Headlines News :
Home » » Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Telah Dilimpahkan ke Polda Riau, Unsur Tipikor di Proyek Jembatan Sei Kelakap Siak Belum Ditemukan Bareskrim Polri

Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Telah Dilimpahkan ke Polda Riau, Unsur Tipikor di Proyek Jembatan Sei Kelakap Siak Belum Ditemukan Bareskrim Polri

Written By Harian Berantas on Wednesday, September 20, 2017 | 11:30:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, telah menidaklanjuti dan menelaah fakta hukum tindak pidana korupsi di kasus proyek jembatan sungai  kelakap (tahap I) tahun anggaran 2014 silam dengan nilai sebesar Rp9.058.173.000,- Namun hingga kini Bareskrim Polri belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum “Korupsi”. Sementara perkara dugaan pemalsuan tandatangan dalam dokumen proyek pembangunan jembatan sungai  kelakap (tahap I) tahun 2014 tersebut, telah dilimpahkan ke Ditreskrum Polda Riau.

Demikian isi surat pemberitahuan perkembangan penanganan laporan pengaduan yang dikirim Bareskrim Polri melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kasubdit III Polda Riau kepada Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), dengan surat Nomor: B/79/IX/2017/ Reskrimsus, Tanggal 19 September 2017 sore.

Sehubungan laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh DPP LSM KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jembatan Sungai Kelakap Siak Tahap I TA, 2014 terhadap saudara Salim (pemilik PT. Surya Citra Karya Gemilang) penanganannya sudah ditindaklanjuti dan ditelaah oleh Bareskrim Polri dengan fakta-fakta belum ditemukannya perbuatan melawan hukum.

“Sedangkan terkait laporan adanya dugaan pemalsuan tandatangan berkaitan dengan point a, penanganannya sudah dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Riau melalui Nota Dinas Nomor: B/ND-259/IV/2016/Reskrimsus, tanggal 15 April 2016 perihal pelimpahan laporan masyarakat” ujar Bareskrim Polri melalui surat Plt Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Diwartakan media massa sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau, pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Perkara (SP3) yang diduga dilakukan Khairul Istimah, yang disebut-sebut salah seorang Timses Bupati Siak Syamsuar.

Khairul Istimah dilaporkan ke Polda Riau karena diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan Direktur PT Surya Cipta Karya Gemilang. Ir Sulijar Situmeang untuk pembayaran proyek Jembatan Kalakap yang dianggarkan dalam APBD Siak tahun 2014 sebesar Rp9.058.173.000,-

Sulijar Situmeang melalui rekannya Salim (pemilik PT SCKG) di MP Pekanbaru kepada sejumlah media 26 Juli 2016 lalu membenarkan, jika pihak Ditreskrimum Polda Riau telah mengeluarkan SP3 (Penghentian Perkara). Namun karena dalam penghentian (SP3) perkara tersebut ada yang janggal, Polisi menyarankan korban (pelapor), membuat laporan baru di SPKT Polda Riau, adan atau menempuh jalur praperadilan.

"Pihak penyidik menilai tidak cukup bukti kasus ini dilanjutkan. Padahal hasil Labkrim Medan berpendapat tanda tangan di seluruh dokumen proyek dan sejumlah cek Bank Mandiri itu Non Identik dengan tanda tangan pak Sulijar Situmeang. Tetapi anehnya, penyidik belum menemukan bukti siapa yang memalsukan. Ini kan aneh, masak kami pelapor yang mencari orang yang memalsukan,'' tukas Salim.

Pihak PT SCKG, imbuh Salim, telah bertemu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau. Dirreskrimum menyarankan pihak pelapor untuk menempuh jalur hukum, yaitu Praperadilan, dan atau membuat laporan polisi lagi di Polda Riau. 

Di sampingi itu, pelapor juga disarankan untuk sekaligus melaporkan tindak kejahatan perbankan. Karena diduga ada keterlibatan pihak Bank Mandiri dalam perkara tersebut. Pencairan uang proyek juga dilakukan dengan cara memaslukan tanda tangan petinggi PT SCKG, Sulijar Situmeang.

"Hari ini kita laporkan tindak kejahatan perbankannya ke pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau,'' kata Salim lagi.

Terlepas soal itu, dipaparkan Salim, kasus pemalsuan tanda tangan ini berawal ketika PT SCKG memenangkan proyek pekerjaan Jembatan Kelakap, Siak senilai Rp9 miliar lebih. Setelah proyek selesai, pihak PT SCKG kaget karena ada orang lain yang mencairkan atau menerima uang hasil pekerjaan tersebut.
"Semua dokumen dipalsukan. Mereka juga membuka rekening baru dengan identitas dan tanda tangan Sulijar Situmeang. Ini kan sudah keterlaluan, makanya pihak Bank Mandiri nya juga kita laporkan,'' tegasnya.

Salim menduga dalam perkara ini tidak hanya dilakukan seorang Khairul Istimah tetapi juga melibatkan oknum oknum lain di Pemerintah Kabupaten Siak.

Sebelumnya juga, Kabid Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, saat jumpa Pers di kantor Inspektur Inspektorat Siak, Senin (09 Mei 2016) lalu menyebutkan, jika proses pekerjaan pada proyek pembangunan Jembatan Sungai Kelakap (tahap I) tahun 2014 di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tersebut sudah selesai.

Diakuinya, proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh.

Sementara dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPK, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar.

Jembatan kelakap itu, dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015 lalu. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan lapangan jelasnya.

“Mengenai masalah jembatan kelakap itu, saya tak mau menjelaskannya disini. Ditanya aja di Polda Riau atau di Mabes Polri. Karena yang dapat menjelaskan itu, hanya Polisi dan pelapor. Apalagi,  pelapor itu punya hak untuk menjelaskannya, karena dia pelapor punya SP2HP sendiri dari Kepolisian” kata Ardi. (Mill)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas