Headlines News :
Home » » Dokumen Tender Hingga Realisasi Anggaran Diduga Rekayasa, Polri dan Jaksa Diminta Usut Pejabat PUPR Bengkalis di Proyek Peningkatan Jalan Sri Bangun-Siak Kecil tahun 2016

Dokumen Tender Hingga Realisasi Anggaran Diduga Rekayasa, Polri dan Jaksa Diminta Usut Pejabat PUPR Bengkalis di Proyek Peningkatan Jalan Sri Bangun-Siak Kecil tahun 2016

Written By Harian Berantas on Sunday, October 1, 2017 | 8:55:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, diminta segera turun tangan melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis, terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanan kegiatan proyek peningkatan jalan Sri Bangun Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan CV. Abdi Citra Perkasa pada tahun 2016 senilai Rp1.284.079.000,-
Beginilah hasil pekerjaan proyek peningkatan jalan Sri Bangun Kec, Siak Kecil-Bengkalis yang dilaksanakan CV. Abdi Citra Perkasa pada tahun 2016 (foto diambil 15 November 2016 dan 9 April 2017)
Hal ini ditegaskan sumber Harian Berantas di Desa Sepotong Dusun Sri Bangun RT 7, RW 04 Kecamatan Siak Kecil, (01/10/2017). Lebih jauh dipaparkannya, sebaiknya Kepolisian Daerah maupun Ke­jati Riau yang langsung menangani kasus proyek yang dibangun di daerah ini, tanpa mendistribusikan pe­nye­lidikan/penyidikan-nya nanti ke pihak Polres atau Kejari Bengkalis.

“Maunya, kalau ada pihak Polda Riau dan Kejati Riau dari Pekanbaru mengusut kasus proyek yang baru setahun pembangunannya didaerah kami ini, langsung saja. Jangan pihak Polres Bengkalis dan Kejari Bengkalisnya, nanti (penyelidikan/penyidikan-red) pasti tidak jalan.

Saya pesimis bila Polres dan Kejari Bengkalis yang mengusutnya. Penyimpangan proyek ini, bukan saja hanya terjadi pada pembangunannya, karena informasi yang kami masyarakat disini dengar, dokumen perusahaan yang mengerjakan proyek ini ada yang direkayasa/palsu. Bahkan didokumen pembayaran biaya anggaran proyek ini pun, kabarnya asal dibuat dan direkayasa lagi, kata sumber.

Proyek tersebut menggunakan material batu krekel, pasir dan semen, yang pekerjaannya diawali pembersihan lokasi lalu dilakukan pengecoran. Sebagai formalitas, badan jalan saat itu cuma ditimbun dengan krekel (base) 1 mobil, lalu dicor dan disiram dengan asphal.

Belum lagi besi wiremesh dan pekerjaan beram jalan. Sesuai speknya di kontrak harus ada pemasangan besi wiremesh, dan beram jalan di kiri kanan harus dibangun. Fakta pekerjaannya dilapangan pada bulan Oktober 2016 lalu itu, cuma sebagian jalan arah didepan sana itu saja yang menggunakan besi wimesh. Sementara timbunan untuk beram kiri-kanan jalan seluruhnya tak dikerjakan, papar sumber yang minta identitasnya dirahasiakan.

Diungkapkannya lagi, bila pihak Kepolisian dan Kejaksaan turun ke lapangan jangan mau ditunjukkan yang mana mau dicheck. “Biasanya check list 100 meter ujung-ujungnya dan di tengah mereka bikin sesuai dengan spek. Artinya yang sesuai spek hanya 100 meter pula dari panjang pekerjaan 1000 meter.

Di daerah jalan lingkar Dompas Kecamatan Siak Kecil disana itu saja tahun kemaren, kejadian penyimpangan pekerjaan fisik seperti didaerah kami ini juga terjadi. Belum lagi pekerjaan pemasangan ketebalan cor beton yang dilakukan, biasanya juga dicuri. Jadi dengan akal-akalan begini berkurang volume semen, pasir, dan batu. Semua volume pasangan kurang yang fakta dilapangan seperti keadaan jalan yang sekarang ini paling juga setengahnya,” ungkap sumber tersebut.

Sumber juga menyesalkan pengawasan terhadap paket proyek peningkatan jalan Sri Bangun Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan nilai Rp1, 2 miliar lebih yang bersumber dari APBD tahun 2016 lalu itu tidak ada pengawasan. Seharusnya, menurutnya pengawasan terhadap proyek milik negara atau pemerintah itu setiap dilaksanakan, harus ada dilokasi. Ini kan tidak ada sama sekali.

Kontraktor hanya mendatangkan material semen, pasir, dan batu. “Itulah akibat pekerjaannya dipercayakan kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan dasar (KD). Apalagi, perusahaan CV. Abdi Citra Perkasa yang dipaksa mengerjakan proyek tersebut dari awal, juga diketahui tidak pernah terlibat sebagai perusahaan yang masuk dalam tahapan tender di ULP tahun 2016. katanya.

Disamping kasus dugaan pemlasuan beberapa dokumen hingga pada proses pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan jalan Sri Bangun di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tahun 2016 yang diduga melibatkan beberapa pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis termasuk Ardiansyah, demikian halnya dugaan penyimpangan proyek pondok pesantren (Pompes) yang terletak di Desa Pergam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan nilai Rp14 miliar, yang kini sedang dalam bidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis.

Dimana Kejaksaan Negeri Bengkalis saat ini, terus melakukan pendalaman penyelidikan terkait pembangunan proyek pondok pesantren (Pompes) yang diduga sarat kepentingan pejabat negara berdasi tersebut. “Iya, proses penyelidikan terus berjalan. Proyek yang dikerjakan terdiri dari Masjid dan sekolah itu saat ini penyidik sedang melakukan audit untuk kedua kalinya dengan melibatkan tenaga ahli dari professional untuk kedua kalinya,” ungkap Kajari, Rahman Dwi Sahputra, Kamis (28/9/2017) pekan lalu.

Dibenarkan Kejari, penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang yang terlibat dalam pembangunan proyek pondok pesantren (Ponpes) di Desa Pergam, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Riau.

“Sebelas orang sudah diperiksa terdiri kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek, Zulfahmi. Dan daftar 11 orang yang sudah dimintai keterangan dalam mega korupsi uang negara tersebut. Perkara dugaan korupsi pembangunan Ponpes di Desa Pergam untuk menaikan status perkaranya ke penyidikan, kita lihat nanti hasil audit dari tenaga ahli.

Diakui Kejari, selain mendalami penyelidikan pihaknya juga mendalami proses dari perencanaan dan proses pelelangan dokumen proyek Pompes tersebut. “Kalau pendalaman perencanaan dan proses dokumen proyek tentunya dari proses lelang perencanaan dan proses lelang. Panitia lelang tahun 2014 itu akan diperiksa dalam waktu dekat, kita lihat nanti hasil pemeriksaan nanti,” ungkap Kejari, Rahman.

Seperti diketahui, pembangunan pesantren tersebut digulirkan sejak tahun 2012, 2013, 2014 semasa Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh. Saat itu, Zulfahmi menjabat Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Sedangkan pihak panitia yang melelangkan proyek, diketahui bernama Ardiansyah, yang sekarang menjabat Kepala bidang pemeliharaan jalan dinas Pekerjaan Umum Bengkalis. (nag/ud)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas