Headlines News :
Home » » Khawatir Barang Bukti Dihilangkan, KPK Diminta Tahan Sekdako Dumai, dan Tersangka Lain di Korupsi Proyek MY Rupat Bengkalis

Khawatir Barang Bukti Dihilangkan, KPK Diminta Tahan Sekdako Dumai, dan Tersangka Lain di Korupsi Proyek MY Rupat Bengkalis

Written By Harian Berantas on Sunday, August 20, 2017 | 3:53:00 PM

HARIANBERANTAS, DUMAI- Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai, Muhammad Nasir merupakan mantan Kadis PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015, bersama mantan Bupati Bengkalis (Herliyan Saleh), dan Direktur PT. Mawatindo Road Construktion, Hobby Siregar, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis, dengan nilai kontrak tahun 2013-2015 (Multi Years) sebesar Rp.495.319.678.000.00,- atau Rp.495,3 miliar.
M. Nasir bersama Isteri, gagal berangkat ke Madinah, karena kasus korupsi
Koordinator Front Pembela Aktivis Indonesia (FPAI), Syam Arman, kepada Harian Berantas saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (20/08/2017), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secepatnya menahan para tersangka kasus korupsi proyek jalan multi years di Rupat-Bengkalis, termasuk Muhammad Nasir yang saat ini menyambang tugas sebagai Sekda kota Dumai yang juga mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015 silam.

Sebab Syam Arman, mencurigai bila dibiarkan tetap bisa beraktivitas, dikhawatirkan Muhammad Nasir dan kawan-kawan akan melarikan diri meski telah dicekal untuk pergi ke luar negeri. “Karena suatu tindakan melarikan diri itu, tidak bisa dipandang kalau tersangka dalam persoalan kasus hukum itu lari dan menyembunyikan diri ke luar negeri saja. Bisa juga mereka (tersangka-red) melarikan diri ke dalam negeri,” ujar Syam Arman, Minggu (20/08/17) siang.
Mobil Pajero Sport (B 1002 TJH) yang diduga hadiah kepada salah satu oknum pejabat di Dinas PU Bengkalis, untuk memuluskan progres pekerjaan proyek MY di Rupat-Bengkalis
“Tindakan yang paling mengkhawatirkan lagi, menghilangkan barang bukti karena di beberapa kasus, seperti dugaan korupsi dana pemeliharaan jalan 18 ibukota kecamatan yang merugikan negara sebesar Rp1,620 miliar di Tembilahan Kabupaten Inhil Provinsi Riau pada tahun 2009-2010, terbukti M Nasir yang menyandang jabatan sebagai Kepala Dinas PU Tembilahan ketika itu tidak bisa di jerat. 

Demikian beberapa kasus yang lain contuhnya, dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung daerah samping lapangan tugu Kabupaten Bengkalis yang telah menelan biaya APBD sebesar Rp80 miliar lebih, peningkatan jalan Bengkalis-Muntai tahun 2013 yang dikerjakan PT. Harapan Bunda Sejati dengan nilai kontrak sebesar Rp23 miliar, peningkatan jalan Muntai-Teluk Lancar tahun 2013, yang dipercayakan kepada PT. Modern Widya Tekknical dengan nilai kontrak Rp23 miliar lebih. M. Nasir yang menyandang  sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis, seakan tidak bisa diusut atau dijerat,” ungkap Syam Arman.

Dia, (Syam Arman), meminta ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar M Nasir yang kini menyandang tugas Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai Provinsi Riau, segera dikenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan lembaga antirasuah dikasus korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada tahun 2013 s/d 2015‎ silam itu.

“Dan lagi, Muhammad Nasir dan kawan-kawan, dituduh melanggar Pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun1999 tentang ‎ Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana,” pungkasnya.

Semangat dan desakan lagi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga disuarakan Dewan Pimpinan Pusat LSM Forum Berantas Korupsi (FBK) untuk menahan mantan Kepala Dinas PU Kabupaten  Bengkalis, dkk. Karena dia (M. Nasir-red), seorang pejabat aktif dan berpotensi mengulang perbuatan yang sama.

Sekrearis Daerah (Sekda) Kota Dumai Provinsi Riau ini tersangkut kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis yang dibangun secara multi years atau tahun jamak 2013-2015‎, dengan kontraktor pelaksana, PT. Mawatindo Road Construktion, dan nomor kontrak, 600/PV-BM/SP-MY/X/2013/005, senilai Rp.495.319.678.000.00,- atau Rp.495,3 miliar, yang ditaksir kerugian negara diatas Rp80 miliar. 

KPK menemukan dugaan mark up (korupsi) dan perbuatan melawan hukum lain terkait mekanisme pelaksanaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sejak tahun 2013 sampai dengan 2015. 

“Penting bagi KPK untuk melakukan penahanan terhadap beberapa yang status mereka sudah tersangka, mengingat ada diantara tersangka, yaitu M. Nasir, masih menjadi penyelenggara negara dan potensi dapat melakukan perbuatan yang berulang,” kata Koordinator FBK, Eko Syaputra di Pekanbaru, saat dihubungi Harian Berantas, Minggu (20/08/2017).

Eko meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi tersebut, tidak  hanya berhenti pada tersangka Muhammad Nasir, bersama Herliyan Saleh dan Hobby Siregar. Siapapun yang terlibat dalam mengeluarkan kebijakan itu harus diusut seterang-terangnya.

”Termasuk siapapun yang menerima aliran dana mulai dari nominal uang sebesar Rp1,2 miliar hingga dugaan gratifikasi satu unit mobil merk Pajesro Sport (B 1002 TJH) yang diduga hadiah atau jatah untuk memuluskan nilai bobot pekerjaan proyek 71,138 persen (%), termasuk dugaan rekayasa surat jaminan pelaksana proyek.  

Selain itu, Eko Syaputra juga meminta pada KPK untuk mengusut sendiri kasus tersebut tanpa melakukan pelimpahan pada Kejaksaan maupun Polri di Pekanbaru-Riau maupun yang ada di pusat. Sehingga kerja KPK di Provinsi Riau dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi bisa mengakar dan lahirnya kepastian hukum secara menyeluruh dalam kasus.

Bukan tanpa alasan Koordinator LSM Forum Berantas Korupsi (FBK), Eko Syaputra meminta KPK untuk tidak melimpahkan kasus tersebut ke Polda Riau maupun ke Kejaksaan. Karena belajar dan pengalaman dikasus korupsi dana Hibah/Bansos Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272 miliar dengan potensi kerugian negara sesungguhnya sebesar Rp204 miliar, bukan hanya sebesar Rp31 miliar saja. Itupun penanganannya sampai saat ini di Polda Riau maupun di Bareskrim Mabes Polri, terkesan kabur dan tak jelas, yang berujung kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun.

Demikian pula kasus dugaan korupsi APBD tahun 2012 pada penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap PT. Bumi Laksmana Jaya (PT. BLJ) Kabupaten Bengkalis sebesar Rp300 miliar, yang penanganan kasusnya telah diambil alih oleh Kejaksaan Agung RI. Namun lagi-lagi kasus korupsi luar biasa di Kabupaten Bengkalis tersebut semakin kabur dan tak jelas, sekalipun didalam casus telah ada tersangka dan yang ditahan.

Sementara itu Koordinator LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat DPP, Mistarudin mengatakan, kasus dugaan korupsi jalan multi years di Rupat-Bengkalis itu harus dikawal dengan ketat hingga selesai.

“Ini perlu dikawal bersama sampai dengan selesai, karena kasus tersebut kami yang laporkan pada tanggal 24 Mei 2016, dan terakhir pada tanggal 08 Desember 2016 lalu,” kata Mistarudin.

Kasus ini, jelas Mistarudin merupakan hasil pengembangan yang sudah dilakukan oleh KPK, karena beberapa pekan lalu lalu KPK sudah menetapkan 3 orang tersangka awal yang terlibat dalam kasus tersebut. Pengembangan kasus ini merupakan sebuah langkah cepat serta komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. 

“Dalam kasus ini, kami menduga  banyak pihak yang terlibat dan juga sudah terperiksa oleh KPK, di Mapolres Bengkalis dan di SPN Polda Riau, karena kasus ini dilakukan sangat sistematik dan terstruktur, KPK juga perlu memeriksa pihak-pihak lainnya yang diduga ikut terlibat masif dalam kasus tersebut,” ujarnya

Aktivis dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) meminta kepada KPK untuk segera menindaklanjuti terhadap mantan Kadis PU Bengkalis, M. Nasir yang kini menyandang tugas Sekdako Dumai yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Karena setelah ditetapkan tersangka, kemudian sampai saat ini belum ada tindaklanjut lainnya. 

“KPK harus segera menindaklanjuti terhadap mantan Kadis PU Bengkalis dkk itu yang sudah ditetapkan tersangka awal, karena kami melihat tersangka tersebut belum ada tindaklanjut yang jelas oleh KPK,” imbuhnya.

Untuk diketahui jelas Mistarudin lagi, proyek pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dilaksanakan PT. Mawatindo Road Construktion, dengan alamat perusahaan, di Jln. Cimandiri No. 6 lt. III/5, Cikimi, Menteng, Jakarta Pusat-10330 Telp. 021-3127411, Fax 021-3102781, dengan kontrak proyek, No. 600/PV-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal kontrak 28 Oktober 2013, sumber dana APBD sebesar Rp.495.319.678.000.00,- dan waktu pelaksana, 780 hari kalender (HK) mulai sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015. Dipimpin Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis, Ir. M. Nasir, M.Si dan Hurry Agustianri, SST,MT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK proyek.

Amatan awak media ini setiap hari kerja dinas di kantor Pemko Dumai, M. Nasir (Sekdako) yang telah menyandang status tersangka KPK di korupsi multi years di Kabupaten Bengkalis tersebut, tidak pernah terlihat masuk kantor. (roz).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas