Headlines News :
Home » » Terkait Korupsi di P2Ktrans, Politikus Partai Golkar Didakwa Terima Uang Rp9,75 Miliar

Terkait Korupsi di P2Ktrans, Politikus Partai Golkar Didakwa Terima Uang Rp9,75 Miliar

Written By Harian Berantas on Thursday, June 22, 2017 | 7:54:00 PM

HARIANBERANTA, JAKARTA- Politikus Partai Golkar Charles Jones Mesang didakwa menerima USD80 ribu atau setara Rp9,75 miliar. Uang tersebut agar Jones meloloskan permintaan Ditjen P2KTrans Kemenakertrans untuk menambah anggaran dana optimalisasi Tahun Anggaran 2014.
Charles Jones Mesang
"Terdakwa Charles Jones Mesang selaku anggota Komisi IX 2009-2014 dari fraksi Partai Golkar bersama-sama dengan Achmad Said Hudri dan Jamaluddien Malik menerima hadiah berupa uang Rp9,75 miliar dalam satuan dolar AS," kata jaksa KPK Abdul Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 22 Juni 2017.

Jaksa Basir menjelaskan, dana tersebut didapat Charles dari berbagai Kepala Dinas yang membidangi transmigrasi atau penyedia barang dan jasa pada beberapa daerah. Uang diberikan agar Charles menambah anggaran dana tugas pembantuan yang akan disalurkan ke beberapa daerah.

Daerah yang akan disalurkan dana optimalisasi antara lain; Provinsi Sumatera Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Banyuasin, Sumba Timur, Aceh TImur, Bellu, Rote Ndao, Mamuju, Takalar, Sigi, Tojo Una Una, Kayong Utara, Toraja Utara, Konawe dan Teluk Wondama.

Mulanya, sekitar bulan Agustus dan September 2013 Charles menghadiri rapat di Komisi IX DPR RI dengan Kemenakertrans. Pertemuan tersebut membahas soal usulan Kemenakertrans untuk meminta tambahan anggaran guna membiayai Tugas Pembantuan 2014.

Setelah rapat, Charles ditemui oleh Ditjen P2KTrans Jamaluddien Malik bersama dengan Achmad Said Hudri. Pada pertemuan tersebut, Charles dimintai bantuan untuk memperjuangkan anggaran Tugas Pembantuan 2014 di Komisi IX dan Badan Anggaran.

Tidak lama berselang, Charles menghubungi Said Hudri dan meminta menemuinya di gedung DPR. Atas seizin Jamaluddien, Said Hudri ke DPR untuk menemui terdakwa.

"Pada pertemuan tersebut terdakwa menanyakan kebutuhan dana optimalisasi tahun 2014 di Ditjen P2KTrans, dan Achmad Said Hudri menjawab 'Ditjen P2KTrans butuh kira-kira Rp200 miliar atau Rp300 miliar,' dan disanggupi oleh terdakwa," ungkap Jaksa.

Menindaklanjuti pertemuan itu, dalam setiap rapat di Komisi IX maupun di Banggar DPR, Charles selalu mengusahakan penambahan anggaran untuk Ditjen P2KTrans. Agar proses pembahasan penambahan anggaran berjalan lancar, Charles menjanjikan memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota Komisi IX DPR.

Untuk merealisasikan hal tersebut terdakwa meminta fee terhadap Achmad Said Hudri sebesar 6,5 persen dari jumlah anggaran yang akan diterima oleh Ditjen P2KTrans. Fee tersebut akan dibagikan kepada anggota Banggar sebesar 5 persen, anggota Komisi IX 1 persen, dan sisanya masuk kantong pribadi Charles. Permintaan Charles pun disetujui Achmad Said Hudri.

Kemudian, pada awal Oktober 2013 Charles mendapatkan informasi bahwa Ditjen P2KTrans akan mendapatkan dana optimalisasi sebesar Rp175 miliar. Informasi itu langsung disampaikan Achmad Said Hudri sebelum ditandatanganinya surat Banggar DPR pada 10 Oktober 2013 tentang Penyampaian Hasil Pembahasan RAPBN 2014.

Selanjutnya, pada 21 Oktober 2013, Charles menghadiri rapat kerja dengan pejabat Kemenakertrans diantaranya Muhaimin Iskandar, Jamaluddien Malik, Achmad Said Hudri. Rapat tersebut ikut membahas soal usulan tambahan anggaran optimalisasi tugas pembantuan tahun anggaran 2014 sejumlah Rp610 miliar.

"Dari jumlah anggaran tersebut Ditjen P2KTrans mendapatkan alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan Daerah sejumlah Rp175 miliar," jelas jaksa Basir.

Setelah itu Charles meminta Achmad Said Hudri agar segera merealisasikan pemberian fee 6,5 persen sesuai kesepakatan. Untuk merealisasikannya, Achmad Said Hudri diperintahkan Jamaluddien untuk meminta Kepala Daerah atau Kepala Dinas Transmigrasi setiap daerah calon penerima dana tambahan sebesar 9 persen dari dana yang diterima.

"Fee tersebut diberikan kepada terdakwa melalui Achmad Said Hudri secara bertahap sebanyak empat kali sejak November 2013 sampai Desember 2013," paparnya.

Atas perbuatannya, Charles didakwa Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (HUS/SOZ)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas