Headlines News :
Home » » Tindaklanjut PPR Dewan Pers Terkait Berita Polemik Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis

Tindaklanjut PPR Dewan Pers Terkait Berita Polemik Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis

Written By Harian Berantas on Thursday, October 26, 2017 | 9:18:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU– Menindaklanjuti Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers, melalui surat Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, yang diterima Redaksi Harian Berantas ini Sabtu (07/10/ 2017), dengan nomor surat, 25/PPR-DP/IX/2017, sebagaimana isi PPR Dewan Pers yang dimuat Harian Berantas edisi Minggu (08/10/2017).
(Dok: Dewan Pers 29 Augtus 2017)

Untuk diketahui, isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers ini dimuat kembali siber harianberantas, demi menjunjung tinggi supermasi hukum yang termuat didalam perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus mengabarkan jika sebelumnya Amril Mukminin selaku mantan wakil rakyat (DPRD) yang kini Bupati Kabupaten Bengkalis-Riau, tidak pernah menyampaikan “Hak Jawab” atau “Koreksi” atas pemberitaan media sesuai ketentuan undang-undang pokok Pers, yaitu UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang merupakan lex specialis.

Dimana sebelumnya, berita yang dimuat media siber Harian Berantas, sebagian telah terlebih dahulu dilaporkan Amril Mukminin (Bupati-red), ke pihak Kepolisian melalui kantor Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Riau, dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/10/I/2016/SPKT/RIAU tanggal 7 Januari 2017.

Berdasarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers bernomor 25/PPR-DP/IX/2017 memutuskan bahwa serangkaian berita dugaan keterlibatannya dan kawan-kawan lainnya pada perkara kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah tahun anggaran 2012 senilai  Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar yang berpotensi sebesar Rp.204.616.232.850 atau Rp204,6 miliar (Rp272.277.491.850 - Rp67.661.259,000), ketika pihaknya masih aktif sebagai Anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, yang dimuat di media siber Harian Berantas dari bulan Januari 2017 hingga pada bulan Augustus 2017, melanggar pasal 1, 3,4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik.

Dari ke-9 edisi berita yang diadukan, hanya 1 (satu) berita yang dinyatakan tidak melanggar kode etik yaitu edisi Selasa, 19 Januari 2019, dengan judul “Kapolda Riau Pimpin Audensi Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos Bengkalis”. Sedangkan 8 edisi terkait berita atas pengungkapan pihak terduga lainnya sesuai himpunan informasi Wartawan/Jurnalis dari pihak Polda Riau, termasuk himpunan data murni yang termuat dibeberapa Surat Dakwaan JPU atau Jaksa, beberapa surat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kemudian bukti yang tercatat di dalam LHA BPKP RI, DPA Setdakab Bengkalis disertai dengan bukti Surat Pernyataan kelompok/lembaga/grup/organisasi/masyarakat yang menggunakan dana bersumber dari DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Begkalis tahun anggaran 2012 yang mempercayakan Media Berantas dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi dalam mengungkap tabir in casus sejak bulan Pebruari 2013, justeru Dewan Pers (DP) menyatakan, melanggar karena tidak akurat, tidak profesional, tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, bohong.

Untuk itu, melalui rekomendasi Dewan Pers, teradu (redaksi) wajib memuat Hak Jawab dari pengadu sebanyak 8 kali (siber) yang disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat. Dalam PPR nya, Dewan Pers merekomendasikan Pengadu atas nama Amril Mukminin (Bupati-red), agar mengajukan “Hak Jawab” kepada Teradu (Harian Berantas) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah PPR Dewan Pers diterima.

Untuk diketahui, berita yang kaitannya kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar yang berpotensi sebesar Rp.31 miliar - Rp204.616.232.850 atau Rp204,6 miliar (Rp272.277.491.850 - Rp67.661.259,000), telah merugikan mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 atas nama Amril Mukminin yang saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis-Riau.

Menurut Amril Mukminin, atas ketidak benar keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah tersebut, membuat pihaknya, mengadukan Pimpinan Redaksi Media Siber Harian Berantas ke Dewan Pers. Pengaduan dikirim kuasa hukumnya Iwandi-Patar Pangasian & Partnes melalui surat tertanggal 30 Juli 2017.

Pengadu dalam hal ini Amril Mukminin (Bupati), menilai serangkaian pemberitaan ditayangkan sebanyak 9 (sembilan) edisi, sejak edisi Jumat, 6 Januari 2017, 11 Januari 2017, 12 Januari 2017, 17 Januari 2017, 19 Januari 2017, 3 Mei 2017, 6 Juni 2017, 22 Agustus 2017, 25 Agustus 2017 lalu tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Komisi Pengaduan Dewan Pers melalui via SmS pada tanggal 25 Agustus 2017, dan melalui WhatssApp tanggal 26 Agustus 2017, kepada Pemimpin Redaksi Harian meminta berkas pemberitaan yang dimuat, termasuk photo copy akte pendirian perusahaan, dan photo copy badan hukum milik Media Harian Berantas dari Menkum HAM RI untuk dikirm ke Dewan Pers.

Sehingga pada kesempatan dokumen badan hukum Harian Berantas diterima oleh Dewan Pers (DP), Selasa (29/08/2017), Redaksi Harian Berantas ini langsung menyampaikan klarifikasi kronologis berawalnya sumber pemberitaan terkait kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis yang dituduhkan kepada anggota DPRD 2009-2014, Amril Mukminin yang saat ini Bupati, bersama kawan-kawan.

Namun penilaian Dewan Pers (DP) sebagaimana yang termuat dalam PPR, justeru memiliki penilaian dengan kata dan kehendak lain yang justeru tidak sesuai dengan kenyataan keterangan yang diterima, termasuk fakta hukum atas peristiwa, tempat/waktu kejadian modus perkara korupsi dana Hibah/Bansos yang diungkap Jurnalis/ Wartawan melalui pemberitaan Harian Berantas. Sehingga pada akhirnya, sengketa Pers ini diselesaikan melalui PPR Dewan Pers.

Berikut bunyi Pernyataan dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers No. 25/PPR-DP/IX/2017 yang diterima Redaksi media siber harianberantas.co.id, Sabtu (07/10/2017) tentang Pengaduan Amril Mukminin, Bupati:

Memutuskan:
  1. Teradu melanggar Pasal 1, 3,4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak profesional, tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi dan fitnah.
  2. Teradu terindikasi melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers karena tidak menghormati praduga tak bersalah
  3. Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 dan 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Rekomendasi:
  1. Teradu wajib memuat Hak Jawab dari Pengadu sebanyak 8 (delapan) kali secara berturut-turut selambat-lambatnya 3 X 24 jam setelah Hak Jawab diterima, disertai dengan permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca pada Hak Jawab pertama. Sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (Hak Jawab wajib diautkan pada berita yang diadukan)
  2. Pengadu mengajukan Hak Jawab kepada Teradu, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini diterima dengan mengacu kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X2008 tentang pedoman Hak Jawab
  3. Teradu wajib memenuhi ketentuan Psl 12 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers  Nomor 4/2008 )
  4. Teradu  wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini mengacu pada Peraturan Dewan Pers mengacu kepada Pasal 12 ayat (2) dan Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers.
Menindak lanjuti PPR Dewan Pers (DP) Nomor: 25/PPR-DP/IX/2017 sebagaimana yang dimuat media siber Harian Berantas (www.harianberantas.co.id) edisi Minggu 08 Oktober 2017 lalu, Redaksi kembali memuat isi PPR Dewan Pers ini, demi menjunjung tinggi supermasi hukum yang termuat didalam perundang-undangan yang berlaku, terutamanya ketentuan undang-undang pokok Pers, yaitu UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang merupakan lex specialis.

Untuk diketahui, mencuatnya kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang didalamnya Bupati, Amril Mukminin selaku anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 ikut terlibat, telah mampu menyita perhatian publik, bahkan perhatian itu datang dari berbagai kalangan. Hal itu juga dijadikan dasar redaksi untuk mengikuti serta memberitakan perkembangan informasi.

Pemberitaan yang ada, bermunculan sesaat kedelapan orang yang telah didakwa dan dihukum penjara oleh hakim Tipikor PN Pekanbaru dalam kasus korupsi yang sama, Amril Mukminin bersama-sama anggota DPRD lainnya periode 2009-2014, disebutkan telah ikut memperkayakan diri para anggota DPRD 2009-2014.

Berdasarkan bukti data yang diperoleh Redaksi Harian Berantas, mulai dari bukti atas laporan hasil audit (LHA) BPKP Provinsi Riau, No. SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015, Amril Mukminin selaku anggota DPRD periode 2009-2014 bersama anggota DPRD Bengkalis yang lain, tercatat telah melakukan penyimpangan (pelanggaran) yang menguntungkan diri sendiri atau pribadi demi pribadi dari nilai anggaran Bansos/Hibah sebesar Rp272.277.491.850, yang tidak melalui prosedur itu.

Bukti data lain, Bupati Amril Mukminin selaku anggota DPRD Bengkalis (2009-2014), tercatat di beberapa Surat Dakwaan jaksa atau JPU dan beberapa surat putusan terpidana lain di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah ikut memperkayakan diri dari nilai anggaran Bansos/Hibah yang merugikan negara itu.

Kasus dugaan korupsi luar biasa di Kabupaten Bengkalis-Riau tahun anggaran 2012 ini mencuat, ketika Redaksi Harian Berantas ini yang membawahi salah satu lembaga organisasi anti korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi), diyakini dan dipercaya sejumlah kelompok/lembaga/grup/organisasi/masyarakat melalui masing-masing surat pernyataan yang dibumbui tanda tangan diatas materai 6000 yang cukup, pada bulan Pebruari 2013 hingga tahun 2015.

Dimana kelompok/lembaga/grup/organisasi/masyarakat yang menggunakan dana bersumber dari DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Begkalis tahun anggaran 2012, mengaku telah dibohongi, ditipu beberapa anggota DPRD Bengkalis.

Pasalnya, nilai anggaran Bansos/Hibah yang sebagian peruntukkannya buat rumah ibadah (Mesjid, Mushola), yatim piatu  dan untuk kegiatan lainnya, telah dipotong atau diambil oleh beberapa anggota DPRD Bengkalis (2009-2014) tanpa prosedur yang sah.

Untuk diketahui, dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran Hibah/Bansos sebesar Rp272 miliar lebih tersebut, berawal ketika keputusan Gubernur Riau yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar tidak dilaksanakan dan dipatuhi Ir. Herliyan Saleh selaku Bupati Kabupaten Bengkalis ketika itu, ditambah lagi dengan sejumlah dokumen bahan proposal yang merupakan aspirasi DPRD disampaikan, setelah plafon anggaran sementara (PPAS) disahkan.

Bahkan dugaan mark up anggaran yang sebesar Rp204.616.232.850 atau (Rp272.277.491.850 - Rp67.661.259, 000,- hingga kini belum diusut oleh lembaga hukum, khususnya yang membidangi tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dalam perkara ini, Hakim Tipikor Pekanbaru sudah memvonis enam anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, yakni Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor dan Heru Wahyudi.

Dan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang lalu, Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Marsudin Nainggolan, telah memvonis mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Azrafiani Raof, masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang sama.

Serangkaian bukti yang terungkap diatas, Wartawan Harian Berantas ini mengembangkan informasi yang disertai perolehan bukti data (investigasi), sebagaiamana peranan Pers pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999. (ismal)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas