Headlines News :
Home » » Pilkades Dicurangi Hingga Pemalsuan Tanda Tangan, Panitia Pilkades Dungun Baru-Rupat Resmi Dilapor ke Polisi

Pilkades Dicurangi Hingga Pemalsuan Tanda Tangan, Panitia Pilkades Dungun Baru-Rupat Resmi Dilapor ke Polisi

Written By Harian Berantas on Saturday, August 12, 2017 | 12:42:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS--- Selain gugatan keberatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, tanggal 14 Juli 2017 dan 08 Agustus 2017, atas dugaan beberapa faktor  pelanggaran oleh pihak panitia penyelenggara pemilihan kepala desa serentak di Desa Dungun Baru Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis-Riau, ketua panitia serta beberapa anggota panitia pilkades, BPD, secara resmi dipolisikan oleh calon yang merasa dirugikan dan dicurangi. Bahkan penjabat (Pj) Kepala Desa Dungun Baru setempat, ikut serta dipolisikan karena diduga ikut bermain api dan menandatangani MoU daftar pemilihan tetap (DPT) periode 2017-2023.
 

Data yang dihimpun Harian Berantas, ada tiga calon yang lolos verivikasi yang bersama-sama bertarung dalam Pilkades di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis (11/07/2017) lalu.

Namun dalam pelaksanaan Pilkades serentak di desa itu, terindikasi penuh kecurangan/pelanggaran yang diduga sengaja dilakukan oleh oknum panitia, bersama salah satu oknum anggota DPRD Bengkalis untuk memihak pada salah satu calon yang dimenangkan. Bahkan beberapa peserta pemilih (warga), serta tanda tangan salah satu oknum tertentu dipalsukan di dokumen pemilih.
Tindakan semena-mena panitia dalam menentukan pemenang Pilkades, hingga sampai pada pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pemilihan, calon nomor urut 01 (Adiah-red), yang tidak menerima keputusan panitia  tingkat desa dan kecamatan yang tidak adil dan jujur itu, resmi mengadu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkalis.

Sementara, perbuatan tindak pidana melawan hukum dalam hal pemalsuan, curang, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, dan pratik manipulatif dan pembohongan terhadap publik dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat, Bengkalis, telah dibawa ke ranah hukum, dan kasusnya ditangani polisi di Polres Bengkalis kesatuan Polda Riau.

Calon urut 01, (Adiah-red), yang menggugat panitia pilkades hingga menempuh jalur hukum, menjabarkan sejumlah alasan pengaduannya. Pertama, kata dia, pleno penetapan calon terpilih oleh panitia Pilkades yang dilaksanakan pada hari H yaitu, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib, cacat hukum, karena tidak sesuai dengan teknis yang berlaku. Karena panitia tidak lagi memberikan waktu bagi para calon menyampaikan suatu keberatan atas hasil pilkades yang dicurangi.

Sebab menurut Adiah lagi, berdasarkan surat Keputusan Bupati,  Nomor: 454/KPTS/ 12/2016 tanggal 30 Desember 2016, pleno penetapan calon terpilih oleh Panitia Pilkades, terlaksana pada tanggal 13-14 Juli 2017, bukan pada hari pemilihan yaitu tanggal 11 Juli 2017 itu sendiri.

Kedua katanya, panitia terindikasi lalai untuk memberikan peluang bagi salah satu calon melakukan transaksi, gratifikasi berupa nominal uang sebesar Rp300 ribu kepada beberapa pemilih (warga), agar pendukung para calon (warga-pemilih) memberikan hak suara mereka pada calon nomor urut 03 (Acheng).

Ketiga, kata Adiah, panitia diduga telah melakukan “Pemalsuan”tanda tangan salah satu pihak dalam dokumen surat MoU Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan surat MoU DPT yang dibuat panitia pada tanggal 26 Mei 2017, dipaksa untuk ditanda tangani oleh calon nomor urut 01 itu tanggal 11 Juli 2017. 

Dan keempat jelasnya, panitia Pilkades yang diketuai Buya, terkesan menyalahkan kewenangannya sebagai ketua panitia. dimana satu hari sebelum hari H pemilihan terlaksana (10/07/2017), diketahui undangan surat pemilih diberikan kepada beberapa orang warga yang tidak masuk dalam DPT, serta tidak memiliki identitas yang jelas seperti KTP dan kartu keluarga (KK).

Kelima lanjutnya, panitia telah melakukan pembohongan publik. Dimana para pemilih yang masuk dalam DPT disebutkan murni warga masyarakat Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat.

Sementara dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis-Riau, terdapat beberapa warga yang telah menyalurkan hak suara, namun domisili mereka (warga) berada di kota lain yaitu di Kota Dumai, dengan bukti kartu keluarga (KK), nomor 1472042209100002. Keenam kata Adiah lagi, panitia terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal “Memfasilitasi orang lain untuk berbuat kejahatan dengan cara memberikan hak seseorang kepada orang lain.

Dimana ada warga yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), hak pilihnya digantikan sama orang lain, yang juga orang lain (warga) tersebut, juga telah melakukan pencoblosan pada TPS yang sama, ungkap Adiah.

Adiah melalui penerima surat pernyataan resminya yakni, aktivis yang anti dengan korupsi  di Indonesia, (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi), menilai kinerja dari panitia pemilihan kepala desa di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2023, sangat fatal yang merusak demokrasi di Republik Indonesia.

“Kami menilai, kinerja dari panitia pemilihan kepala desa tingkat desa itu sangat fatal, dan pelanggarannya perlu diusut. Apalagi kalau didalamnya ada keterlibatan salah satu oknum wakil rakyat di DPRD Bengkalis” kata Koordinator Hukum dan Ham LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Zosa Wijaya WS saat dihubungi Harian Berantas, Jum’at (11/08/2017) di Pekanbaru.

Dalam penegasannya Zosa, berdasarkan bukti fakta secara De facto dan atau kenyataan yang terjadi (but experience), Koordinator Hukum dan HAM LSM KPK itu minta Kepolisian, segera memanggil dan memeriksa panitia Pilkades tahun 2017 di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat tersebut.

Bila ada ditemukan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 263,378,209,335 KUHP, maupun pelanggaranpasal 55 undang-undang RI No. 14 tahun 2008 termasuk hukum lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaran Pilkades di desa itu, agar diproses, atau setidak-tidaknya para pelakunya ditangkap untuk ditahan, harap Zosa.

Demikian oknum calon yang diduga bermoney politik, agar diproses. Bila ada indikasi gratifikasi sesuai isi relisan pengaduan calon nomor urut 01 yang diterima polisi, pada hari Kamis (10/07/2017),  agar dipanggil, diperiksa dan ditahan juga sesuai peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku, ujar Zosa.

Kamis, 10 Juli 2017 sore, ketika Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, Ismail, MP, ditemui Wartawan dikantornya membenarkan adanya gugatan keberatan dari kubunya calon Pilkades Dungun Baru- Rupat, nomor urut 01 (Adiah) melalui LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, dan Pers Harian Berantas.

Namun, kata dia, hal itu sedang diproses dengan Dinas PMD, panitia Pilkades tingkat Kabupaten Bengkalis bersama dengan panitia di Kecamatan.

Mengenai adanya laporan Polisi terkait dugaan pemalsuan data dalam dokumen daftar pemilih tetap (DPT) Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat itu, tidak akan diintervensi oleh pemerintah. Bahkan pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis sangat mendukung langkah yang ditempuh oleh calon nomor urut 01 (Adiah-red) melalui aktivis Pers dan LSM. (Choirul)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas