Headlines News :
Home » » Saatnya KPK Harus Rekrut Penyidik Independen

Saatnya KPK Harus Rekrut Penyidik Independen

Written By Harian Berantas on Sunday, August 6, 2017 | 12:38:00 PM

HARIANBERANTAAS, JAKARTA--- Untuk menguatkan anti rasuah atau KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan merekrut penyidik independen. Pasalnya, lebih dari 50 persen penyidik KPK berasal dari kepolisian.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan menuturkan, penyidik independen bisa meningkatkan kualitas penyidikan KPK serta melepaskan lembaga antikorupsi tersebut dari bayang-bayang kepolisian.

"Ada double loyalty disini yang tidak bisa dipungkiri menjadi pelemahan KPK dari dalam. Ini waktunya Indonesia secara serius meniru langkah yang diambil negara yang sukses memberantas korupsi seperti Singapura dan Hongkong yang berhasil dengan merekrut penyidik independen," kata Adnan dalam diskusi bertajuk Cerita Novel, KPK, dan Pansus DPR di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Agustus 2017 kemaren.

Adnan menambahkan, ekosistem politik Indonesia tak mendukung pemberantasan korupsi seperti proses pemilihan komisioner KPK di DPR. Anggota dewan tampak sengaja memilih komisioner yang kurang kredibel.

"Selama DPR masih menjadi pihak yang menentukan pimpinan KPK karena mereka suatu saat bisa berhadapan dengan KPK. Maka komisioner pun dipilih yang meragukan atau memiliki kelemahan," tuturnya.

Pelemahan KPK pun semakin nyata dengan adanya Pansus KPK yang dibentuk DPR. Adnan menyebut DPR hanya mencari kesalahan sehingga tak masuk pada isu yang substantif.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu membantah bahwa pansus tidak substantif. Ia mengaku punya bukti dan saksi yang tersumpah atas temuan-temuan pansus.

Masinton membeberkan bahwa KPK sengaja mengarahkan saksi palsu untuk menjerat tokoh tertentu. Pansus, katanya juga menemukan adanya dua unit tempat tinggal yang dijadikan tempat penyekapan saksi palsu. Selain itu, pihaknya menemukan penyitaan aset yang tidak diserahkan pada negara serta pemberian Justice Collaborator yang tidak pada tempatnya.

"Ini semua dari saksi tersumpah dan ada buktinya. Kami pun nanti akan terjun ke lapangan untuk memeriksa. KPK tinggal tunggu pemanggilan dan katakan jelaskan semuanya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menyebut pihaknya tidak lagi mendukung pansus karena tidak obyektif. Ia pun menyebut seharusnya pansus lebih mengutamakan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) penyelidikan dan penuntutan dalam tubuh KPK.

"Pansus harusnya menyempurnakan SOP KPK dalam menjalankan tugasnya karena dengan memperbaiki SOP, maka bisa menghindari intervensi dalam penanganan kasus korupsi," kata Ferry.

Kritik untuk pemberantasan korupsi pun menurut Ferry tak serta merta hanya bisa dialamatkan pada KPK. Sebab, tugas pemberantasan korupsi juga ada pada institusi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Ketiga lembaga menjadi saling terkait sehingga, jika ada evaluasi, maka sebaiknya evaluasi dan kritik juga lembaga-lembaga tersebut," ungkapnya. (Des/Sos)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas