Headlines News :
Home » » Diduga Rugikan Negara Puluhan Miliar, Massa LSM Komunitas Pemberantas Korupsi di Bandung Tuntut PT. Telkom dan PT. Pos Indonesia

Diduga Rugikan Negara Puluhan Miliar, Massa LSM Komunitas Pemberantas Korupsi di Bandung Tuntut PT. Telkom dan PT. Pos Indonesia

Written By Harian Berantas on Wednesday, September 20, 2017 | 11:38:00 PM

HARIANBERANTAS, JAWA BARAT- Ratusan massa LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPW LSM KPK) wilayah Provinsi Bandung-Jawa Barat, Selasa (18/09/2017), melakukan unjuk rasa didua perusahaan BUMN sekaligus yakni,  PT. Telkom dan PT Pos Indonesia.

Aksi yang dilakukan aktivis anti korupsi wilayah Jawa Barat (Jabar) tersebut, terkait beberapa kasus dugaan korupsi yang diduga melilit tubuh ke dua perusahaan BUMN di Provinsi Bandung selama ini.

Massa bergerak menuju kehalaman PT telkom, Jl. Japati No. 1, Bandung untuk meminta pertanggungjawaban terhadap anggaran pengadaan kabel fiber optiktipe G655 C, dan pada pekerjaan integrated managed service infra akses dengan PT. Telkom Akses.

Dari pantauan sejumlah media, massa yang terdiri lebih ratusan itu, membawa sebuah poster berisikan tuntutan agar permasalahan kegiatan pengadaan kabel fiber optiktipe G655 C yang diduga tanpa melakukan studi kelayakan karakteristik fiber optik. Sebab hal itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang performansinyal sekaligus uji kelayakan redaman (attenuation) kabel per kilometer  demi budget dan margin system yang baik.

Sementara itu untuk pekerjaan integrated managed service infra akses dengan PT Telkom Akses yang dilakukan secara penunjukan langsung (PL), dengan kontrak No. K.Tel. 100/HK.810/DNB-000/2014 tanggal 30 Jan 2014 dan harga kontrak berdasarkan surat pesanan, massa meminta pertanggungjawaban lantaran diduga adanya penggelembungan harga hingga mencapai tujuh belas miliar.

Menurut mereka (aksi damai), PT Telkom diduga telah melakukan pembusukan lantaran pada pengadaan barang berupa kabel fiber optiktipe G655 C tahun anggaran 2015 sebesar Rp8.413.106.900,00,- diduga tidak sesuai dengan speksifikasi teknis (Spek) yang ditetapkan dalam surat perjanjian dan perencanaan.

Sedangkan seluruh pengadaan barang, diketahui telah diserahterimakan kepada PT.Telkom yang disertai dengan pembayaran nilai anggaran secara lunas.

Selain itu juga, massa meminta dan mendesak aparat penegak hukum agar menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan kabel fiber optiktipe G655 C, serta mark up dalam proyek pekerjaan Integrated Managed Service Infra Akses Tembaga kurang lebih sebesar Rp16.945.616.580,00,-

Ditempat lain, massa LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, juga mendangi kantor pusat PT. Pos Indonesia, Jln. Cilaki No. 73 Bandung. Ditempat ini massa LSM KPK meminta pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia terkait dugaan penyalahgunaan anggaran 77 PKS, perikatan sewa tanah dan bangunan yang tidak ditandatangani dengan nilai sebesar Rp4.986.450.344,00.

Sebab sekira 21 naskah sewa tanah dan gedung tidak memiliki naskah perjanjian kerjasama  asli yang diduga disalahgunakan serta berpotensi bermasalah dikemudian hari, ungkap aksi.

Selain kedua permasalahan itu, mereka (pengunjuk rasa), meminta penjelasan PT. Pos Indonesia wilayah Bandung, terkait pengadaan videotron. Karena proses pengerjaan proyek tesebut dilapangan, diduga bermasalah yang berpotensi merugikan keuangan negara, bahkan kasusnya pun, pernah ditangani dan diperiksaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, sebagaimana keterangan pihak PT Pos Indonesia melalui surat bernomor 591/DIVISI HUKUM/0317 Tanggal 17 Maret 2017 kepada LSM KPK wilayah Jawa Barat. (relis LSM KPK, Jabar)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas