Headlines News :
Home » » Mantan Bupati Siak Terbitkan Izin Ipk Perusahaan, Lahan Warga Jadi Bersengketa

Mantan Bupati Siak Terbitkan Izin Ipk Perusahaan, Lahan Warga Jadi Bersengketa

Written By Harian Berantas on Saturday, August 5, 2017 | 1:46:00 PM

HARIANBERANTAS, SIAK--- Lebih kurang 300 KK warga Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak-Riau yang tergabung dalam tiga kelompok tani, lahan seluas lebih kurang 1.000 hektar diklaim oleh PT. Arara Abadi sampai saat ini.

Ketika wartawan harianberantas.co.id (kamis 3/8/2017) dengan bersama masyarkat Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, investigasi dilokasi lahan masyarakat yang diklaim oleh PT. Arara Abadi, terlihat tanaman masyarakat berupa pohon sawit dan pohon getah karet yang masih di tutupi oleh pohon akasia.

Saat dikonfirmasi awak media kepada "Salim" warga Kampung Bunsur sekagus sebagai Ketua Kelompok Tani TUNAS BARU, "kami mendirikan kelompok tani berdasarkan  UU Nomor 5 tahun 1979, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 untuk mencapai masyarakat sejahtera. 

Lahan yang kuasai masyarakat sejak tahun 2002 tersebut awalnya masih ditutupi hutan, bahkan sudah mempunyai surat SKT dari pihak Pemerintahan Kampung Bunsur, dari pertama kali dibuka masyarakatdan tidak ada tanda-tanda perusahaan diareal garapan masyarakat. Ternyata pada tahun 2007 alat perusahaan PT. Arara Abadi mengobrak abrik tanaman masyarakat seperti pohon sagu, pohon sawit dan pohon getah karet yang rata jadi tanah kemudian ditanami pohon akacia tanpa ada musyawarah sama sekali. Ujar Salim.

Sembari kata yang senada disampaikan "Rusli" salah seorang pemilik lahan sekaligus penerima kuasa dari masyarakat, membenarkan bahwa "ya kami dari masyarakat telah menggarap lahan ini sejak tahun 2002, dan saat itu tidak terlihat ada perusahaan di areal yang digarap masyarakat, tetapi masih hutan. Sehingg masyarakat bercocok tanam dengan tanaman berbagai jenis yaitu ada tanam sagu, sawit dan getah dahulunya. Tetapi dengan tiba-tiba PT. Arara Abadi pada tahun 2003 tanaman tersebut dirusak dimasukkan alat berat perusahaan, sehingga tanaman masyarakat rata jadi tanah, kemudian ditanami pohon akasia tanpa memberi ganti rugi tanaman kepada semua masyarakat pemilik lahan. Ucap Rusli dengan kesal.

Lanjut Rusli, bermula dengan adanya pemberian perizinan kepada salah satu perusahaan di Kabupaten Siak, yang diduga dikeluarkan oleh mantan Bupati Siak Arwin AS, SH pada tahun 2005 seluas 2.00.000 hektar, yaitu Izin Pengambilan Kayu (IPK) PT. SINAR SIAK JAYA (PT.SSJ), yang merupakan lahan cadangan HGU PT. TRISETIA USAHA MANDIRI (PT.TUM), sedangkan PT. TUM hanya mengambil kayu alam saja, tidak menanam tanaman apa-apa diareal izin HGU nya, sampai izin lokasi PT.TUM telah berakhir pada tahun 1998 diperkuat dengan dikeluarkannya surat dari BPN Kabupaten Bengkalis" terangnya.

"Tetapi yang lebih anehnya, sesudah berakhirnya izin lokasi HGU PT.TUM 1998, pada tanggal 8 Agustus tahun 2003 diketahui bahwa antara PT. ARARA ABADI (pihak pertama) dengan PT. TUM (pihak kedua) melakukan kesepakatan untuk bersama-sama mengelola lahan HGU pihak kedua yaitu PT.TUM" lanjut Rusli.

Rusli juga salahsatu tokoh dikecamatan Sungai Apit ini menegaskan, kami sebagai masyarakat meminta keadilan sesuai Pancasila agar dapat diterapkan kepada rakyat kecil salahsatu dari lima sila tersebut yaitu sila ke-5 "Kadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" karena permaslahan yang dialami warga Kampung Bunsur saat ini, saya sebagai penerima kuasa dari masyarakat Kampung Bunsur telah melaporkan kepada penegak hukum yaitu laporan pengaduan resimi kepada Kapolda Riau dan saat ini masih ditangani pihak Polres Siak, sehingga kami masyarakat berharap jangan sampai mandul proses hukumnya supaya dapat terang benderang bagaimana penyelesaiannya, dan berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan penegak hukum supaya dapat minindaklanjuti laporan masyarakat sehingga mendapat ganti rugi dari PT. Arara Abadi yang sudah merusak tanaman masyarakat dan stop untuk mengklaim lahan masyarakat dan menindak siapa saja yang terlibat dalam pemberian izin IPK kepada perusahaan karena sudah menjadi pemicu lahan masyarakat dirampas oleh sebuah perusahaan, dan diduga ada pelanggaran UU RI Nomor 41 tahun 1999 pada pemberian izin kepada perusahaan. Tegasnya.

Tengku Arifin selaku Penghulu Kampung Bunsur (4/8/2017) ketika dikonfirmasi awak Media harianberantas co.id melalui WhatsApp telpon selurnya, untuk meminta tanggapan dan upaya penyelesaian dalam persoaalan yang masih belum ada penyelesaian antara manyarakan Kampung Bunsur dengan PT. Arara Abadi, namun sangat disayangkan tidak dibalas yang diduga bermain mata dengan perusahaan dan membiarkan hak-hak azasi warganya dirampas pihak PT. Arara Abadi. (Azw)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas