Headlines News :
Home » » Dugaan Kerugian Negara Rp204 Miliar, Korupsi Bansos Bengkalis Dipertanyakan ke Presiden dan Kapolri

Dugaan Kerugian Negara Rp204 Miliar, Korupsi Bansos Bengkalis Dipertanyakan ke Presiden dan Kapolri

Written By Harian Berantas on Tuesday, September 12, 2017 | 1:06:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Untuk membuktikan kebenaran dugaan keterlibatan beberapa oknum pejabat Negara berdasi atas peristiwa, tempat/waktu kejadian modus perkara korupsi dana Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis dengan total dugaan kerugian negara senilai Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar dari jumlah nilai anggaran  yang tidak melalui prosedur pada tahun 2012 silam sebesar Rp.272.277.491.850 atau Rp.272 miliar, secara resmi kembali ditindak lanjuti hingga sampai ke meja Presiden RI.
Tanda Terima Surat atas Bahan Bukti Baru ke Presiden RI (30/08/2017)
Dugaan perkara korupsi luar biasa di negeri junjungan Kabupaten Bengkalis secara gamblang ini kembali diungkap dan ditindaklanjuti oleh penggiat anti korupsi dari lembaga LSM, (30-31 Agustus 2017), berdasarkan pernyataan Pengacara/Kuasa Hukum salah satu mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 ke salah satu lembaga Pers, yang dinilai ikut serta merampas kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi oleh media dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (aktivis).

Dimana oknum pengacara yang dinilai tak paham aturan itu, merasa keberatan jika Pers/Jurnalis yang mengungkap tabir dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah itu, merupakan tokoh pendiri LSM Komunitas Pemberantas Korupsi.

Bahkan oknum pengacara bersama kawan-kawannya itu, menuding pemberitaan yang dimuat media secara berturut-turut edisi sebelumnya, tidak mendasar, serta tidak memperoleh data atau bukti yang valid, (Apa tahunya pengacara yang satu ini ya?

Berangkat dari itu, elemen Komunitas Pemberantas Korupsi pun, menilai jika kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis senilai Rp272 miliar tahun anggaran 2012 silam itu, tidak jelas. Sehingga perkembangannya, dipertanyakan dan ditindak lanjuti kembali ke lembaga Kepolisian, KPK, juga kepada Presiden RI, pada tanggal 30-31/2017.
Dok: tanda terima dari Mabes Polri dan tanda terima dokumen baru dari KPK (31/08/17)
Usai bertemu dengan pihak Sesneg Kepresiden RI untuk meminta kenjelasan, pihak LSM Komunitas Pemberantas Korupsi yang diwakili Anas bersama enam orang rekannya mengatakan bahwa, pihak Sekretaris lembaga Presiden Republik Indonesia, akan meneruskan bahan bukti tindak lanjut laporan/pengaduan korupsi tersebut ke Presiden, Jokowi-JK, serta perkembangan informasi berikutnya akan disampaikan ke LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, empat belas (14) hari atau dua minggu kedepan.

Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Muktar kepada Wartawan, kasus dugaan korupsi dana Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, bukan terhenti pada delapan orang tersangka, terdakwa yang sudah divonis hukuman penjara beberapa bulan dan tahun yang lalu. Padahal, selain itu masih ada sejumlah nama dan pihak lagi. Pihak LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, mempertanyakan status dan kepastian hukum sejumlah pejabat negara yang termuat dalam beberapa Surat Dakwaan JPU atau Jaksa, dan di beberapa surat putusan hakim tipikor pada pengadilan (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru-Riau.

Pihak Bareskrim Polri, lanjut Mukhtar, menjelaskan bahwa status para pihak yang telah tercantum dalam dakwaan Kejaksaan maupun di dalam putusan hakim tipikor pada Pengadilan, masih berlanjut, mudah-mudahan dalam waktu dekat, tersangka barunya tidak terpungkiri pasti ada.‎

Hal ini menegaskan juga bahwa informasi penanganan korupsi Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam dihentikan, itu tidak benar. "Begini, informasi kasus dugaan korupsi Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis itu mau hentikan, itu semuanya tidak benar dan bohong. Bahkan bukti tambahan lainnya pun, sudah kami cukupkan, dan telah diterima oleh lembaga Kepolisian, KPK dan Presiden RI" ucap Mukhtar, Senin (11/09/2017) sore.

Menurut rilis Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, dibawah asuhan Redaksi media Berantas, bahwa dalam kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis, negara diduga telah dirugikan sebesar Rp.204. 616.232.850 atau Rp204 miliar dari jumlah nilai anggaran  yang tidak melalui prosedur pada tahun 2012 silam itu sebesar Rp.272.277.491.850 atau Rp.272 miliar.

Kemudian, adanya pelanggaran hukum atas tidak dilaksanakan dan dipatuhinya keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah/Bansos, sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar kepada Bupati, yang disertai seluruh bahan proposal merupakan aspirasi wakil rakyat (DPRD) periode 2009-2014 yang disampaikan lewat satu pintu ketika itu, setelah plafon anggaran sementara (PPAS)-nya disyahkan.

Artinya, materi atas kasus dugaan perbuatan persengkokolan korupsi luar biasa tersebut dinilai penyelidikannya tidak rumit, sehingga pikiran masyarakat Kabupaten Bengkalis termasuk mahasiswa/Okp dan lain sebagainya, tidak terperas dalam hal peduli melalui aksi damai/unjuk rasa dalam penegakkan hukum di republik ini. Kami dari elemen Komunitas Pemberantas Korupsi, tetap fokus mempertanyakannya, karena masih banyak nama-nama yang terlibat, termasuk aktor intelektualnya yang belum masuk ke ranah hukum. (isma/soz)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas