Headlines News :
Home » » Dewan Pengupahan Inhu Sepakati UMK 2018 Sebesar Rp2.751.096

Dewan Pengupahan Inhu Sepakati UMK 2018 Sebesar Rp2.751.096

Written By Harian Berantas on Friday, October 27, 2017 | 8:34:00 AM

HARIANBERANTAS,  INHU- Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2018 sepakati usul Upah Minimum Kabupaten (UMK) Inhu 2018 ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp 2.751.096.00 per bulan, atau naik sebesar 12,71 persen dari UMK tahun 2017 sebesar Rp 2.440.845.00 per bulan.

Rapat Dewan Pengupahan digelar di Aula Kantor Disnaker Pemkab Inhu, Rabu (25/10/2017), dipimpin langsung Kepala Disnaker Inhu, H Nikson SH, bersama empat pimpinan asosiasi buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Inhu,  BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Inhu.

Sekalipun rapat berlangsung alot, namun akhirnya seluruh peserta Rapat Dewan Pengupahan sepakat usul UMK Inhu 2018 naik sebesar 12,72 persen, sebagaimana diatur PP nomor 78 tahun  2015.

Di sela rapat, Ketua FSPTI-KSPSI Kabupaten Inhu, Mukson, di tengah rapat Dewan Pengupahan berpendapat, salah satu urgensi buruh dan pekerja nekat melakukan pidana pencurian dimana tempat buruh bekerja karena upah yang diterima para buruh dan pekerja berada di garis tidak layak.

“Upah yang diterima setiap bulannya sangat memprihatinkan, tidak layak hidup dan belum mampu mengakomodir kelangsungan hidup keluarga,” ungkapnya.

Bahkan para buruh atau pekerja kerap memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara mencuri di tempatnya bekerja. Jadi dapat disimpulkan setelah empat asosiasi buruh di Inhu melakukan survei tentang UMK tahun 2017 sebesar Rp 2,44 juta belum mendekati upah kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk itu, ucap Mukson, upah buruh dan karyawan tahun depan 2018 harus sebesar KHL Rp3,19 juta.

“Coba kita jujur dan pakai hati nurani, apa benar upah sebesar Rp 3 juta per bulan itu layak untuk kelangsungan hidup satu keluarga per bulan,” sindir Mukson di tengah Rapat Dewan Pengupahan di Kantor Disnaker Pemkab Inhu.

“Jangankan Rp 2,4 juta, Rp 3,1 juta saja sudah tidak layak, lantas bagaimana mau hidup sejahtera?” sesal Mukson.

Dijelaskannya, alasan perusahaan tidak mampu memberi upah KHL sebesar Rp 3,19 juta per bulan akan berdampak merugi perusahaan sangatlah tidak rasional. “Itu tidak benar, kalau perusahaan itu merugi pasti akan hengkang, atau sekalian aja hengkang dari Inhu,” tegas Mukson.

Sebab, empat asosiasi buruh mewakili pekerja di Inhu ngotot memperjuangkan upah KHL tahun 2018 nanti sedikitnya Rp 3,19 juta.

Sementara Ketua Apindo Kabupaten Inhu, Alex, berpendapat usulan besaran upah hendaknya mampu mengakomodir aspirasi buruh, menciptakan rasa nyaman kepada pengusaha serta mengacu pada regulasi kenaikan upah di PP nomor 78.

Dikonfirmasi, Plt Sekdakab Inhu H Hendrizal MSi usai membuka acara Rapat Dewan Pengupahan berharap kedua belah pihak sepakat untuk besaran upah tahun depan.

“Harapan saya semua pihak bisa sepakat, sedangkan usulan buruh sebesar KHL itu wajar-wajar saja dan saya serahkan sepenuhnya kepada buruh Inhu,” singkat Hendrizal.

Rapat Dewan Pengupahan dibuka resmi Plt Sekdakab dan dihadiri Kepala Disnaker Inhu, H Nikson SH, bersama  jajaran, mewakili BPJS Naker Jonggi, Kepala BPS Morhan Tambunan, dan Ketua Asosiasi F Hukatan, Winston Pandiangan, Ketua SBSI 1992, Barun, dan Ketua SP3 SPSI April bersama Sekretaris, Diston Pasaribu. (Lamhot)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas