Headlines News :
Home » » Polda Akan Disurati DPW LSM KPK Sulawesi Selatan Terkait Tambang Pasir Ilegal di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Polda Akan Disurati DPW LSM KPK Sulawesi Selatan Terkait Tambang Pasir Ilegal di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Written By Harian Berantas on Monday, July 3, 2017 | 2:30:00 PM

HARIANBERANTAS, BULUKUMBA- Dari hasil investigasi yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas korupsi, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau DPW LSM KPK, terkait hadirnya tambang pasir yang diduga belum memiliki izin (ilegal) yang terletak di Dusun Kailie Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulumba, aparat kepolisian di Polda Sulawesi Selatan dibutuhkan untuk segera bereaksi cepat.
Berdasarkan fakta lapangan dari hasil investigasi yang dilakukan aktivis LSM KPK wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bersama awak media, dan didukungan dengan keterangan sejumlah warga Desa Manjalling menyebutkan, kehadiran tambang pasir yang tidak mengantongi izin resmi pertambangan pasir tersebut, aktivitas pertambangan yang dilakukan secara ilegal itu juga sudah merusak fasilitas umum, yakni, jalan penghubung mulai dari Dusun Parunge menuju jalan poros kota Bulukumba akibat mobil truck pengangkut pasir yang lalu lalang hampir dalam sekali dua puluh empat jam (1x24) jam.

Dari himpunan informasi yang diperoleh dilapangan, aktivitas pertambangan pasir ilegal hingga berakibat kerusakan fasilitas umum diwilayah setempat, akibat tidak adanya ketegasan dari pemerintah setempat untuk melakukan pemberhentian praktek pertambangan pasir ilegal yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab yang konon kabarnya aktivitas tambang pasir ilegal yang merajalela dan leluasa tersebut, karena ada setoran nominal nilai rupiah bagi oknum aparat hukum tertentu yang ada di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sumsel.

KetuaBPD Desa Manjalling, M.Ikbal Hasyim yang berhasil diwawancara tim LSM KPK dan awak media menyebutkan, dari hasil pengaduan masyarakat  serta aspirasi masyarakat yang diterima pihaknya terkait keresahan masyarakat terhadap hadirnya praktek tambang pasir ilegal didaerah tersebut, M. Ikbal Hasyim selaku ketua BPD setempat mengambil kesimpulan dengan menyurati beberapa instansi terkait termasuk instansi Kabupaten dan Provinsi untuk segera menindaklanjuti kasus tambang ilegal yang semakin merajalela didaerah tersebut.

Sementara dari hasil investigasi serta himpunan data/dokumen secara fisik yang dilakukan LSM Komunitas Pemberantas Korupsiatau DPW LSM KPK yang diketuai Ariadi Thamri diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui aktivitas tambang pasir yang sedang beroperasi hingga saat ini belum mengantongi legalitas/izin resmi dari beberapa instansi terkait baik dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Provinsimaupun dari instansi terkait di pemerintah pusat-Jakarta.

Terkait aktivitas yang berkedok tambang pasir illegal yang terjadi diwilayah daerah Dusun KailieDesa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai telah merugikan keuangan daerah/negara karena PAD tidak disetor kedaerah kabupaten/provinsi setempat, Dewan Pimpinan Wilayah LSM KPK Sulawesi Selatan yang tidak menunggu waktu lama ini,akan menyurati pihak Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan, agar untuk segera bertindak mengusut dan menghentikan skandal tambang pasir yang tidak memiliki izin (ilegal) yang nyata telah merugikan daerah dan negara selama ini.

Langkah aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan iniakan menyurati aparat hukum setempat, agar pihak Kapolda Sul-Sel cepat respon dan tanggap terhadap masalah penambangan pasir yang merajalela bertahun tahun hingga saat ini, tegas Ketua LSM KPK wilayah Sulawesi Selatan, Ariadi Thamrin, menjawab Wartawan. ***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas