Headlines News :
Home » » Dewan Pers Keluarkan Rekomendasi Terkait Pengaduan Bupati Bengkalis Terhadap Media Harian Berantas

Dewan Pers Keluarkan Rekomendasi Terkait Pengaduan Bupati Bengkalis Terhadap Media Harian Berantas

Written By Harian Berantas on Sunday, October 8, 2017 | 12:02:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Upaya Bupati Bengkalis, Amril Mukminin dalam menempuh jalur hukum yang diawali dengan pelaporan di tingkat Kepolisian di Polda Riau, mengenai berita yang dimuat media Harian Berantas pada edisi Jum’at Tanggal 6 Januari 2017, sebagaiamana bukti tanda terima laporan, Nomor: STPL/10/I/ 2016/SPKT/RIAU tanggal 7 Januari 2017, pelaporannya kembali diteruskan kuasa hukumnya Amril Mukminin, Bupati, melalui surat Iwandi-Patar Pangasian & Partners, tertanggal 30 Juli 2017 ke Dewan Pers, akhirnya berunjung pada PPR Dewan Pers.
Dok: Tanda Penerimaan Laporan, Amril Mukminin (Bupati) ke Polda Riau tanggal 07 Januari 2017
Menyikapi aduan Amril Mukminin terhadap media Harian Berantas, sesuai Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers, dengan surat PPR DP, Nomor: 25/PPR-DP/IX/2017, Dewan Pers merekomendasikan Teradu dalam hal ini Harian Berantas memuat hak jawab Pengadu, setelah hak jawab diterima (Harian Berantas) dari Pengadu (Amril Mukminin, Bupati).

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers yang diterima Redaksi ini, Sabtu (07/10/2017) kemaren, DP atau Dewan Pers merekomendasikan Teradu untuk memenuhi ketentuan pasal 12 undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan peraturan Dewan Pers, serta isi PPR tersebut dimuat sebagaimana acuan pasal 12 ayat (2) dan (3) peraturan Dewan Pers, No. 3/Peraturan-DP/ VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers.

Pertimbangan Dewan Pers tentang pengaduan Amril Mukminin (Bupati) yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, seputar berita yang dimuat media harianberantas.co.id beberapa edisi sebelumnya (edisi 6 Januari 2017, 11 Januari 2017, 12 Januari 2017, 17 Januari 2017, 19 Januari 2017, 3 Mei 2017, 6 Juni 2017, 22 Agustus 2017, 25 Agustus 2017), berkaitan dengan perkara kasus dugaan korupsi anggaran bantuan sosial atau Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 senilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272 miliar yang diduga berpotensi Rp.204.616.232.850 atau sebesar Rp204,6 miliar dari jumlah biaya anggaran yang diduga tidak sesuai prosedur Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar (Rp272.277.491.850 - Rp67.661.259,000).

Dimana penyimpangan luar biasa pada era pemerintahan Bupati Bengkalis Ir. Herliyan Saleh, dan era Ketua DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014 didalam pengelolaan dana Hibah/Bansos kala itu, negara diduga berpotensi kerugian negara/daerah Rp.204.616.232.850 atau sebesar Rp204,6 miliar dari jumlah biaya anggaran yang tidak melalui prosedural Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar (Rp272.277.491.850 - Rp67.661.259,000).

Dugaan penyimpangan (korupsi) yang dinilai bukan hanya merugikan negara sebesar Rp31 miliar kala itu, berdasarkan himpunan bukti data yang termuat di DPA Sekda Kabupaten Bengkalis tahun 2012, BAP hasil penyelidikan kepolisian (Polda Riau), LHA BPKP Provinsi Riau, Surat Dakwaan JPU atau Jaksa, Putusan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN), Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru seta hasil kasasi, serta bukti yang diperoleh melalui surat pernyataan oleh salah seorang diantara pelaku yang sudah terpidana sampai sekarang ini dalam kasus korupsi yang sama (Bansos/Hibah).

Dalam Pernyataan Penilaian Rekomendasi (PPR) Dewan Pers yang ditandatangani Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo tanpa tanggal tersebut, Dewan Pers mempertimbangkan, bahwa Dewan Pers telah mengundang teradu untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 31 Agustus 2017.

Mengingat Psl 11 ayat (1) tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/VII/2017) menyebutkan, “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) secara jelas menjelaskan, “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi”, sehingga pada penelitian Dewan Pers atas berita yang diadukan, berdasarkan klarifikasi dan keterangan pengadu dan teradu.

Menanggapi surat Pernyataan Penilaian Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tersebut, pimpinan umum harianberantas, bowonaso, mengatakan, pihaknya menunggu surat hak jawab Amril Mukminin (Bupati Bengkalis) dalam waktu 7 hari kerja.

"Ya, kita tunggu surat hak jawab Amril Mukminin paling lambat 7 hari kerja" Kata Bowonaso di ruang kerjanya, Sabtu (7/10/2017) sore.

Berdasarkan rekomendasi Dewan Pers terkait pengaduan Amril Mukminin, Bupati, terhadap media siber harianberantas.co.id ini, Redaksi media ini pun telah bersedia menunggu hak jawab yang akan diajukan pengadu paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah PPR Dewan Pers diterima pengadu dalam hal ini Amril Mukminin, Bupati. (Ismail)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas