerja dari para teman-teman jurnalis.

Dalam Bab V yang mengatur kinerja Dewan Pers (DP), pada pasal 15 huruf (g), Dewan Pers berfungsi MENDATA PERUSAHAAN PERS, bukan MEMVERIVIKASI.

BAB IV pada UU PERS No.40  tahun 1999,  pasal 9 ayat 2 berbunyi : Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Melihat dua pasal diatas, Humas Polda Jatim kurang memahami dan membaca dengan teliti UU PERS No. 40 Thn 1999.

Untuk itu FPII Pusat meminta dan menantang Humas Polda Jatim :
  1. Menunjukkan pasal di dalam UU PERS No. 40 thn 1999 yang berbunyi tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW);
  2. Meminta maaf kepada Insan Pers secara tertulis maupun secara konprensi pers terkait pemahaman Humas Polda Jatim terhadap UU PERS No. 40 Thn 1999.
  3. Tidak menghalang-halangi Media/Jurnalis yang meliput di wilayah hukum Polda Jatim walaupun media tersebut tidak terverifikasi di Dewan Pers.
  4. Humas Polda Jatim memberikan Hak Jawab sesuai dengan UU PERS No. 40 thn 1999 Bab 1 pasal 11, bukan langsung memberikan pernyataan atau menafsirkan isi dari UU PERS No. 40 thn 1999.
Tertanda :

 
1. Ketua Presidium FPII, Kasihhati 
 

2. Ketua Deputy Advokasi Setnas FPII, Wesly HS
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas