Headlines News :
Home » » Meski Pengadilan Tinggi Riau Telah Melipat Gandakan Hukuman Ketua DPRD Bengkalis di Korupsi Bansos, Jaksa Tetap Kasasi ke Mahkamah Agung

Meski Pengadilan Tinggi Riau Telah Melipat Gandakan Hukuman Ketua DPRD Bengkalis di Korupsi Bansos, Jaksa Tetap Kasasi ke Mahkamah Agung

Written By Harian Berantas on Saturday, September 30, 2017 | 1:43:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Meski hukuman mantan Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi sudah naik menjadi dua kali lipat di Pengadilan Tinggi (PT) Riau,. JPU atau Jaksa penuntut umum menilai masih  terlalu rendah sehingga mereka (Jaksa), mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.
Ket: Tanda Terima Tindak lanjut Laporan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar ke Presiden, KPK dan Kapolri (30-31/08/2017)
JPU pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI, agar hukuman Heru dalam perkara dugaan korupsi dana bansos, diperberat lagi sesuai tuntutan jaksa.

"Kita akan ajukan kasasi ke MA, karena putusan banding masih terlalu ringan dari tuntutan kita," ucap Budhi Fitriadi SH, selaku jaksa penuntut yang menghadirkan Heru Wahyudi kepersidangan, Jum'at (29/9/17).

Panmud Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Deni Sembiring mengatakan jika vonis hukuman Heru bertambah dua kali lipat. Dimana sebelumnya, Pengadilan Tipikor Pekanbaru menghukum terdakwa Heru Wahyudi dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan denda Rp50 juta subsider 2 bulan. Selanjutnya JPU pun mengajukan banding.

"Putusan bandingnya majelis hakim PT Riau menjatuhkan hukuman pidana penjara menjadi 3 tahun denda Rp 100 juta subsider 3 bulan. Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar kerugian negara sebesar Rp 15 juta subsider 6 bulan," terang Deni.

Seperti diketahui, JPU Budhi Fitriadi sebelumnya, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Terdakwa juga dibebankan membayar kerugian negara sebesar Rp 385 juta subsider 4 tahun 6 bulan.

Perbuatan terdakwa Heru Wahyudi ini terbukti melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan, perbuatan terdakwa Heru Wahyudi pada korupsi dana hibah Bansos Kabupaten Bengkalis itu terjadi tahun 2012 lalu. Saat terdakwa duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis. Dimana saat itu Pemkab Bengkalis mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 272 miliar. Dalam pengalokasiannya, ditemukan 2.000 proposal lembaga sosial fiktif yang dilakukan secara berjemaah oleh para Legislator dan Bupati Bengkalis yang saat itu dijabat Herliyan Saleh.

Dalam perkara ini, Hakim Tipikor Pekanbaru sudah memvonis lima anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, yakni Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hidayat Tagor.

Serangkaian dengan itu serta untuk membuktikan kebenaran dugaan keterlibatan beberapa oknum pejabat Negara lagi dalam peristiwa, tempat/waktu kejadian modus perkara korupsi dana Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis dengan total dugaan kerugian negara senilai Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar dari jumlah nilai anggaran tahun 2012 sebesar Rp.272.277.491.850 atau Rp.272 miliar, secara resmi telah kembali ditindak lanjuti hingga kasusnya sampai ke meja Presiden RI.

Dimana dugaan perkara korupsi luar biasa di negeri junjungan Kabupaten Bengkalis secara gamblang itu diungkap dan ditindaklanjuti oleh penggiat anti korupsi pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2017, pasca adanya pernyataan Pengacara/Kuasa Hukum salah satu mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 ke salah satu lembaga Pers, yang dinilai mencampuri produksi Pers atau karya Wartawan, serta merampas kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi.

Dimana oknum pengacara yang dinilai tak paham aturan itu, merasa keberatan jika Pers/Jurnalis yang mengungkap tabir dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah itu, merupakan tokoh pendiri LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (Pelapor).

Bahkan oknum pengacara bersama kawan-kawannya itu, menuding pemberitaan yang dimuat media secara berturut-turut pada edisi sebelumnya, tidak mendasar, serta tidak memperoleh data atau bukti yang valid, (Maunya oknum pengacara ini perlu sekolah dibidang hukum lagi).

Berangkat dari itu, elemen Komunitas Pemberantas Korupsi pun, menilai jika kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis senilai Rp272 miliar tahun anggaran 2012 silam itu, tidak jelas. Sehingga perkembangannya, dipertanyakan dan ditindak lanjuti ke lembaga Kepolisian, KPK, juga kepada Presiden RI, pada tanggal 30-31/2017.

Dari hasil himpunan informasi beberapa media lokal dan nasional, usai bertemu dengan pihak Sesneg Kepresiden RI untuk meminta kenjelasan, pihak LSM Komunitas Pemberantas Korupsi yang diwakili Anas bersama enam orang rekannya mengatakan bahwa, pihak Sekretaris lembaga Presiden Republik Indonesia, akan meneruskan bahan bukti tindak lanjut laporan/pengaduan korupsi tersebut ke Presiden, Jokowi-JK, serta perkembangan informasi berikutnya akan disampaikan ke pihak pelapor.

Disebut Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Muktar, kasus dugaan korupsi dana Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, bukan terhenti pada delapan orang tersangka, terdakwa yang sudah divonis hukuman penjara beberapa bulan atau tahun yang lalu.

Padahal, selain itu masih ada sejumlah nama dan pihak lagi. Pihak LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, mempertanyakan status dan kepastian hukum sejumlah pejabat negara yang termuat dalam beberapa Surat Dakwaan JPU atau Jaksa, dan di beberapa surat putusan hakim tipikor pada pengadilan (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru-Riau.

Pihak Bareskrim Polri, lanjut Mukhtar, status para pihak yang telah tercantum dalam dakwaan Kejaksaan maupun di dalam putusan hakim tipikor pada Pengadilan, masih berlanjut. Hal ini menegaskan juga bahwa informasi penanganan korupsi Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam dihentikan, itu tidak benar.

"Begini, informasi kasus dugaan korupsi Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis itu mau hentikan, itu semuanya tidak benar dan bohong. Bahkan bukti tambahan lainnya pun, sudah kami cukupkan, dan telah diterima oleh lembaga Kepolisian, KPK dan Presiden RI" ucap Mukhtar, di Jakarta belum lama ini.

Berdasarkan rilis Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, dibawah asuhan Redaksi media Berantas, bahwa dalam kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis, negara diduga telah dirugikan sebesar Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar dari jumlah nilai anggaran  yang tidak melalui prosedur pada tahun 2012 itu sebesar Rp.272.277.491.850 atau Rp.272 miliar.

Kemudian, adanya pelanggaran hukum atas tidak dilaksanakan dan dipatuhinya keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/II/2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah/Bansos, sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar kepada Bupati, yang disertai seluruh bahan proposal merupakan aspirasi wakil rakyat (DPRD) periode 2009-2014 yang disampaikan lewat satu pintu (Jamal Abdillah) ketika itu, setelah plafon anggaran sementara (PPAS)-nya disyahkan. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas