Headlines News :
Home » » Oknum DPRD Inhu Diduga Jual Kebun Ke Warga, Mahmud: Masuk Wilayah Kerja PTPN V Air Molek

Oknum DPRD Inhu Diduga Jual Kebun Ke Warga, Mahmud: Masuk Wilayah Kerja PTPN V Air Molek

Written By Harian Berantas on Thursday, October 26, 2017 | 8:32:00 AM

HARIANBERANTAS, INHU- Humas PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) V Kebun Airmolek (AMO) I dan II di Kecamatan Sei Lala, H Mahmud, mengatakan kalau 2 Ha kebun kelapa sawit telah dijual oknum anggota DPRD Indragiri Hulu (Inhu) kepada masyarakat senilai Rp75 juta masih di wilayah kerja PTPN V.

“Kebun yang dijual itu masih berada di wilayah kerja PTPN V,” ungkap Humas kebun AMO I,II, H Mahmud, kepada Harian Berantas, Senin (23/10/2017).

Kebun dijual oknum Dewan Inhu tersebut masih di wilayah kerja PTPN V setelah penyidik Polres Inhu bersama PTPN V dan warga Kecamatan Lubuk Batu Jaya atas nama Marsono dan bertindak sebagai pembeli kebun bersama salah seorang sempadan lahan eks sengketa, Asmara, secara bersama-sama melakukan observasi ke lahan sengketa di Desa Morong Kecamatan Sei Lala, Rabu (18/10/2017) pekan lalu.

Hanya saja, untuk memastikan kebun itu tepat berada masih di wilayah kerja PTPN V perlu pembuktian titik koordinat izin lokasi dan IUP tahun 2005 bersama Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Namun demikian kebun dijual oknum Dewan itu kepada Marsono dibangun PTPN V bahkan berada dalam lingkaran parit pembatas kebun PTPN V dengan kebun masyarakat,” sambung H Mahmud.

Di sela observasi, Asmara, tercatat sebagai sempadan kebun eks sengketa membantah menandatangani surat kebun yang dijual oknum Dewan Inhu kepada Marsono. “Ini bukan tanda tangan saya,” sebut H Mahmud mengutip bantahan Marsono.

Bahkan di sela observasi lahan sengketa, Marsono, kembali mengakui lahan dijual oknum Dewan Inhu tersebut kepada Marsono dibangun PTPN V dan berada dalam lingkaran parit pembatas kebun PTPN V.

Dugaan aset PTPN V dijual oknum Dewan Inhu inisial M mulai ‘menguap’ setelah si pembeli lahan (Marsono, red) melaporkan oknum Dewan inisial M dugaan penipuan ke Polres Inhu.

Oknum Dewan dipolisikan penipuan nomor 155/X2017/RIAU/RES INHU, 2 oktober 2017 karena lahan yang dibeli tidak dapat dikuasai dan tidak dapat diterbitkan SKGR.

“Oknum Dewan terlapor tidak pernah menunjukkan etika baik sehingga klien saya merugi Rp 75 juta dan memihak lapor ke Polres,” ungkap Penasehat Hukum (PH) terlapor, Dody Fernando SH MH, usai buat laporan polisi ke Polres Inhu.

Kliennya membayarkan lunas sebesar Rp 75 juta kepada terlapor dengan cara transfer ke rekening BRI milik terlapor Rp 71 juta pada Maret 2017 dan Rp 4 juta tunai dalam bentuk kuitansi bermaterai Rp 6.000.

Berita sebelumnya, terlapor oknum anggota Dewan inisial M membantah menjual lahan sengketa kepada pelapor. “Jika laporannya tidak terbukti saya akan balik lapor pencemaran nama baik,” ancam terlapor mengklarifikasi. (Lamhot)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas