Headlines News :
Home » » Besi dan Cor Beton Tak Sesuai Standar, LSM KPK Minta Proyek Jaringan Irigasi Kelayang di Kabupaten Inhu Rp16,4 Miliar Dibongkar dan Dibangun Kembali

Besi dan Cor Beton Tak Sesuai Standar, LSM KPK Minta Proyek Jaringan Irigasi Kelayang di Kabupaten Inhu Rp16,4 Miliar Dibongkar dan Dibangun Kembali

Written By Harian Berantas on Wednesday, November 29, 2017 | 9:45:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Tujuan Pemprov Riau bersama pemerintah pusat mengalokasikan anggaran proyek dengan nama kegiatan “Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu” yang bersumber biaya APBN tahun 2017 sebesar Rp16.413.880.000,00, atau sebesar Rp16,4 miliar, supaya dapat difungsikan dan bermanfaat untuk memperlancar distribusi air irigasi persawahan warga setempat berikutnya.
Akan tetapi, anggaran yang digelontorkan pemerintah provinsi dan pusat melalui APBN tahun 2017 sebesar Rp16.413.880.000,00,-, membuat warga Kecamatan Kelayang Kabupaten Inhu bersama aktivis dari LSM Komuitas Pemberantas Korupsi menilai pembangunan paket proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan kontraktor PT. Fajar Berdasi Gemilang  tersebut tidak sesuai standar sebagaimana rencana awal dan kontrak kerja.

“Awalnya kami sudah berharap sangat dengan mulai dibangunnya jaringan irigasi ini, dapat membantu petani disini pada tahun mendatang dibidang persawahan dan usaha pertanian lainnya, namun justru sebaliknya. Bagaimana mungkin warga bisa membuat persawahan kalau saluran irigasi ini kedepannya tidak lancar.

Sebab cor semen yang sudah dikerjakan saja sudah pada retak-retak dan rusak. Apalagi, ukuran jenis besi 12 mill dan 10 mill yang sudah terpasang ke saluran irgasinya menggunakan besi banci,” tutur sejumlah warga Kelayang kepada tim investigasi Harian Berantas ini bulan lalu.

Menurut warga Kelayang, mereka justru sangat dirugikan atas dibangunnya proyek rehabilitasi jaringan irigasi itu, sebab proses pengerjaan awal saja, seperti pemasangan kayu cerucuk untuk tapak saluran irgasi berukuran 15 cm x 15 centi meter diduga tidak sesuai, karena  jenis ukuran cerucuk yang terpasang tidak sama dan hanya berkisar jumlah 20 batang saja. Demikian ukuran kayu cerucuk yang tertanam kedalam tanah juga berkisar dua meter, dan lain sebagainya.

“Kami pingin sekali apabila masalah dipembangunan rehabilitasi jaringan irigasi didaerah kami ini dilaporkan oleh LSM ke pihak aparat hukum termasuk ke pihak menteri terkait pada kabinet Presiden Jokowi sekarang,” ujar warga dengan nada kesal.

Warga juga berharap agar pihak wartawan dan LSM dapat melihat langsung hasil kegiatan proyek yang bermasalah itu. “Mari kita sama-sama datang ke lokasi pembangunan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau itu disini. Kita lihat langsung hasil pekerjaan kontraktor yang mengerjakan proyek itu, supaya tidak terkesan fitnah, jika kami bercerita,” tutur warga dengan nada mengajak untuk meninjau langsung proyek yang diduga pembangunannya tidak becus dikerjakan oleh kontraktor.

Menyikapi temuan dugaan penyimpangan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kelayang di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Irigasi dan Rawa III, Syahlan Efendi ST, yang telah berulang kali hendak dikonfirmasi Harian Berantas di kantornya, Jln Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru, tak pernah membuahkan hasil.

Karena staf saat berkali-kali ditanya Wartawan, bersangkutan jarang masuk kantor dan berada diruangan kerjanya. “Pak Syahlan Efendi, jarang masuk keruangannya sini pak. Kalau kami ada jumpa beliau sesekali, paling diluar pintu sana, ujar staf yang jati dirinya tidak ditulis media ini.

Sementara itu, Kepala Satker Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau yang telah menerima laporan/konfirmasi tertulis media ini, Selasa (21/11/2017) pekan lalu, hingga saat ini belum ada keterangan yang pasti.

Demikian kontraktor PT. Fajar Berdasi Gemilang, H Zaini saat dikonfirmasi Wartawan melalui sambungan hendphon pribadi miliknya, tak diangkat. Bahkan konfirmasi yang dikirim melalui WhatssApp pun tak dibalas.

Berdasarkan catatan media ini, H Zaini selaku kontraktor pelaksana proyek tersebut, tercatat hampir setiap tahun anggaran paket pembangunan proyek milik Satuan Kerja BWSS III Provinsi Riau, dimenangkan untuk dikerjakan. Namun proses pengerjaannya dilapangan terkesan amburadul dan bermasalah, seperti halnya yang terjadi pada pekerjaan pembangunan pengaman tebing sungai Siak dan normalisasi saluran banjir di Sektor IV Kota Pekanbaru (970 M) tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.259.020.000,.

Kemudian lagi, dugaan penyimpangan dana proyek pembangunan pengaman Tebing Sungai Siak di Sektor IV Kota Pekanbaru itu juga pada tahun 2015 sebesar Rp11.769.663.000, dengan kontrak, Nomor: KU.02.09/17/PPK.SP.I/SNVT.PJSA. R/2015, tanggal kontrak 06 Mei 2015, dan masa waktu pelaksanaannya selama 180 hari kalender (HK).

Dimana informasi yang diterima Harian Berantas ini, kedua paket proyek yang diduga berpotensi tersebut sempat diproses oleh pihak Kejaksaan, namun konon penyelidikan penyimpangan yang terjadi dikabarkan tidak dilanjutkan, karena diduga telah dihendel oleh salah satu oknum lembaga hukum tertentu.

Namun untuk mencari tahun perkembangan informasi, awak media ini telah membentuk tim investigasi mencari tahu kebenaran sebagai bahan informasi yang akan ditayangkan media ini pada edisi-edisi berikutnya. (b/is)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas