Headlines News :
Home » » Dugaan Penyelewengan Anggaran DAK Tahun 2016 di Kabupaten Bengkalis-Riau Sebesar Rp.100,8 M dan Rp.203,5 Miliar Perlu Diusut

Dugaan Penyelewengan Anggaran DAK Tahun 2016 di Kabupaten Bengkalis-Riau Sebesar Rp.100,8 M dan Rp.203,5 Miliar Perlu Diusut

Written By Harian Berantas on Sunday, August 6, 2017 | 1:18:00 PM

HARIANBEEANTAS, BENGKALIS--- Sekretariat Pemda Bengkalis bersama jajaran SKPD yang lain seperti Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis, Riau perlu diusut serius, dan segera diproses hukum. Sejumlah proyek diduga bermasalah dan segala bentuk yang menyalahi aturan, secapatnya ditangani pihak berwenang.Demikian diutarakan ketua DPD LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, daerah Kabupaten Bengkalis, Deady Royfika, kepada Harian Berantas, Minggu (06/08/2017).
Kedua papan nama paket proyek (Pemeliharaan jalan Lingkar Sei Pakning-Dompas senilai Rp19,8 Miliar, dan juga papan proyek Jalan Sei Selari–Dompas (DAK) Rp4,2 miliar) ini ditemukan, disimpan dibelakang toko Ek Lie yang terletak di Kacamatan Siak Kecil
Penegasan Ketua LSM KPK Bengkalis, Deady ini, menyusul adanya informasi dan pemberitaan di media yang didukung dengan hasil investigasi yang dilakukan aktivis (LSM), Wartawan (Media) dan auditor BPK-RI, pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis baik melalui satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), RSUD, Dinas Pendidikan, PPKAD Bengkalis, dinilai telah melakukan penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara yang bersumber dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Bengkalis tahun 2016.

“Saya yakin pelanggaran ini benar terjadi, apalagi sudah jadi temuan lembaga-lembaga auditor, seperti badan pemeriksa keuangan, BPK-RI maksud saya. Tapi aneh belum ada penanganan lanjut atau kita dengar di Pemdakab Bengkalis maupun di instansi terkait ada masalah seperti ini,” ucap Deady.

Seperti permasalahannya ujar Deady, pada paket proyek pemeliharaan jalan lingkar Sungai Pakning-Dompas (DAK) yang beralokasi di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis-Riau tahun anggaran 2016, yang didanai dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp19.800.000,000 atau Rp19,8 miliar dari pemerintah pusat, jauh panggang dari peruntukan.

Selain itu sejumlah proyek bermasalah itu ditengarai dikerjakan dua kontraktor langganan di atas beragam panji-panji perusahan pemenang tender, di beberapa paket pekerjaan.

Dari sejumlah proyek itu, di antaranya, pemeliharaan jalan Sei Pakning-Dompas di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang dikerjakan PT. Kurnia Agung Rezeki pada tahun anggaran 2016 dengan nilai kontrak Rp. 19.800.000,000 atau sebesar Rp19.8 miliar. Panjang/volume pekerjaan terkesan banyak yang dikurangi, mutu pekerjaan cor beton diduga tidak sesuai kontrak kerja, beram pada kanan-kiri ruas jalan diduga tidak dilakukan alias fiktif dan sebagainya.

Bahkan papan proyek atau merk kegiatannya pun diketahui disimpan dan disembunyikan tepatnya dibelakang rumah tempat tinggal pekerja pembuatan cor beton atau timbunan Sirtu milik pengusaha kontraktor yang diduga kolega oknum pejabat daerah setempat. Padahal, merk/plank nama proyek menjadi vital, sebab isinya menginformasikan ihwal kegiatan proyek.

Seperti diberitakan sebelumnya, papan nama atau merk kegiatan proyek pemeliharaan jalan lingkar Sungai Pakning-Dompas (DAK) yang beralokasi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dengan nilai sebesar Rp19.800.000,000,- yang dikerjakan PT. Kurnia Agung Rezeki tahun 2016, diketahui bukan dilokasi kegiatan terpasang melainkan dicetak sebagi formalitas saja, lalu disimpan dan disembunyikan disalah satu tempat pembuatan cor beton atau penimbunan Sirtu milik pengusaha kontraktor bernisial AL dan MT di jalan Hangtuah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, tepatnya dibelakang toko Ek Lie milik orang tua kedua oknum kontraktor yang disebut-sebut bernisial AL dan MT (Along dan Mantho).

Dugaan penyimpangan ini ditemukan, berawal dengan laporan informasi dari beberapa warga Kecamatan Bukit Batu yang disusul dan diperkuat dengan hasil investigasi yang dilakukan tim awak media di lokasi pembuatan cor beton/penimbunan Sirtu milik rekanan kontraktor didaerah  Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Dimana lokasi paket proyek pemeliharaan jalan lingkar Sungai Pakning-Dompas (DAK) tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp.19.800.000,000,- berada di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

“Semestinya papan nama proyek itu terpasang untuk diketahui publik. Ini malah disembunyikan di areal pabrik pembuatan cor beton milik kontraktor orang cino di Kecamatan Siak Kecil sana itu. Pasti ada yang tak beres di proyek jalan ini, sebab pada papan proyek itu aja tahun kemaren, tak ada sampai dua minggu setelah dipasang, sudah dicabut sama orang itu, dan dibawa pulang. Bagaimana papan informasi proyek itu bisa diketahui persis sama masyarakat,” kata Udin, salah seorang warga Kecamatan Bukit Batu menjawab Wartawan.

Informasilain sebelumnya, juga datang dari beberapa warga setempat, seperti laporan informasi yang dikirim lewat pesan short message service atau SmS, meminta lembaga anti rasuah atau KPK dan lembaga Kejaksaan, turut mengusut dugaan penyimpangan pada pekerjaan pemeliharaan jalan lingkar sungai pakning-Dompas (DAK) Kabupaten Bengkalis sebesar Rp19,8 miliar tersebut yang ada di daerah mereka.

Informasi yang berbentuk pesan singkat atau SmS dari warga masyarakat setempat (Sungai Pakning) menuturkan, “Kami msykat Sungai Pakning minta KPK dan Kejagung usut korupsi pemeliharaan jalan lingkar sungai pakning-Dompas Kabupaten Bengkalis dana APBD thn 2016 sebesar Rp19,8 miliar yang dikerjakan PT. Kurnia Agung Rezeki. Pryk jln dikampung kami ini, belum ado 3 bulan sudah hancur2,”.

Bahkan sumber lewat via SmS itu pun mencatut salah satu oknum Polisi bernisial R,S berpangkat Kombes di Polda Riau, mengatakan, “Proyek  yang disub dg kontraktor orang cino namo Along, pesan dari orang Polda Riau (RS), imbalan jasa melindungi Bupati bernisial AM, dikorupsi Bansos dan ijajah palsu”.

Bukan itu saja, muatan pesan singkat SmS itu yang menurut penilaian salah satu dari tokoh masyarakat itu, bahwa oknum-oknum dari aktivis LSM dan oknum Wartawan yang selama ini suka ngemis di kalangan pejabat mengatakan, tuan2 wartawan dan lsm, jgn hanya tahu minta uang bupati dan camat asal jumpo. Mslh dilapangan lihat juga., ujar sumber itu lewat pesan singkat atau SmS.

Sementara itu, pelaku penerima sub pekerjaan lapangan dari PT. Kurnia Agung Rezeki, Mantho yang berhasil ditanya media ini di kedai kopi Arabika Jalan Hang Tuah Bengkalis mengatakan, proyek pemeliharaan jalan lingkar Sei Pakning-Dompas Kecamatan Bukit Batu tahun 2016 kemaren, sudah selesai Bang. Tapi, sampai sekarang, dana belum semua dibayar sama Dinas PU, kendala kas daerah (Kasda) masih kosong, ujarnya Mantho.

Lebih lanjut sang kontraktor (Mantho) itu mengungkapkan, “Proyek itu memang orang Ditreskrim Polda Riau punya. Tapi, siapa orangnya, saya tak mau sebut siapa dia Bang,” kata Mantho yang agak pelit memberikan keterangannya saat ditanya Harian Berantas.

Selain paket proyek pemeliharaan jalan Sei Pakning-Dompas tahun 2016 yang sumber biayanya berasal dari pemerintah pusat lewat anggaran DAK, demikian halnya pekerjaan proyek pemeliharaan jalan Sungai Selari Dompas (DAK), yang pengerjaannya terindikasi dan merugikan keuangan yang nilainya tidak kecil juga.

Bahkan papan proyek paket pemeliharaan jalan Sungai Selari-Dompas di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, yang dikerjakan oleh PT. Cakrawala Nusindo, dengan nilai kontrak Rp4.242.600,000,- atau Rp4,2 miliar, juga ditemukan disimpan disembunyikan disalah satu gudang pembuatan cor beton atau timbunan Sirtu milik pengusaha kontraktor di daerah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Riau.

Dugaan penyimpangan (korupsi) pekerjaan lapangan serupa lain, terjadi pada penyediaan DAK reguler paket pemeliharaan jalan Bengkalis-Muntai Kabupaten Bengkalis (DAK) yang dikerjakan PT. Cakrawala Monica Abadi, dengan nilai kontrak Rp19.656.142.000,- atau Rp19,6 miliar lebih, diduga tidak sesuai dengan spek/kontrak kerja.

Selanjutnya lagi, pada kegiatan penyediaan anggaran DAK Afirmasi dengan paket pekerjaannya, pelebaran jalan Selatbaru-Pantai (DAK) yang dikerjakan PT. Tamaros Dwi Cahaya selama 120 hari kalender (HK) dengan nilai anggaran DAK sebesar Rp3. 332.368.000,- atau Rp3,3 miliar lebih.

Proses pelaksanaan paket proyek pelebaran jalan Selatbaru-Pantai (DAK) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tersebut terkesan belum selesai, namun realisasi pembayaran anggarannya sudah 100 persen (%).

Menyusul adanya dugaan penyelewengan keuangan negara yang sumber biaya dari dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat dengan masing-masing biaya sebesar Rp100.894.558.000,00 dan Rp203.501.522. 000,00, untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2016 perlu diusut tuntas.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Khaidir, kepada Wartawan media ini menegaskan, agar dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada tahun 2016 lalu, tidak dijadikan lahan pendapatan moneter bagi segelintir, harus segera ditindak lanjuti oleh lembaga aparat hukum, termasuk Presiden RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Terkait hal ini, Plt Kadis Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bengkalis, Tajul Mudaris, saat via hendphon pribadinya dihubungi Harian Berantas, Minggu (06/08), belum aktif. Namun beberapa bulan yang lalu,Plt Kadis PUPR Bengkalis, Tajul kepada media ini, diruangan kerjanya mengatakan, akan secepatnya membalas wawancara tertulis yang disampaikan awak media dan LSM (06/04/2017)terkait dugaan penyimpangan proyek yang didanai dana alokasi khusus (DAK) termasuk yang bersumber biaya APBD/APBN tahun 2016.

Diwartakan pekan lalu,  dari hasil investigasi awak media serta pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau ditemukan penyimpangan keuangan negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, baik yang melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkalis dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bengkalis pada tahun 2016, dan juga pada SKPD lainnya seperti pada pos bagian umum Setda Bengkalis, sangat mengejutkan, karena dugaan yang terjadi cukup luar biasa.

Bentuk dugaan penyimpangan tersebut, atas ketidak taatan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 13 temuan. Kelemahan sistim pengendalian intern (SPI) sebanyak 11 temuan, dan penyimpangan 3E.

Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan Nomor: 18 C/LHP/XVIII.PEK/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan pada tahun 2016, seperti penatausahaan keuangan atas Kas oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang diduga menyimpang sebesar Rp1, 2 miliar, kekurangan fisik dalam pekerjaan kegiatan proyek paket semenisasi halaman SD Negeri 30 Bukit Batu, semenisasi halaman SMP Negeri 8 Bantan, semenisasi halaman SD Negeri 35 Pematang Duku.

Berikutnya, kekurangan fisik pekerjaan proyek semenisasi halaman SD Negeri 3 Sejangat, kekurangan fisik pekerjaan proyek semenisasi SMP Negeri 4 Bengkalis dan sebagainya yang dikelola satuan kerja dinas Pendidikan Bengkalis dibawah naungan Plt Kadisdik PDK, Edi Sakura.

Bentukdugaan penyimpangan keuangan lain, yaitupada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis, sepertikejadian pengurangan fisik pekerjaan pemeliharaan jalan Kecamtan Pinggir, dengan kontrak Nomor: 175-K/SP/PU-BBM/X/2016 sebesar Rp2.398.380.000,00. paket pekerjaan pemeliharaan jalan Kecamatan Mandau pada tahun 2016 senilai Rp3.758.897.000,00,- dengan biaya jaminan pelaksana ketika itu sebesar Rp187.944.850.00, dan lain sebagainya.

Pada LHA BPK-RI diketahui jika pada tahun 2016, Pemkab Bengkalis telah menganggarkan penerimaan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan/fisik dan non fisik yang masing-masing dicatat di LRA sebagai DAK dan transfer pemerintah pusat dengan masing-masing anggaran sebesar Rp100.894.558.000,00 dan Rp203.501.522.000,00,-

Fakta berbicara, bahwa realisasi anggaran DAK fisik dan non fisik yang diterima oleh Kas per 30 Desember 2016 sebesar Rp68.312.742.000,00 dan Rp114.052.920.625,00,-

Sesuai catatan media Harian Berantas ini, diketahui bahwa berdasarkan laporan penggunaan anggaran yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis pada masing-masing Kementerian Republik Indonesia, penggunaan alokasi khusus (DAK) selama tahun 2016 lalu sebesar Rp114.052.920.625,00.

Sementarasisa dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik atas tunjangan profesi guru dari sebelum tahun 2016 yang masih berada di Kas Daerah sebesar Rp47.774.294.293,00. Sehingga jumlah dana alokasi khusus (DAK) di kas daerah pada tahun 2016 sebesar Rp230.139.956.918.00 (Rp182.365.662.625,00 + Rp47.774.294.293,00).

Dugaan penyimpangan ini dalam pengelolaan dana alokasi khusus tahun 2016 lalu itu karena Pemkab Bengkalis tidak sanggup memanfaatkan sisa dana alokasi khusus (DAK) pada tahun sebelumnya sesuai peruntukkan.Karena pihak BPKAD selaku BUD Pemdakab Bengkalis juga dinilai belum cermat dalam sistim pengelolaan keuangan daerah termasuk manajemen kas.

Kejadian penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2016 lalu tersebut, tidak tanggung-tanggung pihak BPK-RI bertindak hingga merekomendasikan Bupati Bengkalis, agar pada tahun 2017, sisa dana alokasi khusus (DAK) yang belum dilaksanakan tetap digunakan alias tidak disimpangkan, dan memerintahkan kepala BPKAD selaku BUD dan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku kuasa BUD agar melakukan pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kas sesuai ketentuan.

Amril Mukminin selalu Bupati Bengkalis, Edi Sakura selaku Plt Kadis Pendidikan Bengkalis, termasuk Kabid Jalan Dinas PUPR Bengkalis, H. Ngawidi ST,MT saat dihubungi media Berantas, Minggu (06/08/2017) sampai laporan berita ini diorbitkan belum tersambung.

Namun demikian, awak media ini bersama lembaga organisasi yang anti dengan korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi), telah melayangkan konfirmasi tertulis resmi kepada salah satu pejabat tertentu di Setdkab Bengkalis, karena bersangkutan tersebut dicurigai ikut mengetahui persis LKPJ/SPJ penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2016 diduga penuh pemalsuan dan rekayasa semata. Jawabannya, ikuti informasi Harian Berantas ini pada edisi berikutnya. (ang/hot)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas