Headlines News :
Home » » Wow...! Surat Izin Prinsip No. 759 Diterbitkan Mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal Membuat Kawasan HPT di Rupat Hancur Dibabat oleh PT. MMJ..?

Wow...! Surat Izin Prinsip No. 759 Diterbitkan Mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal Membuat Kawasan HPT di Rupat Hancur Dibabat oleh PT. MMJ..?

Written By Harian Berantas on Monday, May 1, 2017 | 7:47:00 AM

HARIANBERANTAS, RUPAT- Akhirnya terjawab, kasus dugaan korupsi perambahan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang semakin leluasa hingga sekarang ini dibabat oleh PT. Marita Makmur Jaya (PT.MMJ) di kawasan Titik Akar, Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Utara dan Selatan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, diduga peran keterlibatan mantan Bupati Bengkalis, dua periode (2000-2010) silam sangat kuat.
Syamsurizal & Kawasan HPT di Rupat, yang diduga dibabat jadi lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT. MMJ
Betapa tidak, berdasarkan hasil investigasi Tim Wartawan Redaksi Media ini dilapangan yang didasari keluhan dan laporan warga  maupun aparat desa setempat kepada lembaga anti korupsi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Komisaris PT. Marita Makmur Jaya (PT.MMJ), Maria, beralamat kantor di Jalan Angkasa No. 2-a, Jalan Riau Kota Pekanbaru, Riau justeru semakin leluasa melakukan aksinya merambah habis kawasan HPT milik negara di pulau Rupat/Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, Riau.

Semakin leluasa pengusaha perkebunan kelapa sawit PT. MMJ melakukan perambahan kawasan hutan milik negara ratusan hektar are di Kabupaten Bengkalis tersebut, karena terindikasi dibekingi oknum aparat hukum tertentu yang disertai dengan dugaan kolaborasi mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal yang telah menerbitkan surat prinsip (SP) No. 759 kepada PT. MMJ pada tahun 2003 yang silam.

Fakta dugaan pelanggaran hukum kasus illog di pulau Rupat Bengkalis  yang terjadi bertahun-tahun hingga saat ini, bahwa kawasan Desa Titi Akar, Pangkalan Nyirih, Rupat, yang terkesan dimanipulasi sebagai kawasan hutan belukar (KHB) sebagaimana bukti surat prinsip (SP) Nomor: 759 tahun 2003 yang diterbitkan dan diberikan Bupati Bengkalis dua periode, Syamsurizal itu kepada PT. MMJ, ternyata kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang harus jadi perhatian serius lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, termasuk lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, Polri, dan terlebih Presiden RI, Jokowi Dodo.

Kasus dugaan perambahan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di pulau Rupat/Rupat Utara yang sulit selama ini untuk diberantas oleh aparat hukum, baik yang adi Riau maupun yang ada di pusat, dinilai sangat menciderai keadilan masyarakat. Karena berbagai pelanggaran peraturan perundang-undanganpun jelas terjadi termasuk undang-undangan kehutanan No. 41 tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh pengusaha perkebunan sawit PT. MMJ.

Ironisnya lagi, dari laporan informasi yang dihimpun tim Wartawan Redaksi media ini dilapangan, PT. MMJ yang membidangi perkebunan kelapa sawit secara ilegal itu dalam melakukan aksinya, warga masyarakat tempatan yang sebagian besar tinggal disekitar kawasan HPT tersebut, digusur secara paksa, karena ada oknum aparat desa setempat yang diduga telah disumpal oleh PT. MMJ.

Bukan itu saja, PT. MMJ dalam melakukan aksinya untuk menguasai ratusan hektare (HA) kawasan hutan produksi terbatas (HPT) juga diduga telah menggunakan surat pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) Rupat Jaya yang diduga palsu.

Pihak desa mengaku sama sekali tidak pernah mengetahui keberadaan koperasi yang didirikan tahun 2000 silam. Lebih parah lagi, identitas keanggotaan koperasi diduga kuat dipalsukan untuk kepentingan penguasaan lahan di pulau tersebut.

Bahkan kasus pemalsuan surat pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) Rupat Jaya termasuk pemalsuan identitas keanggotaan koperasi itu, pernah dilaporkan dan ditangani oleh Polsek Rupat setempat dan Bareskrim Mabes Polri.

Dari bukti lain diperoleh awak media ini, terdapat dan diketahui HGU perusahaan milik PT. MMJ itu, terlebih dulu terbit ketimbang izin pelepasan kawasan hutan. Bahkan hingga sekarang, kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang diduga dibabat secara ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit itu hingga pinggir kawasan laut di pulau rupat, mencapai kurang lebih 350 hektar are (Ha).

Pimpinan DPRD Bengkalis sementara, Abdul Khadir, ketika dihubungi Harian Berantas, Senin (01/05/2017) membenarkan, hingga saat ini PT. MMJ sudah ratusan hektar arel kawasan hutan lindung atau kawasan HPT di pulau Rupat, yang dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Pimpinan sementara DPRD Bengkalis asal fraksi DPD PAN Bengkalis itu, berharap jika kasus korupsi dan illog Rupat-Bengkalis yang diduga dilakukan PT. Marita Makmur Jaya (PT. MMJ) itu dilaporkan dan segera diusut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI.

Ya. sampai sekarang ini, sudah ada ratusan hektar kawasan HPT di Rupat itu yang dirusak, dibabat dan dijadikan sebagai perkebunan sawit oleh PT. MMJ.“Saya mendukung kalau masalah itu dilaporkan untuk segera diusut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi”, ujarnya.

Lebih lanjut politikus asal fraksi PAN itu mengatakan, mungkin dibelakangnya PT. MMJ itu hingga pihak penegak hukum tak bisa lagi mengusut masalah perambahan kawasan HTP di Rupat itu, ada orang besar yang membekingi.

“Kalau ada laporan yang mau disampaikan ke kami di DPRD, lebih bagus lagi. Biar kami di Dewan hearing dan memanggil pihak perusahaan PT. MMJ itu” tegas Abdul Khadir.

Sementara itu, Komisaris dan Dirut PT. MMJ yang telah menerima konfirmasi tertulis Wartawan Redaksi media ini sebelumnya, hingga kini belum memberikan keterangan Pers.

Demikian Bupati Bengkalis dua periode (2000-2010), Syamsurizal, yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi, illog Rupat-Bengkalis saat dikonfirmasi lewat via hp miliknya, tak aktif.

Selain dugaan keterlibatan kuat Bupati Bengkalis Syamsurizal (2000-2010) dalam perambahan kawasan HPT di kawasan Titik Akar, Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Utara dan Selatan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang dilakukan pengusaha perkebunan sawit PT. MMJ itu, mantan Bupati Bengkalis dua periode itu juga terindikasi dalam kasus hukum korupsi dana APBD Kabupaten Bengkalis.

Salah satunya, kasus dugaan korupsi pada pembangunan pusat pendidikan Islam di pulau Rupat yang sempat menjadi perhatian aparat lembaga hukum dan publik.

Dari bukti data dugaan penyimpangan yang diperoleh awak Redaksi Media ini sampai sekarang, diketahui alokasi anggaran dan kode rekening dari anggaran APBD Bengkalis yang disalurkan ke Al-Zaytun dan Panji Gumilang yang berasal dari sumber dana APBD Bengkalis 2003, memiliki  kode rekening: 2P.0.2.1.01.004.

Proyek pembangunan sentra pertanian Terpadu dan Pusat Pendidikan Islam di Kecamatan Rupat memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.515.000.000 bersumber biaya APBD Bengkalis tahun 2003, dengan kode rekening: 2P.0.15.2.02.004 hingga kini tak jelas, karena pembangunannya diduga nihil. Sementara, nilai anggaran pembangunanya telah terealisasi.

Kemudian, dugaan penyimpangan proyek untuk pembangunan sarana pusat pendidikan Islam di Kecamatan Rupat sebesar Rp1.015.000.000tahun 2004, dengan kode rekening: 2P.0.2.1.01.004 yang saat itu kasus dugaan korupsi itu sempat menjadi perhatian penyelidikan khusus pihak Kejaksaan dan Polri.

Fakta lain, kasus dugaan korupsi untuk proyek pembangunan sentra pertanian terpadu dan pusat pendidikan Islam di Kecamatan Rupat sebesar Rp1.473.255.000, tahun 2004, dengan kode rekening:2P.0.2.1.01.003.

Dugaan lain, lanjutan pembangunan sentra pertanian terpadu dan pendidikan Islam di Kecamatan Rupat yang sebesar Rp6.020.000.000 tahun anggaran 2005, dengan kode rekening: 2P.0.15.2.02.004.

Pada tahun anggaran 2005 yang sama, juga ditemukan aroma dugaan korupsi dana proyek pembangunan sarana pusat pendidikan Islam di Rupat senilai Rp993.959.000,- dan sebesar Rp30.015.000.000 dengan kode rekening: 2P.0.15.2.005.

Berdasarkan bukti data atas kasus dugaan penyimpangan APBD Kabupaten Bengkalis yang sampai sekarang ini diperoleh awak media ini ketika kepemimpinan Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis selama dua periode, terkira potensi kerugian negara yang terjadi mencapai Rp153 miliar lebih. Karena hasil pembangunan proyek tersebuthingga saat ini dilapangan, nihil alias fiktif.

Lembaga organisasi kemasyarakatan yang anti dengan korupsi yakni, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, meminta dan mendesak agar pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas berbagai penyimpangan dana APBD yang diduga terjadi saat Syamsurizal memimpin Bupati Bengkalis dua periode yang berakhir pada Oktober 2010 silam, termasuk kasus dugaan perambahan hutan produksi terbatas yang diduga dilakukan oleh Komisari PT. MMJ, Maria yang pernah jadi DPO pihak Kepolisian. (tr/ag)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas