Headlines News :
Home » » Diduga Tidak Miliki Kewenangan, Aparat Hukum Diminta Usut Pengurus KPRI

Diduga Tidak Miliki Kewenangan, Aparat Hukum Diminta Usut Pengurus KPRI

Written By Harian Berantas on Thursday, July 6, 2017 | 9:53:00 AM

HARIANBERANTAS, INHU- Terkait dengan adanya biaya sewa setiap tahunya bagi masyarakat yang menduduki tanah negara milik Bandara Udara Japura. Konon, katanya sudah puluhan tahun dikelola koperasi pegawai negeri indonesia ( KPRI  ) Tunas Harapan Bandara Udara Japura, Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau.

Hal ini, diakui oleh Ketua KPRI Tunas Harapan, Zulhaimi, disela-sela saat minum kopi di warung, selasa (4/7), mengatakan, memang betul, bahwa KPRI Tunas Harapan Bandara Udara Japura ada mengutip biaya sewa setuap tahun dari masyarakat yang menduduki tanah kosong milik bandara. Namun perlu diketahui, saya kan jadi ketua tahun 2015, jadi saya hanya melanjutkan sistem yang sudah ada sebelumnya. 

"Kalau mengenai berapa besaran untuk satu tahunnya, saya kurang tau pasti, tapi biar lebih jelas langsung saja ke bendahara koperasi. Karena bendaralah yang tau semua masalah keuangan", tuturnya. Bangunan rumah yang menduduki tanah bandara, ada sekitar kurang lebih 30 unit. Total uang yang terkumpul dari warga sekitar Rp 37 jt setiap tahunnya, "Ucap Zulhaimi. 

Ketua KPRI, Zulhaimi, menambahkan, KPRI Tunas Harapan ini berdiri sekitar tahun 1982. Dan sudah beberapa orang Kepala Bandara yang berganti. Menjawab pertanyaan awak media, dulu, pernah saya dengar ada surat permohonan dari KPRI kepada Pihak Bandara Udara Japura, untuk mengelolah tanah kosong tersebut. Tapi, saya sendiri belum pernah lihat seperti apa isi suratnya, " jawabnya. 

Berita sebelumnya, salah seorang warga Inisiasi T. I (35) yang sudah puluhan tahun menduduki tanah negara milik Bandara Japura, mengatakan bahwa setiap tahunya saya bayar biaya sewa. Namun, ada perbedaan yang terjadi sekarang ini. Dimana, sebelum berubah aturan yang dibuat oleh KPRI, saya hanya bayar sebesar Rp 3 jt. Sekarang ini saya bayar sebesar Rp 4.440.000, langsung saya antar kekantor bandara yang diterima oleh bendahara KPRI. 

Kalau seperti aturan mereka yang sekarang ini, sangat memberatkan kami yang hidup pas-pasan. Coba aja bayangkan, penghasilan kan gak tentu berapa dapatnya. Memang sih kami sudah salah. Tapi, mau dibilang apa. Kalau saya punya harta, gak mungkinlah saya menempati tanah bandara ini, " keluhnya. (Lamhot)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas