Headlines News :
Home » » Kasus Dugaan Korupsi APBD Pelalawan Telah Dilimpahkan Kejati Riau ke Pengadilan Tipikor

Kasus Dugaan Korupsi APBD Pelalawan Telah Dilimpahkan Kejati Riau ke Pengadilan Tipikor

Written By Harian Berantas on Tuesday, November 28, 2017 | 11:21:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Berkas kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang diduga melibatkan sejumlah pejabat Pemda setempat termasuk Bupati, H Haris dan perusahaan lainnya, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Pekanbaru oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta SH,MH mengatakan, “Terkait perkara BTT Pelalawan sudah kami limpahkan ke pengadilan, silahkan dipantau dan diikuti, dicermati perkembangan sidangnya,” kata Sugeng Riyanta saat ditanya Harian Berantas, mengenai perkembangan laporan yang disampaikan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ke pihak Kejaksaan Agung RI tanggal 24 Mei 2016 lalu, terkait kasus dugaan korupsi APBD Pelalawan yang telah dilimpahkan Kejagung ke pihak Kejati Riau.

Seperti yang telah dicatat Redaksi media ini sebelumnya, aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta mengusut dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sejak tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014.

“Polisi, Jaksa maupun KPK RI, bisa menyelidikinya tanpa butuh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar salah satu fungsional LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada Wartawan, di Pekanbaru.

Sebab berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan tahun 2013 dan 2014 saja, ditemukan potensi kerugian negara Rp 82,6  miliar.

Terdapat delapan pelanggaran realisasi anggaran yang ditemukan BPK. Di antaranya kelebihan pembayaran biaya sejumlah proyek.

Kelebihan pembayaran terbanyak ada dalam proyek peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan dengan kerugian Rp 16,1 miliar.

Proyek lainnya adalah di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan dalam masa pemeliharaan, garansi dan penyediaan suku cadang paket pemasangan pembangkit listrik tenaga surya/solar home system dan lampu jalan  dengan kerugian Rp2.933.218. 000,00, atau Rp2,9 miliar.

Sesuai kajian BPK, potensi kerugian APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2013 dan 2014 tersebut karena ada dugaan pemalsuan bukti pertanggungjawaban dan mark-up anggaran.

Sedangkan penyalahgunaan dana dalam proyek jalan diduga karena kontraktor yang mengurangi volume pekerjaan untuk menutup beban suap atau fee bagi beberapa pejabat tertentu.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan diminta oleh BPK agar mengembalikan kelebihan pembayaran itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. sejak hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan BKP diberikan 26 Mei 2014 dan 18 Mei 2015. Namun hingga April 2016, Pemkab Pelalawan belum bisa mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran.

Batas waktu pengembalian sudah lewat, polisi, kejaksaan maupun KPK bisa bergerak, ujar Ketua Divisi Kajian dan Litbang Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi Mukhtaruddin.

Dikatakannya, apalagi dugaan penyalahgunaan APBD tersebut sebenarnya sudah terdeteksi, seperti diuraikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. “Bukti kajian BPK sudah ada, dan itu bisa jadi acuan aparat penegak hukum,” tambah Muktaruddin. Terkait hal ini, Bupati Pelalawan, H.M Haris, belum terkonfirmasi awak Harian Berantas, termasuk konfirmasi melalui via SmS dan konfirmasi surat tertulis tak dijawab.

Untuk diketahui, sidang lanjutan perkara korupsi Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Pelalawan dengan terdakwa Lahmudin dan Andi Suryadi selaku PNS Pelalawan, serta Kasim yang digelar Selasa (28/11/2017) di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru-Riau, batal.

Pasalnya saat persidangan mulai dibuka. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Abu Abdul Rahman SH dan Cory SH, meminta agenda sidang ditunda majelis hakim. Sebab para saksi yang telah tersebut, berhalangan hadir.

Selain itu, seorang terdakwa dalam kasus yakni, Lahmudin, tak bisa hadir kepersidangan, karena alasan  sakit. Salah satu saksi yang berhalangan hadir yaitu, Andi Geston, Manager Hotel Labersa.

Satu terdakwa, Lahmudin tak bisa dihadirkan Yang Mulia, karena beliau tengah mengalami sakit," ujar Abu Abdul Rahman sembari menyerahkan surat keterangan sakit kepada majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto SH. Atas permintaan penundaan tersebut, majelis hakim pun mengabulkan dan sidang dilanjutkan pekan depan. (ismail)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas