Headlines News :
Home » » Rugikan Negara Puluhan Miliar, Kasus Dugaan Korupsi dan Rekayasa Pembebasan Lahan KIB/Pelabuhan Tj Buton Siak Tetap Berlanjut di KPK

Rugikan Negara Puluhan Miliar, Kasus Dugaan Korupsi dan Rekayasa Pembebasan Lahan KIB/Pelabuhan Tj Buton Siak Tetap Berlanjut di KPK

Written By Harian Berantas on Wednesday, June 21, 2017 | 9:22:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Hingga saat ini, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat, telah dua (2) kali menerima surat pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dan pembebasan lahan kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak di Kecamatan Sungai Apit dengan nilai sebesar Rp28,1 miliar hingga sebesar Rp60 miliar yang diduga terjadi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.

Surat kedua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta yang diterima Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, bernomor: R-2499/40.43/06/2017 tanggal 13 Juni 2013, perihal tanggapan atas pengaduan masyarakat sesuai hasil koordinasi dan supervisi yang telah dilakukan oleh lembaga anti rasuah atau KPK dengan aparat hukum setempat di Pekanbaru-Riau, terkait kasus dugaan korupsi dan pembebasan lahan kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak di Kecamatan Sungai Apit yang diduga merugikan keuangan negara mecapai sebesar Rp28,1 miliar dan Rp60 miliar pada tahun anggaran tahun 2003-2006.

"Sehubungan dengan surat pengaduan Suadara Nomor: LP.0294/LSM-KPK/XII/2016/RIAU kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang kami terima tanggal 8 Desember 2016, dapat kami sampaikan, berdasarkan hasil koodinasi dengan aparat penegak hukum setempat, kasus dimaksud tidak pernah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Riau," jelas lembaga anti rasuah atau KPK kepada LSM KPK melalui surat yang ditanda tangani pimpinan, Plt Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Hary Budiarto, 13 Juni 2013 pekan lalu.

Dimana sebelumnya, lembaga anti rasuah atau KPK serius menyikapi laporan dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak di Kecamatan Sungai Apit tahun anggaran 2003-2006 yang disampaikan elemen LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ke KPK, dengan surat laporan resmi, Nomor: LP.0294/LSM-KPK/XII/2016/RIAU tanggal 08 Desember 2016.

Sebagaimana keterangan surat tanggapan atas pengaduan masyarakat yang pertama kali disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi APBD Siak tahun anggaran 2003,2004,2006 dengan dugaan kerugian negara cukup lumayan besar (puluhan miliar), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat resmi kepada LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Nomor: R-3088/40-43/01/2017 tanggal 27 Januari 2017 mengatakan, bahwa pengaduan/laporan dugaan korupsi tersebut merupakan bahan koordinasi dan supervisi KPK dengan aparat penegak hukum setempat di Provisni Riau.

“Sehubungan dengan surat pengaduan Saudara Nomor: LP.0294/LSM-KPK/XII/ 2016/RIAU kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kami terima tanggal 08 Desember 2016, bersama ini disampaikan bahwa pengaduan tersebut sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dimaksud oleh penegak hukum setempat” ujar Ranu Mirahrdja selaku Pimpinan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat di lembaga anti Rasuah atau KPK.

Diwartakan sejumlah media sebelumnya, proyek pembebasan lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak yang terletak di Kecamatan Sungai Apit ditengarai banyak yang bermasalah dan sarat dengan manipulasi data dan permainan oknum pejabat tertentu di Pemda Siak.

Masalah tersebut diantaranya adalah merekayasa nama pemilik lahan serta memalsukan tanda tangan, membeli/menjual kawasan sungai, data tanah fiktif yang dianggap milik PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) padahal bukan.

Seperti kasus yang kini muncul dan ramai diperbincangkan warga yakni masalah pembebasan lahan fiktif yang diklaim milik PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) di Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit seluas 4.003,62 hektar (Ha) telah dibayar dengan menggunakan dana APBD tahun 2003-2014 sebesar Rp9,6 miliar (Rp9,616,903,000).

Kemudian, tanah milik warga Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit yang dibebaskan yang di klaim pemiliknya bermacam-macam nama diantaranya bernama huruf G, S, P (asal catut) serta nama orang lain yang bukan warga setempat atau tidak kenal (misterius).

Berdasarkan data yang berhasil dirangkum awak media, dalam melakukan pembayaran uang ganti rugi pada pembebasan tanah yang berada didaerah Tanjung Buton Siak Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit tersebut, Pemda Siak membuat surat daftar nama-nama masyarakat yang menerima uang sebagai pengganti rugi lahan kawasan industry dan pelabuhan tanjung buton (KIB) Siak.

Lalu, ada puluhan nama pemilik lahan yang tidak jelas (siluman) yang di klaim dalam surat daftar nama-nama masyarakat menerima uang pengganti rugi lahan di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit tersebut.

Sementara, warga masyarakat yang telah bertahun-tahun menempati lahan dan resmi memiliki surat keterangan kepemilikan tanah dari pemerintah desa setempat, justeru tanda tangan masing-masing mereka (warga) direkayasa atau dipalsukan dalam dokumen rincian penerimaan uang pengganti rugi lahan.

Bukan itu saja, tepi sungai yang notabene kawasan hutan milik Negara, ikut jadi korban untuk dibayar ganti rugi oleh Pemda Siak-Riau. Hal itu terbukti dengan adanya surat Bupati Siak, nomor 100/TP/200/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang pelaksanaan sosialisasi harga pembebasan lahan buton di Desa Mengkapan dan Desa Sungai Rawa.

Diberitakan juga sebelumnya, mantan Bupati Siak H. Arwin AS, SH membantah adanya pernyataan mantan Kabag Tata Pemerintahan, Drs. H. Said Ariffadillah sekarang Kepala DPPKAD Setda Kabupaten Siak yang berupaya untuk menyeret dirinya masuk dalam pusaran kasus korupsi pembebasan lahan/tanah untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton tahun anggaran 2003-2004 silam itu.

“Pembebasan untuk kawasan industri dan pelabuhan buton memang kebijakan pemda, tapi jika ada permainan diluar itu adalah merupakan tanggungjawab bupati,” pungkas Arwin kepada awak media, tahun lalu Selasa (28/08/2016).

Sebelumnya H. Arwin AS, S.H, kepada media mengatakan jika lembaga antirasuah atau KPK RI, sudah menangani dugaan korupsi pembebasan lahan di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebesar Rp28,1 miliar lebih itu.

Masih menurut Arwin AS, Kabag Tata Pemerintahan Siak saat itu, Drs. H. Said Ariffadillah pernah dipanggil dan diperiksa oleh Johan Budi SP ketika menjabat juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutannya dari pihak antirasuah (KPK) tersebut.

Masalah pembebasan lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton itu, sudah pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kala itu, Saya pernah dijumpai oleh Kabag Tata Pemerintahan Siak, Ariffadillah mengenai masalah ganti rugi lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Siak, dia Ariffadillah sudah minta maaf ke saya. Ariffadillah juga mengaku kalau dia ada dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK. Yang memanggil dan meriksa dia (Ariffadillah) saat itu, langsung Johan Budi” ungkap Arwin.

Sementara, Drs. H. Said Ariffadillah sekarang Kepala DPPKAD Siak saat ditemui awak media, mengaku hanya menuruti perintah pimpinannya saat itu yakni mantan Bupati dan Wakil Bupati yang dinakhodai H. Arwin AS,SH bersama Drs H. Syamsuar MSi termasuk Alm Sekda Siak, Adli Malik.

“Kalau memang saya salah, dilapor saja ke Jaksa. Biar Jaksa memanggil dan memeriksa saya. Sebab, masalah pembebasan lahan kawasan industri Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan itu dulu, Saya di suruh oleh pak Bupati, Arwin bersama wakilnya pak Syamsuar untuk membayar ganti rugi lahan”, ujar Ariffadillah.

Dikatakan Said Ariffadillah lagi, masalah dugaan korupsi ganti rugi tanah kawasan industry Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa maupun tanah/lahan di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, tidak pernah masalahnya ada di media untuk di beritakan Wartawan yang ada di Kabupaten Siak.

"Selama ini, tak ada satu pun Wartawan di Siak ini yang menulis di media kalau ganti rugi tanah/lahan itu bermasalah. Karena kawan-kawan Wartawan di Kabupaten Siak ini, semuanya kita rangkum untuk kita jadikan mereka sebagai kawan. Tentu kalau saya dipanggil atas kasus ini, saya akan memenuhi para penegak hukum itu. Biar saja nanti hukum yang membuktikan," katanya.

Ketika ditanya media apa dasar hukum Pemda Siak membayar ganti rugi tanah/lahan milik Negara seluas 4.003,62 hektar (Ha) kepada PT. Trisetya Usaha Mandiri yang hanya memiliki Izin HPL HGU, tapi izin HPL HGU-nya pun telah berakhir pada tanggal 19 September 1998, serta kawasan pinggir sungai milik Negara ikut serta diganti rugi untuk dibayar dengan menggunakan uang negara?.

Dengan terbata-batanya Said Ariffadillah mengatakan, Saya ketika itu hanya menuruti perintah dari pimpinan saya pak Arwin, Syamsuar dan Sekda Adli Malik. Makanya saya bilang, tak satu pun Wartawan di Siak ini yang menganggap ganti rugi tanah masyarakat yang dulu itu bermasalah, ujarnya.

Kemudian ditanya lagi terkait bukti manipulasi/rekayasa Pemda Siak mencatut 68 orang nama warga masyarakat ada menerima ganti rugi tanah/lahan mulai dari nilai harga Rp600/meter hingga Rp1500/meter? “Saya dalam masalah itu dulunya, hanya tergantung sama kepala desanya (Kades) saja.

Memang yang membayar ganti rugi tanah itu, saya. Tetapi jangan salah, bukan hanya saya sendiri saja yang tahu menggantirugikannya, juga banyak pejabat lainnya di Pemda Siak. Tentu bukan hanya saya aja yang dilibatkan," jelas Said Ariffadillah. (is/yn).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas