Headlines News :
Home » » Didua Aset Negara Dijual, Oknum DPRD Inhu Terancam Pasal Korupsi

Didua Aset Negara Dijual, Oknum DPRD Inhu Terancam Pasal Korupsi

Written By Harian Berantas on Saturday, October 7, 2017 | 8:13:00 AM

HARIANBERANTAS, INHU- Dengan tegas Dody Fernando, SH,MH kepada Harian Berantas mengatakan, terkait adanya kasus penjualan lahan kebun kelapa sawit milik perusahaan Negara dalam hal ini BUMN PTPN V Sei Lala, yang diduga dilakukan oknum Anggota DPRD Inhu, berinisial M, terhadap Marsono, bisa dilaporkan dan dikenai pasal korupsi.
Kliwon Sirait, Manager PTPN V Amo II Sei Lala (Ft. Lamhot, Kamis, 5/10/2017)
Karena dalam kasus tindak pidana korupsi undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya Pasal 2 dan 3 yang substansi terjadinya kerugian Negara bisa dikenai pasal tindak pidana korupsi (Tipikor), terlebih yang melakukan itu adalah wakil rakyat (DPRD), yang seharusnya menjaga, mengawasi dan mengamankan asset Negara tersebut.

Demikian disampaikan pengacara Marsono, Dody Fernando, SH,MH dalam kasus tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Inhu yang juga politisi Partai Gerindra Inhu ini, yang telah melaporkannya ke Polres Inhu beberapa hari lalu kepada Wartawan Senin (02/10) pekan lalu di Pematang Reba Kabupaten Inhu-Riau.

Menurutnya (Dody Fernando), Marsono melaporkan oknum anggota DPRD Inhu itu dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan, karena Marsono merasa dirugikan yang telah membeli lahan kebun sawit dari M dan Mu, yang nyatanya lahan kebun itu merupakan milik PTPN V Sei Lala yang notabene adalah aset negara.

Berbeda dengan keterkaitan kasus dugaan penipuan dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), karena negara sudah dirugikan dalam hal ini PTPN V Sei Lala, cq Kementerian BUMN, cq. Kementerian Keuangan, maka yang berhak melaporkan kasus Tipikor ini adalah pihak yang merasa dirugikan itu sendiri yaitu PTPN V Sei Lala ke penyidik Polri dan atau penyidik Kejaksaan, papar Dody.

Kronologisnya sangat sederhana lanjutnya, sebagaimana yang telah dilaporkan Marsono terkait dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Inhu itu ke Polres Inhu, maka pihak PTPN V Sei Lala bisa menyusul melaporkan Tipikor sebagaimana bukti bukti yang sudah dilaporkan, karena Negara telah dirugikan yang diduga pelakunya adalah wakil rakyat Inhu, jelas Dody.

Manager PTPN V Sei Lala, Kliwon Sirait ditemui kemarin di Sei Lala mengatakan, terkait masalah perambahan lahan yang rencananya untuk kebun Pola KKPA terhadap masyarakat 4 desa di sekitar kebun plat merah ini, sejak tahun 2004 hingga kini belum bisa direalisasikan kepada masyarakat, karena pihak Pemkab Inhu sendiri tidak menerbitkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).

Kesepakatan yang pernah dilakukan sebelum dibangunnya kebun sawit pola KKPA seluas 1030 hektar itu adalah, 40 persen untuk warga 4 desa dan 60 persen untuk pihak pengelola, artinya sekitar 400 hektar untuk masyarakat dan sekitar 630 hektar untuk PTPN V Sei Lala, atau 100 hektar untuk masing masing desa dengan bagi hasil terhadap masyarakat desa tersebut, yang secara keseluruhan dikelola oleh KUD Indah Permata Gading.

“Namun karena tidak diterbitkannya CPCL oleh Pemkab Inhu, maka kebun sawit Pola KKPA itu tidak dapat dibagikan kepada masyarakat, sebab apa yang membuat dasar hukum pembagiannya” ucap Kliwon.

Padahal tambah Askep PTPN V Sei Lala, Irfan Hasibuan, dana yang digunakan untuk pembangunan kebun Pola KKPA seluas 1030 Ha itu merupakan dana Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Kementerian BUMN via PTPN V Sei Lala, akibatnya dana ini tidak bisa dikembalikan ke Negara yang tadinya sebagai dana pinjaman.

Menurut Kliwon lagi, persoalan ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polres Inhu, setelah pihak PTPN V Sei Lala dimintai keterangan hingga kronologis pembangunan kebun pola KKPA yang menggunakan dana Kementerian Keuangan RI itu, laporan tersebut stagnan dan tidak ada tindak lanjutnya, hingga sejumlah oknum tertentu seenaknya melakukan perambahan lahan bahkan memanen sendiri kebun sawit Pola KKPA itu.

Malahan sekarang ada sejumlah lahan kebun Pola KKPA itu sudah diterbitkan sertifikat berupa Surat Hak Milik (SHM) dari BPN Kab Inhu dan sebahagiannya diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) semasa Anggota DPRD itu menjabat sebagai Kepala Desa Morong Kecamatan Sei Lala, Inhu.

Sekarang oknum anggota DPRD Inhu ini nekat memperjual belikan lahan kebun sawit pola KKPA itu, terbukti sebagaimana yang dilakukannya kepada Marsono yang tidak dibekali surat atas kebun yang diperjual belikan itu, hingga Marsono pun melaporkannya kepada penyidik Polres Inhu.

Menurut Kliwon, dia sudah menghubungi kantor Direksi di Pekanbaru, untuk memfasilitasi pelaporan terkait Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini memperjual belikan kebun sawit Pola KKPA PTPN V Sei Lala, sebab unsur ke arah Tipikor sudah terpenuhi, apalagi adanya bukti pelaporan Marsono di Polres Inhu terkait dugaan penipuan jual beli kebun sawit Pola KKPA yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Inhu itu.

“Masalah ini memang harus ditindak lanjuti secara hukum, sebab jika tidak dilaporkan, kapan uang negara itu bisa dikembalikan...?, sementara yang dimintai pertanggungjawaban oleh Kemnterian Keuangan RI adalah PTPN V Sei Lala” jelas Kliwon.

Hingga berita ini ter-ekspos, oknum anggota DPRD Inhu, Inisial M belum terkonfirmasi awak media, karena sampai saat ini, sejumlah anggota DPRD Inhu diketahui sedang melakukan studi banding ke Kota Bandung (Jabar) jelang dilakukannya pengesahan APBD Perubahan TA 2017, sehingga sulit untuk ditemui atau dihubungi. (Lamhot)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas