Headlines News :
Home » » Polri dan Jaksa Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos dan Ijazah Palsu Bupati Bengkalis

Polri dan Jaksa Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos dan Ijazah Palsu Bupati Bengkalis

Written By Harian Berantas on Tuesday, August 22, 2017 | 9:56:00 AM


HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Kabupaten Bengkalis (Gerak), berunjuk rasa di Mapolres Bengkalis dan kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (21/07/2017) kemaren. Mereka mendesak Kapolri dan Jaksa Agung RI melalui Kapolres dan Kejari Bengkalis untuk mengusut tuntas korupsi dana Bansos/Hibah untuk Bupati Amril Mukminin pada saat menjabat anggota DPRD Bengkalis, dan ijazah palsu sang Bupati, termasuk kasus dana alokasi khusus (DAK), dan praktek mafia proyek di ULP Kabupaten Bengkalis tahun 2017.


“Pak Polisi!!! Tuntaskan Persoalan Bansos dan Ijazah Palsu Bupati Bengkalis, KPK tolong tangkap mafia dan makelar proyek di ULP Bengkalis. Kinerja Bupati berdampak buruk, usut secara tuntas penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016, diminta netralitas pihak berwajib dalam menyikapi situasi Kabupaten Bengkalis sesuai tugas dan fungsinya,” tegas koordinator Gerak, Agam.

Lebih lanjut, M. Fakhrorozy alias Agam yang juga dikoordinatori Fitra Budiman SH, Misri, Afdal Aulia, Affan, Agus Harianto alias Bacok dan Haris itu, mengulangi dan meminta penegak hukum bisa menjelaskan status Bupati Bengkalis Amril Mukminin terkait kasus bansos dan Ijazah, serta meminta saber pungli di kantor unit layanan pengadaan yang diduga adanya penerimaan suap dan pungutan liar.
   
Sebelumnya diketahui, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, adalah termasuk orang ke sekian yang masuk daftar catatan dakwaan Jaksa atau JPU, dan di beberapa surat putusan Hakim Tipikor di Pekanbaru-Riau.
   
Bupati Amril Mukminin adalah anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi alokasi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp204 miliar lebih.

Amril Mukminin diduga tersangkut di korupsi Bansos/Hibah tersebut sebesar Rp1.475. 000.000,00,- (Rp1,4 miliar). Menurut keterangan yang termuat di beberapa surat dakwaan JPU dan juga dalam putusan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, termasuk Amril Mukminin telah ikut memperkayakan diri sendiri dan orang lain, sehingga negara dalam hal ini Pemda Bengkalis telah dirugikan.

Diwartakan media sebelumnya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tengah gencar mempelajari kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin seperti yang dilaporkan masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi terkait pelaporan masyarakat mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Bengkalis," kata Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti Paristiyanti Nurwardani dalam diskusi bertajuk 'Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Kepala Daerah' yang diselenggarakan lembaga Pilkada Watch dikutip dari Antara, Kamis (2/2/2017) lalu.

Menurut Paristiyanti, pada verifikasi data awal jejak pendidikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, yang bersangkutan telah membuktikan pernah menjalani pendidikan strata 1 dan terdaftar di sebuah perguruan tinggi sesuai ijazah yang dilampirkan saat mencalonkan diri sebagai bupati. Keabsahan pendidikan Amril juga dijamin oleh perguruan tinggi bersangkutan.

Namun kata dia, datang lagi laporan masyarakat bahwa ada dugaan perguruan tinggi di mana Amril menjalani pendidikan tidak memiliki izin.

"Kemenristek Dikti akan kembali melakukan pengecekan. Tentunya pengecekan akan melibatkan pihak masyarakat pelapor dengan tim terlapor," ujar Paristiyanti.

Paristiyanti menyampaikan, pihaknya hanya bertindak selaku wasit dalam upaya membuktikan laporan. "Kalau terbukti universitasnya tidak memiliki izin, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Dan ijazahnya tentu ilegal," jelas dia.

Dugaan penyimpangan lain adalah, pengelolaan alokasi dana khusus (DAK) tahun 2016. Dimana pada tahun 2016, diketahui Pemkab Bengkalis telah menganggarkan penerimaan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan/fisik dan non fisik yang masing-masing dicatat di LRA sebagai DAK dan transfer pemerintah pusat dengan masing-masing anggaran sebesar Rp100.894.558.000,00 dan Rp203.501.522.000, 00,- Dari realisasi anggaran DAK fisik dan non fisik yang diterima oleh Kas per 30 Desember 2016 lalu tersebut sebesar Rp68.312.742.000,00 dan Rp114.052.920.625,00,-.

Namun terungkap bahwa berdasarkan laporan penggunaan anggaran sesuai laporan Bupati Bengkalis pada masing-masing Kementerian Republik Indonesia, penggunaan alokasi khusus (DAK) selama tahun 2016 itu sebesar Rp114.052.920.625,00.

Sementara itu, sisa dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik atas tunjangan profesi guru dari sebelum tahun 2016 yang masih berada di Kas Daerah terungkap sebesar Rp47.774.294. 293,00. Bahkan jumlah dana alokasi khusus (DAK) di kas daerah pada tahun 2016 pun, sebesar Rp230.139.956.918.00 (Rp182.365.662.625,00 + Rp47.774.294.293,00).

Artinya, dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016, diduga sebagian besar disalahgunakan untuk mendanai kegiatan lain yang tidak masuk pada peruntukkan pengelolaan anggaran DAK sesungguhnya.

Dugaan penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) yang luar biasa pada tahun 2016, juga telah menjadi temuan lembaga-lembaga auditor, seperti badan pemeriksa keuangan (BPK) RI.

Bahkan BPK RI, telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bengkalis, agar pada tahun 2017 sisa dana alokasi khusus (DAK) yang belum dilaksanakan tetap digunakan, dan memerintahkan kepala BPKAD selaku BUD dan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku kuasa BUD agar melakukan pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kas sesuai ketentuan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Rahman Dwi Saputra, kepada Harian Berantas dan awak media lain melalui  Kasi Datum, Yustina, Senin (21/08), “Aspirasi soal kasus pengelolaan anggaran DAK tadi, kami pelajari dulu. Memang lebih menarik kalau ada laporan dari LSM atau masyarakat yang masuk ke kami, supaya Jaksa kami cepat melakukan penyelidikan lagi”,ujar Yustina.

Dari beberapa persoalan kasus hukum korupsi yang diduga dimelibatkan Bupati Amril Mukminin, seperti diorasi-kan ratusan massa gerakan rakyat Kabupaten Bengkalis “Gerak” di Mapolres Bengkalis dan Kejari Bengkalis, hingga berita ini turun, hendphon milik pribadi Amril Mukminin saat dihubungi Harian Berantas, belum diaktifkan.

Sementara dalam waktu dekat ini (minggu mendatang), Kepolisian dan Kejaksaan akan dipertanyakan lagi soal kebenaran pengusutan kasus dugaan korupsi Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 senilai Rp272 miliar lebih itu, termasuk juga kasus dugaan penjualan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) maupun hutan produksi konversi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya telah resmi dilaporkan yang didalamnya ada indikasi pemalsuan tanda tangan beberapa warga, ujar Koordinator LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Mistarudin, saat dihubungi, Selasa (22/08/2017). (Choirul).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas