Headlines News :
Home » » Informasi, Tidak Berkaitan Dengan Kasus Korupsi Bansos Rp.272 Miliar Bupati Bengkalis silahturahmi Dengan Kapolda Riau

Informasi, Tidak Berkaitan Dengan Kasus Korupsi Bansos Rp.272 Miliar Bupati Bengkalis silahturahmi Dengan Kapolda Riau

Written By Harian Berantas on Sunday, September 24, 2017 | 2:27:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Himpunan informasi dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, usai pertemuan Bupati Amril kepada Kapolda Riau yang baru, Brigjen Nandang, Rabu (20/09/2017) lalu menjelaskan, selain mengucapkan selamat datang dan bertugas di Bumi Lancang Kuning.
Ket: salah satu dokumen LHA BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas pemberian bantuan Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272 miliar yang diduga tidak melalui prosedur (Dok. Harian Berantas)
Keduanya juga membahas beberapa persoalan, khususnya harapan Kapolda Riau kepada pemerintah dan masyarakat di kabupaten dengan 136 desa dan 19 kelurahan ini. Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang berhasil menemui Kapolda Riau, langsung diterima dan disambut baik oleh Brigjen Nandang di ruang kerjanya di Mapolda Riau, Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru-Riau.

Pertemuan ini menurut versi Pemkab Bengkalis hanya merupakan silaturahmi biasa,  dan sekaligus Bupati mendukung pemberantasan narkoba di Daerahnya.

"Tidak ada kaitan dengan perkara dugaan korupsi “Bansos” Bengkalis yang di tangani Polda Riau". 

Kutipan informasi dari Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri menjelaskan, selain mengucapkan selamat datang dan bertugas di Bumi Lancang Kuning, keduanya juga membahas beberapa persoalan, khususnya harapan Kapolda Riau kepada pemerintah dan masyarakat di kabupaten dengan 136 desa dan 19 kelurahan ini. 

Melalui Bupati Bengkalis, imbuh Johan, Pak Nandang, begitu Kapolda Riau ini lebih suka disapa, meminta agar masyarakat di 11 kecamatan di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, mendukung sepenuhnya setiap upaya yang dilakukan Kepolisian, khususnya Polres Bengkalis dalam memberantas dan memerangi peredaran narkoba.

Kepada seluruh warga Kabupaten Bengkalis, dia minta untuk selalu waspada. Jangan pernah terlibat kasus narkoba. Selain sangat merugikan, hukuman juga sangat berat. Apalagi yang dijadikan target sindikat narkoba ini adalah generasi muda, generasi masa depan harapan bangsa.

Seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis diharapkannya bahu membahu dan menyatakan perang terhadap narkoba jenis apapun.

Segera laporkan kepada aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Bengkalis bila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing dengan cepat,” harapnya.

Hal lain yang diharapkan Kapolda Riau agar didukung penuh oleh Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat di daerah ini, yaitu soal penangangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sebelumnya menerima kunjungan Bupati Amril tersebut, pada kegiatan feerwell and wellcomeKapolda Riau di halaman Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jalan Patimura, Pekanbaru, Jum'at, (8/9/1)7 lalu, dia mengatakan, jabatannya sebagai Kapolda Riau saat ini akan melanjutkan program Kapolda yang lama. Termasuk soal penanganan Karhutla.

“Saya melihat apa yang dilakukan Kapolda yang lama cukup maksimal bisa menekan titik api. Karena itu saya berharap kita bersama-sama untuk terus menekan sampai titik api tidak ada lagi," ungkap Nandang, kala itu.

Di bagian lain, dia juga menerangkan Bumi Melayu yang sarat dengan pantun, termasuk di Provinsi Riau sebagai gambaran kedamaian.

“Masyarakat yang berpantun pantang konflik dan bertengkar. Karena pantun adalah cerminan jiwa, hati seseorang yang memerlukan kedamaian berbangsa dan bernegara,” paparnya. 

Sementara sebelumnya, pasca  adanya pernyataan oknum Pengacara/Kuasa Hukum salah satu mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 ke salah satu lembaga Pers, yang dinilai ikut serta merampas kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi oleh media dan elemen masyarakat, membuat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (aktivis) pada tingkat DPP lebih sungguh-sungguh kembali menindaklanjuti dan mempertanyakan penanganan perkara kasus dugaan korupsi dana Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 dengan dugaan potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp204 miliar (Rp.272.277.491.850 atau Rp.272 miliar dikurangi dari nilai anggaran yang syah/resmi ketika itu hanya sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar).

Dimana oknum pengacara yang dinilai tak paham aturan itu, merasa keberatan jika Pers/Jurnalis yang mengungkap tabir dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah itu, merupakan tokoh pendiri LSM Komunitas Pemberantas Korupsi.

Bahkan oknum pengacara bersama kawan-kawannya itu, menuding pemberitaan yang dimuat media secara berturut-turut pada edisi-edisi sebelumnya, tidak mendasar, serta tidak memperoleh data atau bukti yang valid, (Apa tahunya pengacara yang satu itu ya?

Akibatnya, elemen Komunitas Pemberantas Korupsi pun, menilai jika kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/ Hibah untuk Kabupaten Bengkalis senilai Rp272 miliar tahun anggaran 2012 silam itu, tidak jelas. Sehingga perkembangannya, dipertanyakan dan ditindak lanjuti kembali ke lembaga Kepolisian, KPK, juga kepada Presiden RI, pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2017 bulan lalu.

Dari himpunan informasi beberapa media lokal dan nasional, usai bertemu dengan pihak Sesneg Kepresiden RI untuk meminta kenjelasan, pihak LSM Komunitas Pemberantas Korupsi yang diwakili Anas bersama enam orang rekannya mengatakan bahwa, pihak Sekretaris lembaga Presiden Republik Indonesia, akan meneruskan bahan bukti tindak lanjut laporan/pengaduan korupsi tersebut ke Presiden, Jokowi-JK, serta perkembangan informasi berikutnya akan disampaikan ke pihak pelapor dalam kurun empat belas (14) hari atau dua minggu selanjutnya.

Muktar selaku Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi menyebutkan, kasus dugaan korupsi dana Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, bukan terhenti pada delapan orang tersangka, terdakwa yang sudah divonis hukuman penjara beberapa bulan atau tahun yang lalu.

Padahal, selain itu masih ada sejumlah nama dan pihak lagi. Pihak LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, mempertanyakan status dan kepastian hukum sejumlah pejabat negara yang termuat dalam beberapa Surat Dakwaan JPU atau Jaksa, dan di beberapa surat putusan hakim tipikor pada pengadilan (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru-Riau.

Pihak Bareskrim Polri, lanjut Mukhtar, menjelaskan bahwa status para pihak yang telah tercantum dalam dakwaan Kejaksaan maupun di dalam putusan hakim tipikor pada Pengadilan, masih berlanjut, mudah-mudahan dalam waktu dekat, tersangka barunya tidak terpungkiri pasti ada.

Hal ini menegaskan juga bahwa informasi penanganan korupsi Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam dihentikan, itu tidak benar. "Begini, informasi kasus dugaan korupsi Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis itu mau hentikan, itu semuanya tidak benar dan bohong. Bahkan bukti tambahan lainnya pun, sudah kami cukupkan, dan telah diterima oleh lembaga Kepolisian, KPK dan Presiden RI" ucap Mukhtar, di Jakarta, Senin (11/09/2017) yang lalu.

Berdasarkan rilis Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, dibawah asuhan Redaksi media Berantas, bahwa dalam kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis, negara diduga telah dirugikan sebesar Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar dari jumlah nilai anggaran  yang tidak melalui prosedur pada tahun 2012 itu sebesar Rp.272.277.491.850 atau Rp.272 miliar.

Kemudian, adanya pelanggaran hukum atas tidak dilaksanakan dan dipatuhinya keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah/Bansos, sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar kepada Bupati, yang disertai seluruh bahan proposal merupakan aspirasi wakil rakyat (DPRD) periode 2009-2014 yang disampaikan lewat satu pintu ketika itu, setelah plafon anggaran sementara (PPAS)-nya disyahkan. Sehingga, materi dugaan perbuatan persengkokolan korupsi luar biasa ini pun, dinilai penyelidikannya tidaklah rumit seperti yang diperhitungkan. (Ans)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas