Headlines News :
Home » » 3 Proyek Peningkatan Jalan di dinas bina marga dan sumber daya air di Inhil Sarat Korupsi, Diminta Aparat Hukum Usut Tuntas

3 Proyek Peningkatan Jalan di dinas bina marga dan sumber daya air di Inhil Sarat Korupsi, Diminta Aparat Hukum Usut Tuntas

Written By Harian Berantas on Tuesday, July 18, 2017 | 9:00:00 AM

HARIANBERANTAS,  TEMBILAHAN--- Dugaan korupsi di Negara ini semakin memerajalela, meskipun penegak hukum gencar memberantasnya melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Polri dan Kejaksaan bidang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Plang Proyek                                                Kondisi Proyek 2 di Sungai Dusun-Sungai piring
Namun bukannya semakin terhapus korupsi dinegeri ini melainkan semakin meningkat tiap tahunnya, bahkan telah mengakar di desa-desa daerah terpencil. Meskipun pemerintah telah membuat aturan hukum untuk menjerat para pelakunya, mulai dari pencegahan, pemidanaan fisik ke jeruji besi, penyitaan asset hingga memiskinkan para pelakunya. Akan tetapi, aturan tersebut sebagai isapan jempol semata dan hanyalah sebagai aturan formalitas, sehingga para pelaku korupsi mjadi mejadikannya sebgai bisnis untuk meraup keuntungan.

Hal ini terbukti pada pelaksanaan sejumlah proyek di berbagai daerah, seperti proyek peningkatan jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2016, dengan Nilai kontrak Sebesar Rp. 30.360.665.119.00,- dengan pelaksana PT. Tangga Batu Jaya, Peningkatan Jalan Sungai Dusun – Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka (Paket 2) bersumber Dana DAK T.A. 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 17. 176.343.035.00,- yang di kerjakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur, Konsultan Pengawas PT. Wandra Cipta Engineering Consultant  dan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Desa Teluk Pantaian Kecamatan Batang Tuaka, Kab.inhil Provinsi Riau, (Paket 3) bersumber Dana DAK Kab. Indragiri Hilir  T.A. 2016, Sebesar Rp. 30.940.663.764.00,- yang dikerjakan oleh PT. Kapurindo yang berada dibawah naungan Dinas Bina Marga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang bersumber dari APBD/Dana Alokasi Khusus (DAK)  tahun 2016, senilai puluhan miliar rupiah. Pasalnya proyek yang baru seumur jagung sudah rusak parah.

Hal ini ditegaskan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat  Pemantau pemberantas korupsi (LSM-PPK) Tehe Z Laia, kepada wartawan media ini dikantornya di pekanbaru, senin 17/07/17.

Menurut Tehe, untuk membuktikan ada atau tidaknya penimpangan/kecurangan terhadap pelaksanaan proyek peningkatan jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2016, dengan Nilai kontrak Sebesar Rp. 30.360.665.119.00,- dengan pelaksana PT. Tangga Batu Jaya, Peningkatan Jalan Sungai Dusun – Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka (Paket 2) bersumber Dana DAK T.A. 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 17. 176.343.035.00,- yang di kerjakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur, Konsultan Pengawas PT. Wandra Cipta Engineering Consultant  dan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Desa Teluk Pantaian Kecamatan Batang Tuaka, Kab.inhil Provinsi Riau, (Paket 3) bersumber Dana DAK Kab. Indragiri Hilir  T.A. 2016, Sebesar Rp. 30.940.663.764.00,- yang dikerjakan oleh PT. Kapurindo. Oleh sebab itu kita minta kepada pihak aparat hukum yakni Kapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau, segera mengusutnya, Tegas Tehe.

Lebih lanjut tehe menjelaskan” Ketika masalah ketiga paket proyek peningkatan jalan tersebut, kita Klarifikasi kepada Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Inhil. Iliyanto Djamal, Melalui, PPK, SELAMAT, telpon genggamnya, Minggu 09/07/17, mengatakan” Pekerjaan Paket 3 tersebut diakhir 2016, baru selesai 75 % dan dibayarkan 70%, Sesuai Perpres No.4 Th 2015.

Terhadap masalah proyek itu rekanan dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melapaui tahun anggaran dengan ketentuan: Rekanan di kenakan denda 5% dari kontrak sisa dan pembayarannya dilakukan dianggaran tahun berikutnya, setelah dilakukan Audit oleh Auditor Pemerintah.

Mengenai kerusakan sebagaimana dalam foto2 bapak itu, masih dalam tanggung jawab rekanan, sisa pembayaran yang 30% akan dibayarkan setelah di Audit dan dianggarkan kembali dan kerusakan tersebut telah diperbaiki, jika kerusakan tersebut tidak diperbaiki maka tidak dibayarkan.

Pemberian kesempatan tersebut selama 50 Hk terhitung sejak kontrak berakhir. ” Hingga saat ini sisa pembayarannya belum dibayarkan sehingga menjadi hutang Daerah pemkab inhil, pemkab inhil. Akan tetapi, baru di anggarkan setelah dilakukan AUDIT oleh AUDITOR Pemerintah. Cobalah hubungi Pak Asun Direktur PT.KAPURINDO. Imbuh Selamat

Sementara Direktur PT. Kapurindo (ASUN) meskipun  media ini telah berupaya melakukan konfirmasi baik melalui telp seluler, maupun melalui sms, namun belum ada jawaban. (***)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas