Headlines News :
Home » » Aparat Hukum Diminta Usut Kasus Penjualan Buku & Izajah Palsu yang Diduga Melibatkan Kadisdik Bengkalis dan PKBM-M

Aparat Hukum Diminta Usut Kasus Penjualan Buku & Izajah Palsu yang Diduga Melibatkan Kadisdik Bengkalis dan PKBM-M

Written By Harian Berantas on Sunday, July 2, 2017 | 2:21:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Melalui tiga elemen anti korupsi yakni, LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara), Barisan Muda Indonesia (LSM BASMI), dan Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK),Rabu, 31 Mei 2017 lalu, ternyata secara resmi telah melaporkan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bengkalis, Edi Sakura MPd, bersama Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melati (PKBM-M), Elpina, yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPTD PDK Bengkalis, atas dugaaan manipulasi dan korupsi yang diawali dengan modus penjualan buku bebas Narkoba,pungutan liar (Pungli) kepada peserta paket kesetaraan yang didalamnya ada manipulasi anggaran biaya APBN dan APBD bertahun-tahun, serta pemalsuan dokumen Ijazah yang diperuntukkan bagi peserta paket kesetaraan.
Tanda Terima Laporan Kasus Penjualan Buku & Izajah Palsu yang Diduga Melibatkan Kadisdik Bengkalis dan Ketua PKBM-M
Kepada Wartawan, utusan tiga aktivis lembaga yang peduli dengan korupsi, Arianto (Pelapor), Senin (03/07/2017), membeberkan serta memberikan dokumen yang sudah terjilid rapi dan berisi dokumen kronologis sepak terjang Plt Kadisdik Bengkalis, Edi Sakura MPd, serta sepak terjangnya Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melati (PKBM-M), Elpina tersebut dalam hal tindak pidana penyimpangan (korupsi) yang diduga dilakukan dengan berbagai cara mendapatkan keuntungan besar dalam pengelolaan ada APBN dan APBD yang peruntukkannya untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melati (PKBM-M) Bengkalis, termasuk salah satunya penjualan buku yang diduga siluman, serta izajah yang diduga palsu kepada peserta paket.

Dugaan penyimpangan (korupsi) yang indikasinya bukan saja hanya melibatkan Plt Kadisdik Bengkalis, Edi Sakura MPd dan ketua PKBM-M, Elpina, namun juga Pelaksana Tugas Kadisdik sebelumnya,H Heri Indra Putra, juga diduga turut terlibat.

Pasalnya, dugaan korupsi berjamaah tersebut, bukan hanya satu (1) atau dua (2) tahun saja terjadi, tapi diduga sudah hampir 3 tahun terhitung dari tahun 2014 hingga sekarang.

Arianto selaku tim dari pelapor kepada Wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah menerima informasi jika Plt Kadisdik Bengkalis, Edi Sakura MPd, telah diperiksa Polisi terkait dugaan penyimpangan (korupsi) yang dilaporkan ke pihak Polres Bengkalis, dengan bukti surat laporan, No. 04/KOALISI LSM/PKU-RIAU/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 lalu.

Bahkan Edi Sakura MPd sendiri menurut Arianto, telah melakukan berbagai cara agar kasus yang masih dalam pendalaman penyelidikan Polres Bengkalis tersebut jangan ditingkatkan, termasuk para aktivis selaku pelapor dituding tidak ada melakukan konfirmasi/klarifikasi sebelum laporan diterima polisi dan jaksa. Mau konfirmasi/ klarifikasi atau tidak terlebih dahulu, itu bukan urusan. Yang penting penyimpangan yang diduga sudah mengarah pada korupsi dan manipulasi itu, domainnyaaparat penegak hukum.

Demikian halnya, Arianto sebagai pelapor kepada Wartawan membenarkan, jika pihaknya ada menerima informasi, ketua PKBM-M, Elpina sendiri yang sudah ketakutan karena melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana APBD maupun anggaran biaya APBN untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melati (PKBM-M) Bengkalis bertahun-tahun, termasuk tindakan pemalsuan izajah yang diperuntukkan bagi peserta paket selama ini, spontan ketua PKBM-M, Elpina mendatangi kantor Kejari Bengkalis diduga meminta bantu pada salah satu penyidik agar kasus yang diduga melilitnya tersebut jangan diproses.

Sementara, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, belum ada melakukan pemanggilan (resmi), namun  ketua PKBM-M, Elpina tersebut, sudah lebih dulu datang meminta dibantu oleh lembaga Kejaksaan, karena dirinya (Elpina) sudah mengetahui berstatus sebagai terlapor.

Arianto merupakan salah satu dari tim pelapor kepada Wartawan dengan tegas mengatakan, pihaknya bersama tim tetap mengawal proses hukum atas dugaaan manipulasi dan korupsi yang telah dilaporkan pihaknya tersebut, serta siap melaporkan dan membongkar kasus dugaan korupsi lain yang selama ini diduga terjadi ditubuhdinas pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Pihaknya selaku tim Pelapor, juga memohon dukungan rekan-rekan Pers dan LSM, serta aparat hukum terkait agar segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan bersama oleh lembaga elemen anti korupsi (LSM) kepada Kepolisian Resor Bengkalis maupun kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis hingga ke meja pengadilan agar lembaga hukum yang berhak memutuskan bersalah atau tidak.

Agar tidak terjadinya tudingan sesat dalam menyampaikan informasi seperti yang sering dilakukan salah satu media online PR.COM (nama samaran) yang diduga media online PR.COM tersebut media yang didirikan kelompok oknum pejabat yang diduga korup didaerah Kabupaten Bengkalis saat ini, namun media online PR.COM itu dinilai belum memahami kode etik jurnalistiknya sebagaimana ketentuan dan amanah undang-undang pokok Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers seutuhnya.

Plt. Kadisdik Bengkalis, Edi Sakura MPd saat nomor hendphon 082288330xxx miliknya yang berulang kali dihubungi awak media ini, tak diangkat. Demikian konfirmasi danklarifikasi tertulis (resmi) yang dilayangkan tim media ini beberapa bulan lalu, tak digubris. 

Sementara, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melati (PKBM-M), Elpina, yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPTD PDK Kabupaten Bengkalis yang hendak ditemui Wartawan, belum masuk kantor. 

"Semenjak ibu (Elvina-red) itu tahu sudah dilapor ke Polres dan Kejari, ibu itu jarang masuk kantor. Kalau bapak mau cari dia, dihubungi aja pakek nomor dia yang lama dulu,” ujar salah seorang staff pada UPTD PDK Bengkalis yang tak ingin namanya diekspos awak media.

Bagaimana pihak Kepolisian dan Kejaksaan menyikapi  kasus dugaaan perbuatan korupsi yang diawali dengan modus penjualan buku bebas Narkoba, pungutan liar (Pungli) kepada peserta paket kesetaraan yang didalamnya ada dugaan manipulasi anggaran biaya APBN dan APBD bertahun-tahunserta pemalsuan dokumen Ijazah yang diperuntukkan bagi peserta paket kesetaraan, sesuai tanda terima laporan Nomor:  04/KOALISI LSM/PKU-RIAU/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, simak lanjutan berita media ini edisi-edisi berikutnya. (nag/mis).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas